KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil
langkah tegas dengan melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap aturan yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid,
mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah merumuskan kebijakan efisiensi belanja
APBD 2025. Langkah ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi
untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan sumber daya.
"Terkait efisiensi anggaran, itu terkait Inpres ada turunan dari
Inpres yaitu Kemenka, angka-angka efisiensi, contoh yang sudah dilakukan itu
perjalanan dinas yang dipotong 50 Persen. Kami juga sudah rapat bersama
gubernur besaran-besaran efisiensi lain, contoh makan dan minum pembayaran
gedung, FGD, ATK, itu sudah ada angka-angkanya dan disosialisasi ke OPD, dan
mengikuti sesuai angka yang sudah ditentukan," ujar Pj Sekdaprov Riau,
Taufiq OH.
Dalam surat edaran yang diterbitkan, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh
OPD untuk menyesuaikan belanja mereka. Langkah-langkah efisiensi yang diambil
meliputi pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, pemotongan
anggaran seminar dan Focus Group Discussion (FGD) sebesar 80 persen, serta
pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen.
Taufiq menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah krusial untuk
memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terfokus pada
program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Bukan berarti kita hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi kita ingin
memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan
manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Taufiq menekankan pentingnya efisiensi ini untuk tidak
menghambat jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, efisiensi ini diharapkan
dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan dengan anggaran yang lebih terukur.
"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan
akuntabel. Ini bukan hanya tentang pengurangan angka, tetapi juga tentang
perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.
Pemprov Riau berharap bahwa langkah ini akan meningkatkan efektivitas
birokrasi dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, Pemprov Riau
dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah berbagai
tantangan fiskal yang ada.
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid telah mengingatkan seluruh OPD untuk
melakukan penghematan biaya dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan
adanya kebutuhan untuk menutupi tunda bayar, tunda salur, dan hutang-hutang
daerah.
"Setelah dikaji dan dilihat jika anggaran di OPD ini di nol kan dalam
kegiatan tahun ini, itupun tidak cukup untuk membiayai proses tunda bayar dan
tunda salur dan hutang-hutang. Ini sangat berat tantangan bagi pak Taufik dan
tim harus bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi dan mencarikan
solusinya," tegas Gubri Abdul Wahid. mc/nor
No Comment to " Pj Sekdaprov Riau Sebut Pemangkasan Perjalanan Dinas hingga 50 Persen "