Dugaan Korupsi Hotel Kuansing, JPU Tuntut Sukarmis 13,5 Tahun Penjara

Foto: JPU Andre Antonius SH MH,dkk saat membacakan surat tuntutan terdakwa Sukarmis.
 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Sukarmis, dituntut jaksa selama 13 tahun 6 bulan penjara, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan hotel yang merugikan negara Rp22,6 miliar lebih, Senin (14/10/24) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Jaksa penuntut umum (JPU) Andre Antonius SH MH, Rahmat SH dan Alex SH dalam surat tuntutannya yang dibacakan dihadapan majelis hakim Jonson Parancis SH MH menyatakan, jika terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

JPU menyebutkan, hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa diantaranya berbelit dan mempersulit jalannya persidangan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa sudah lanjut usia dan belum pernah dihukum.

 

“Menunuut terdakwa Sukarmis dengan pidana penjara selama 13 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani,”kata Andre.

 

Sukarmis juga dituntut agar membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

 

Tidak hanya itu, JPU juga memberikan hukuman tambahan terhadap Sukarmis untuk  membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp22.577.294.608. Jika UP itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 3 bulan.

 

Atas tuntutan JPU itu, Sukarmis yang mengikuti sidang secara online dari Rutan Klas I B Taluk Kuantan melalui kuasa hukumnya Eva Nora SH MH, dkk akan mengajukan pembelaan (Pledoi) pada sidang berikutnya.  Hakim kemudian menunda sidang Selasa (22/10/24) pekan depan.

 

JPU dalam surat dakwaannya menegaskan, jika perbuatan terdakwa Sukarmis itu dilakukannya bersama-sama dengan Kepala Bappeda Kuansing Hardi Yakub (tuntutan terpisah) dan Suhasman Kabag Pertanahan Pemkab Kuansing Tahun 2009- 2016 (tuntutan terpisah).

Kasus korupsi  ini berawal  ketika adanya  kegiatan pembangunan Hotel Kuantan Singingi. Dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Untuk pembangunannya, Sukarmis bersekongkol dengan Susilowadi (almarhum) dalam pengadaan lahan hotel. Terdakwa menyetujui pembelian lahan milik Susilowadi.

Selanjutnya, terdakwa memerintahkan Suhasman selaku Kabag Pertanahan untuk berkoordinasi dengan Susilowadi. Tujuannya, untuk mempermudah proses ganti rugi lahan hotel.

Tidak hanya itu, terdakwa memerintahkan untuk membuatkan perencanaan pembangunan hotel meski tidak melalui Musrenbang.

Terdakwa juga meminta agar kegiatan pembebasan lahan hotel itu, disisipkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. Seolah-olah, pengadaan lahan dan pembangunan Hotel Kuansing masuk dalam perencanaan.

Kemudian, terdakwa juga mengubah lokasi pembangunan hotel yang awalnya di samping Wisma Jalur diubah ke samping Gedung Abdur Rauf, milik Susilowadi. Pemilihan lokasi ini, tanpa ada studi kelayakan ahli.

Namun kenyataannya, pembangunan hotel ini tidak selesai. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp22.637.294.608.

Dalam perkara ini, sebelumnya majelis hakimtelah menghukum dua bawahan Sukarmis yakni, Kepala Bappeda Kuantan Singingi (Kuansing), Hardi Yakub dan Suhasman mantan Kabag Pertanahan Pemkab Kuansing Tahun 2009- 2016. Keduanya masing-masing divonis selama 12 tahun penjara. nor

 

Subjects:

BERITA UTAMA Politik & Hukum Riau

Share This: