KORANRIAU.co,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau menggelar kegiatan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP) dan LAPOR Tahun 2024 serta pendampingan Pelaksanaan Tahun 2024.
Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Provinsi (Setdaprov) Riau, Kemal
menekankan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan lebih serius dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap wilayah. Ia juga mengatakan
untuk melakukan pemantauan peningkatan agar meningkatkan standar kepatuhan
layanan.
“Kita ketahui bahwa bagian Organisasi Tata Laksana, semua itu dilakukan
untuk pemantauan peningkatan dibidang standar kepatuhan layanan,” ungkapnya, Rabu (29/8/24).
Kepala Biro Organisasi itu juga mengutip Undang-Undang No 25 Tahun 2009
yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan publik. Memastikan
bahwa upaya pemerintah dalam pelayanan publik memiliki standar kualitas yang
responsif terhadap kepuasan masyarakat.
"Kami berharap masing-masing OPD dapat mengimplementasikan survei ini,
baik secara manual maupun elektronik," jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya forum konsultasi publik dan pengelolaan
pengaduan melalui aplikasi LAPOR.
Dijelaskannya bahwa mekanisme ini penting untuk mendapatkan umpan balik
dari masyarakat, meskipun terkadang ada kekhawatiran terkait laporan yang
masuk.
"Upaya peningkatan tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengukur dan
mengevaluasi sejauh mana kualitas pelayanan yang diselenggarakan. Formasi yang
diinput dari tingkat ini diharapkan dapat menjadi dasar penentuan kebijakan
peningkatan kualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Kementerian bersama Pemerintah akan
bersama-sama berkomitmen dalam mendorong seluruh penyelenggaraan pelayanan
publik dalam membentuk publik Riau yang berkualitas, berresponsif dan
berorientasi kepada hasil keukuan masyrakat.
Saat pembukaan kegiatan tersebut turut hadir Narasumber dari Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Bagian Analisis
Kebijakan Muda Rosidin, Bagian Analisis Kebijakan Pertama Indra Setiawan, Diyan
Ayu Puspita Sari dan Novita Purba serta tamu undangan lainnya. rls/nor
No Comment to " OPD Riau Diminta Implementasikan Survei Kepuasan Masyarakat "