KORANRIAU.co,PEKANBARU– Direktur Kepatuhan
dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah didampingi Pemimpin
Bagian Pembiayaan Program Divisi MKM BRK Syariah, Jon Hendri menghadiri Focus
Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Riau membahas efektifitas
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pemberdayaan nelayan tradisional di
wilayah Provinsi Riau, bertempat di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Provinsi
Riau, Kamis,(20/6/24).
Dalam sambutannya, Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau
Alzuhra Dini Alnoni mengatakan program KUR diharapkan dapat membantu masyarakat
nelayan dapat meningkatkan produktivitas sesuai yang dibutuhkan. Baik bantuan
bersifat mikro, kecil dan menengah. Dengan begitu, nelayan juga akan dapat
meningkatkan pendapatannya dalam hal perekonomian.
"Dibutuhkan perhatian dari semua pihak terhadap nasib nelayan. Tentu
bukan sekedar dalam bentuk empati. Melainkan lebih dari itu, yaitu mencari
alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya nelayan di
daerah pesisir Riau," kata Alzuhra.
Selanjutnya pada sesi diskusi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK
Syariah Fajar Restu Febriansyah menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya
akses pembiayaan yang mudah bagi nelayan tradisional.
Dengan memanfaatkan program KUR, diharapkan nelayan tradisional dapat
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta mampu berkontribusi
lebih besar terhadap perekonomian daerah.
"BRK Syariah sangat mendukung inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus
berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam memaksimalkan
potensi program KUR" Ujar Restu.
"Kalau perlu dibentuk tim khusus dalam hal pemberdayaan nelayan
tradisional yang ada di wilayah Provinsi Riau. Kami percaya bahwa dengan memberikan
akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, nelayan tradisional di Provinsi
Riau dapat lebih berdaya dan sejahtera," lanjutnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Bengkalis, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Inhil, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Kepulauan Meranti, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Rohil, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Bengkalis, akademisi, dan organisasi nelayan, yang bersama-sama berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program KUR dalam pemberdayaan nelayan tradisional. Rls/nor
No Comment to " BRK Syariah Ikuti FGD Efektifitas Program KUR dalam Pemberdayaan Nelayan Tradisional "