KORANRIAU.co,PEKANBARU-Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P. Bolombo, memuji dan kagum akan kedekatan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto dengan ribuan kepala desa (Kades) di provinsi tersebut.
Apresiasi itu diungkapkan La Ode saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Se-Riau, Jumat (3/5/24) di Hotel Labersa. Rakor itu dihadiri 1.591 Kades dari 12 kabupaten/kota.
"Saya kira hari ini kita sudah melihat sendiri, para perangkat desa sumringah mereka datang memenuhi ruang rapat ini,"kata La Ode.
Dia mengakui, sejak menjadi Dirjen Pemerintah Desa, baru kali ini melihat forum pemerintah desa yang sangat luar biasa. Ribuan perangkat desa hadir dalam Rakor itu.
"Saya kira Pak Pj Gubernur ini sudah merasa sebagai orang desa. Beliau ini sangat memuliakan perangkat pemerintah desa,"ungkapnya.
Dia juga mengapresiasi Pemprov Riau atas perhatiannya kepada pemerintah desa di Riau. Menurut Ode, upaya ini patut diapresiasi.
“Saya takjub, dan memberikan apresiasi kepada Pak Pj Gubernur. Bagi saya, apa yang dilakukan untuk memajukan desa sangat fantastis,"ungkapnya.
Dia menambahkan, memang perlu adanya strategi dan kolaborasi dalam memajukan desa, dan harus diinisiasi oleh Pemprovnya. Apalagi, desa merupakan pemerintahan terdepan. “Termasuk dalam hal pengendalian inflasi yang harus dimulai dari desa,” tuturnya.
Pemprov Riau sebutnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp318 miliar untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa. Bantuan ini disalurkan lewat BUMDes.
Sementara Pj Gubri SF mengungkapkan, bahwa besaran dana yang disalurkan ke desa, memang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan kualifikasi BUMDes.
Selain itu, pada tahun ini Pemprov Riau juga memberikan bantuan dua sepeda motor untuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp45 juta melalui BKK. Dimana, di Riau terdapat 1.591 desa. Total ada 3.182 unit sepeda motor yang akan disalurkan.
“Tahun ini kita Pemprov Riau memberikan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional bagi desa. Total anggarannya Rp45 juta per desa untuk pembelian dua unit sepeda motor. Ini sebelum tidak ada, baru tahun ini kita adakan untuk operasional kepala dasa dan BPD,” sebutnya.
Untuk besaran BKK desa sendiri lanjutnya, berdasarkan klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Pemprov sebesar Rp234 juta. Jumlahnya saat ini ada sebanyak 193 BUMDes. Kemudian, untuk BUMDes maju dan IDM maju masing-masing mendapatkan Rp229 juta dengan total 91 desa.
Lalu, untuk BUMDes maju dan IDM berkembang mendapatkan Rp227 dengan total penerima sebanyak 31 BUMDes. Selanjutnya untuk BUMDes berkembang mendapatkan Rp209 juta dengan total penerima sebanyak 339 BUMDes.
Selanjutnya, untuk BUMDes tumbuh atau berkembang mendapatkan Rp189 juta dengan total penerima 530 BUMDes. Dan untuk BUMDes dasar atau perintis mendapatkan Rp179 juta dengan total penerima sebanyak 407 BUMDes.
“Memang kami memberi reward bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih. Alhamdulillah, pada tahun 2024 desa tertinggal dan sangat tertinggal di Riau sudah nol. Ini semua berkat kerjasama bupati dan kepala desa,” sebutnya.
Pj Gubri menjelaskan, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas. Sebab klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran reward biaya perjalanan dinas.
“Untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, itu besaran biaya perjalanan dinas yang kita berikan sebesar Rp28 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa dan Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Rp3 juta untuk operasional desa,” sebutnya.
“Jadi masing-masing desa punya besaran reward biaya perjalanan dinas. Itu disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes dan IDM desa itu sendiri. Reward ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Termasuk pelaksanaannya diatur di dalam Juknis,” tambahnya.
Selain itu, Pj Gubri juga menyatakan, bantuan keuangan juga diberikan untuk Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp5 juta, dan bantuan Posyandu sebesar Rp10 juta.
“Karena pesan Pak Mendagri agar Posyandu dan PKK ini betul-betul dimanfaatka, sebab pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat adalah posyandu. Tolong bupati walikota posyandu ini diperhatikan, mana yang kurang baik dibenahi,” tukasnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati/Walikota se-Riau, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Untuk diketahui, adapun bantuan dua unit sepeda motor tersebut bervariasi. Dimana terdapat sepeda jenis Honda Verza, Scoopy, dan Genio. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada desa dan BPD di 10 kabupaten se-Riau. nor
No Comment to " Dirjen Kemendagri La Ode: Pj Gubri Memuliakan Perangkat Desa "