Percepat Pembangunan RS Vertikal, Diskes Riau Kembali Koordinasi ke Kemenkes

Percepat Pembangunan RS Vertikal, Diskes Riau Kembali Koordinasi ke Kemenkes

By redkoranriaudotco → Rabu, 31 Januari 2024

Foto: drg. Sri Sadono Mulyanto. M Han.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau    melakukan kembali  melakukan koordinasi ke  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, terkait rencana  pembangun Rumah Sakit (RS) Vertikal Otak dan Jantung di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru.

Sebagai informasi, RS Vertikal akan dibangunan tahun 204 ini. Total anggarannya mencapai sebesar Rp820 miliar.

"Kami sekarang di Kemenkes di Jakarta. Koordinasi terkait pembangunan RS Vertikal,"kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau drg. Sri Sadono Mulyanto. M Han,  Rabu (31/1/24)  melalui sambungan telpon seluler.


Pria yang  akrab disapa Ibeng ini mengakui, belum bisa membeberkan secara rinci terkait apa saja pembahasan kedua belah pihak. Namun yang jelas, terkait upaya percepatan pembangunan RS tersebut.


Sebelumnya, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa RS Vertikal ini sedang proses lelang Detail Engeneering Design (DED). Tetapi untuk rencana pembangunan fisik rumah sakit  diperkirakan  bulan Juli atau Agustus tahun ini.

Kemudian diperkirakan selesai pembangunannya pada tahun 2025. Pembangunan RS Vertikal Otak dan Jantung tersebut keseluruhannya menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kemenkes. nor

Ditabrak Mobil Dinas BPBD Pelalawan, Pengendara Motor Meninggal

Ditabrak Mobil Dinas BPBD Pelalawan, Pengendara Motor Meninggal

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Musibah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang menelan korban jiwa, kembali terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan. Kali ini, kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pengendara sepeda motor bernama Ayu Puji Lestari, meregang nyawa.

Hal ini terjadi setelah sepeda motor jenis Honda Supra bernomor polisi BM 5566 IX yang dikemudikan warga Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan ini, bertabrakan dengan mobil dinas milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dengan plat BM 8116 C di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Kilometer 47+900 Desa Kiyap Jaya, Bandar Seikijang pada Selasa (30/1/24) petang.

"Ya, usai kejadian, korban Ayu yang mengalami luka berat, langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Efarina Pangkalankerinci untuk mendapatkan pertolongan tim medis. Namun, baru beberapa menit di RS swasta tersebut, korban akhirnya meninggal dunia.

"Sedangkan pengemudi mobil Dinas BPBD bernama Andika Syaputra, saat ini telah diamankan di Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut," terang Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto SH SIK ketika dikonfirmasi Riaupos.co melalui Kasat Lantas AKP Akira Ceria SIK MM, Rabu (31/1/2024) di Pangkalankerinci.

Diungkapkan Akira Ceria bahwa, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), tabrakan tersebut berawal saat sepeda motor BM 5566 IX yang dikendarai oleh Ayu Puji Lestari, melaju dari arah Pekanbaru menuju arah Pangkalankerinci.

Namun, saat berada di Jalintim KM 47+900 Desa Kiyap Jaya dengan kondisi jalan yang menanjak, sepeda motor tersebut bergerak kekanan jalan menuju persimpangan yang ada di kanan.

"Dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul mobil Dinas BPBD Pelalawan yang dikemudikan oleh Andika Syafutra dengan membawa penumpang Kepala Badan BPBD Kabupaten Pelalawan Zulfan yang melaju dengan kecepatan tinggi," paparnya.

Karena jarak yang sudah terlalu dekat, sambung Akira, kecelakaan pun tidak dapat terelakkan. Sehingga bagian depan sebelah kiri mobil Dinas BPBD Pelalawan dengan BM 8116 C menghantam dengan keras bagian samping sebelah kanan sepeda motor BM 5566 IX. Alhasil, pengendara sepeda motor langsung terpental keluar bahu jalan sebelah kiri.

"Akibat tabrakan itu, korban mengalami luka berat dan dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun naas korban meninggal dunia di Rumah Sakit Efarina Pangkalankerinci. Sedangkan kasus Laka Lantas ini, masih tengah kita dalami sampai hari ini," ujarnya.

Untuk itu, sambung Akira, pihaknya mengimbau para pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua, untuk lebih berhati-hati pada saat mengendarai kendaraan di jalan.

Pasalnya, Polres Pelalawan melalui Satuan Lalulintas sudah melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Seperti pemasangan spanduk dan imbauan yang diprioritaskan di daerah rawan terjadi pelanggaran dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari 10 Berkas Calon Direksi BRK Syariah, Tiga tak Memenuhi Syarat

Dari 10 Berkas Calon Direksi BRK Syariah, Tiga tak Memenuhi Syarat

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Pembiayaan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah telah melakukan verifikasi administrasi 10 berkas dari para calon.

Hasilnya, sebanyak 7 berkas memenuhi syarat administrasi. Sementara 3 berkas lagi tidak lengkap.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Pansel Calon Dirut dan Direktur Pembiayaan BRK Syariah, M Job Kurniawan, melalui Sekretariat Pansel     Dedi. 

Disebutkannya,  dari 10 berkas itu sebanyak 5 calon mendaftar untuk posisi Direktur Utama (Dirut). Sementara 5 calon lagi untuk jabatan Direktur Pembiayaan.


"Namun  untuk kelengkapan berkas, yang memenuhi syarat Direktur Utama hanya empat calon. Sedangkan Direktur Pembiayaan ada tiga calon,”kata Dedi, Rabu (31/1/24).

Menurut, berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tim Pansel, minimal 3 pendaftar untuk masing-masing dua jabatan itu. Dengan telah keluarnya seleksi administrasi tersebut, maka persyaratan minimal 3 orang yang mendaftar sudah memenuhi syarat. Untuk nama peserta yang lulus akan diumumkan oleh Pansel.

"Selanjutnya, untuk ketentuan lulus atau tidaknya tergantung keputusan Tim Pansel. Tetapi secara administrasi yang lengkap itu ada 7 berkas dari 10 yang masuk,"jelasnya.

Dia memaparkan, untuk calon dari internal BRK Syariah administrasinya lengkap. Sementara calon dari luar, administrasinya tidak lengkap.

Dedi keberatan menyebutkan nama-nama para calon yang mendaftar tersebut. Alasannya, Tim Pansel belum mengumumkan hasil tes administrasi.


"Kalau masalah nama kami belum bisa mengumumkan, karena pengumuman masih dua hari lagi. Pansel pun belum menentukan lulus atau tidaknya, akan ditentukan oleh Pansel. Sekretariat cuma memverifikasi kelengkapan dokumen,”paparnya.

Sebelumnya,  Ketua Tim Pansel M Job Kurniawan menjelaskan, setelah lamaran diterima, maka pihaknya langsung melakukan verifikasi kelengkapan administrasi yang sudah diajukan dari calon pelamar.

Setelah itu nanti baru kita umumkan hasilnya, siapa-siapa saja yang lulus seleksi administrasi. Bagi yang lulus bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu uji kompetensi dan kepatutan (UKK).

Untuk pelaksanaan UKK dimulai tanggal 5 - 21 Februari 2024. Pengumuman hasil UKK 27 Februari dan tes wawancara akhir 29 Februari. Hasilnya nanti diserahkan kepada pemegang saham untuk seanjutnya ditetapkan di RUPS BRK Syariah. nor

Sempat DPO, Direktur PT BRJ Tersangka Korupsi Jembatan Sungai Enok Ditangkap

Sempat DPO, Direktur PT BRJ Tersangka Korupsi Jembatan Sungai Enok Ditangkap

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Setelah sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, akhirnya  Direktur PT Bonai Riau Jaya (BRJ) HM Fadhillah Akbar (48), yang menjadi tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya ditangkap.

Fadhilah ditangkap di Tangerang, Provinsi Banten. Dia masuk DPO Kejati Riau sesuai dengan surat Nomor : PRINT-01/L.4.5/FD.1/TAP.DPO/10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023.

Dia sempat kabur selama tiga bulan, sebelum ditangkap oleh Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejati Riau. Ia diamankan di sebuah tempat, di Jalan Qadr Raya, Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (30/1/24) sekitar pukul 19.22 WIB.

"Tim Tabur berhasil mengamankan buronan tersangka yang masuk dalam DPO asal Kejaksaan Tinggi Riau. Berinisial HMFA," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (31/01/2024).

Ketut mengatakan, Fadhillah diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2012.

Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: PRINT-07/L.4/Fd.1/09/2023 tanggal 07 September 2023 jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap.Tsk-03/L.4.5/Fd.1/09/2023 tanggal 07 September 2023.

Saat diamankan, kata Ketut, tersangka Fadhillah bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. "Tersangka diamankan ke Kejari Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau guna proses berikutnya," tutur Ketut.

Kepala Kejati Riau, Akmal Abbas, membenarkan penangkapan terhadap Fadhillah. "Ya, sekarang sudah di Kejati," kata Akmal Abbas.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripuwanto menjelaskan, tersangka diantarkan oleh Tim Kejagung ke Pekanbaru, Rabu pagi. Setelah itu dilakukan serah terima.

"'Tim Tabur Kejati dan tim Pidsus (Pidana Khusus) Kejati menjemput tersabgka ke Bandara (SSK II Pekanbaru) jam 08.00 WIB tadi. Setelah serah terima, dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Pidsus " jelas Bambang.

Saat ini, pemeriksaan masih berlangsung. "Kita belum tahu hasilnya. Apakah tersangkan ditahan atau tidak," kata Bambang.

Diketahui, Fadhilla ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Direktur PT Bonai Riau Jaya yakni Budhi Syahputra. Ia telah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Kamis (7/9/2023).

Sementara Fadhillah yang juga dipanggil untuk diperiksa mangkir dari panggilan jaksa. Ia beberapa kali tak hadir, dan memilih kabur hingga ditetapkan jadi DPO.

Perbuatan korupsi dilakukan kedua tersangka dengan modus pengumuman lelang Pokja II ULP Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Mei 2012.

Tersangka Fadhillah bersama tersangka Budhi melengkapi persyaratan lelang atau tender. Selanjutnya tersangka Budhi bersama-sama dengan tersangka HMF membantu mencarikan personel fiktif.

Setelah melengkapi persyaratan lelang tersebut, tersangka Budhi dan tersangka Fadhillah membuat dokumen berupa surat penawaran, rekap perkiraan pekerjaan, dan surat pernyataan dukungan alat. Akhirnya, PT BRJ dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Disebutkan, tersangka Fadhillah masuk menjadi Direktur PT BRJ dengan alasan sebagai kontrol pekerjaan. Setelah itu tersangka BS dan tersangka HMF membuat draf kontrak dengan memalsukan tanda tangan saksi H pada dokumen kontrak atau addendum I dan II dengan nilai Rp 14.826.029.360 (pada 17 Juli 2012 sampai 31 Desember 2012).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersangka Budhi merekomendasikan saksi AP untuk bekerja di lapangan dan tersangka Budhi membeli barang-barang material pembangunan jembatan tersebut. Setiap pencairan uang muka dan termin dilakukan oleh tersangka Fadhillah dengan memalsukan tanda tangan saksi H.

Setelah uang masuk ke rekening PT BRJ, cek ditandatangani dan dicairkan oleh tersangka Fadhillah sejumlah Rp 1.374.000.000 dan dari rekening PT BRJ tanggal 4 Januari 2013, setelah pekerjaan selesai. Menurut Ahli Fisik ITB dalam pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai volume dan spesifikasi sebagaimana kontrak/addendum I dan II.

Menurut hasil audit yang dilakukan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau telah terjadi penyimpangan dalam pengerjaan proyek tersebut. "Kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1.842.306.309,34," kata Bambang.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. nor

Banjir Jakarta Meluas hingga 38 RT dan 23 Jalan, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Jakarta Meluas hingga 38 RT dan 23 Jalan, Warga Mulai Mengungsi

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan banjir yang merendam di Ibu Kota meluas menjadi 38 RT dari yang sebelumnya 32 RT. Banjir juga merendam 23 ruas jalan.

Laporan itu merupakan update pada Rabu (31/1) pukul 10.00 WIB.

"BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 32 RT dan 25 ruas jalan, saat ini menjadi 38 RT atau 0,124 persen dari 30.772 RT dan 23 ruas jalan," tulis laporan BPBD DKI Jakarta.

Banjir juga memaksa puluhan warga mengungsi. Sebanyak 43 warga mengungsi di Gedung Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara.

"Hingga kini pengungsi mencapai 12 kepala keluarga (KK) atau 43 jiwa di Gedung Kelurahan Semper Timur," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan.

Selain itu, status Pintu Air Karet, Pos Pantau Angke Hulu, Pintu Air Pasar Ikan, Pos Pantau Cipinang Hulu, dan Pintu Air Manggarai naik menjadi Siaga 3 atau waspada akibat hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta.

Kenaikan status juga terjadi pada Pos Pantau Sunter Hulu menjadi Siaga 1 atau bahaya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat. Genangan di puluhan RT itu ditargetkan surut dalam waktu cepat.

Kemudian, BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, AGD Dinkes, PMI untuk penanganan pengungsi.

BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 12 KK atau 43 jiwa mengungsi di Gedung Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara.
cnnindonesia/nor

Pemprov Riau Perpanjang Status Darurat Banjir Hingga Akhir Februari

Pemprov Riau Perpanjang Status Darurat Banjir Hingga Akhir Februari

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memperpanjang status Siaga Darurat Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, puting beliung),  hingga 29 Februari 2024.

Perpanjangan status tersebut disebabkan, karena hingga saat ini di sejumlah wilayah setempat masih dilanda banjir. Bahkan, masih guyur hujan lebat. 

Dari data yang diterima oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau, hingga 29 Januari, banjir masih terjadi di 8 Kabupaten dan Kota. Adapun wilayah yang terdampak di antaranya, Kota Pekanbaru, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Bengkalis, dan Kuantan Singingi. 

“Status siaga darurat banjir tetap kita perpanjang dan sudah diharmonisasi oleh Biro Hukum, tinggal diteken oleh Gubernur. Selanjutnya, status akan kita perpanjang hingga satu bulan kedepan, hingga tanggal 29 Februari. Mudah-mudahan besok Gubernur sudah meneken perpanjangan status siaga darurat Hidrometeorologi yang berakhir tanggal 31 Januari,” ujar Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal, Selasa (30/1).

“Di 8 kabupaten dan kota masih dilanda banjir, intensitas hujan masih tinggi. Sehingga dibeberapa daerah masih terjadi banjir. Memang ada juga daerah dengan intensitas hujan ringan dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ini, tapi daerah lain masih hujan,” tambah Edy Afrizal. 

Dijelaskan, selain faktor hujan yang masih melanda sejumlah daerah di Riau, kondisi hujan di provinsi tetangga juga masih tinggi. Kondisi ini menyebabkan air di waduk PLTA Koto Panjang meningkat. Dari pihak PLN masih membuka spilway PLTA Koto panjang, dan menyebabkan terjadinya luapan air sungai terutama dari Kampar menuju Pelalawan, serta Kuansing.

“Memang ada bukaan pintu PLTA Koto Panjang yang dikurangi 5 pintu x 40 centimeter. Tapikan masih dibuka 5 pintu x 100 centimeter dan masih terjadi luapan air sungai Kampar. Karena itulah banjir terjadi di Kampar dan daerah lainnya yang dilalui air dari Sungai Kampar sampai ke Pelalawan,” jelas Edy Afrizal. 

Sementara, dihimpun dari data yang diterima BPBD Riau hingga 29 Januari, jumlah warga yang masih mengungsi mencapai 14.394 jiwa. Sedangkan untuk warga yang terdampak banjir hingga akhir Januari ini mencapai 117.520 jiwa. Lokasinya berada di 196 daerah yang terendam banjir di 8 kabupaten/kota. 

Pemprov Riau telah memberikan dukungan bantuan logistik dan peralatan berupa perahu, makanan siap saji, matras, air mineral, obat-obatan dan selimut. rls/nor 

3 Tentaranya Mati, Biden Isyaratkan AS Tak Akan Perang di Timur Tengah

3 Tentaranya Mati, Biden Isyaratkan AS Tak Akan Perang di Timur Tengah

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-  Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menganggap Iran bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan tiga prajurit AS di pangkalan militer di Yordania, Minggu (28/1).

Menurut Biden, Iran bertanggung jawab karena memasok senjata kepada kelompok yang melakukan serangan tersebut yakni The Islamic Resistance, sebuah koalisi milisi di Timur Tengah yang diduga kuat dibekingi Iran.

Biden mengatakan pada Selasa (30/1) bahwa dia tidak berusaha memperluas konflik di Timur Tengah, meskipun dia mesti merespons serangan drone atau pesawat tak berawak di pangkalan militer di Yordania itu.

"Saya rasa kita tidak memerlukan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Bukan itu yang saya cari," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih saat ia bersiap berangkat untuk dua acara kampanye di negara bagian Florida, seperti dikutip Anadolu, Selasa (30/1).

Serangan drone bunuh diri pada hari Minggu (28/1) menewaskan tiga tentara AS dan melukai sedikitnya 34 orang lainnya di Tower 22, sebuah instalasi militer terpencil di Yordania dekat perbatasan Suriah dan Irak.

Sebuah kelompok milisi yang didukung Iran yang menamakan dirinya The Islamic Resistance di Irak telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Kelompok milisi ini telah melakukan serangan drone dan rudal terhadap pasukan AS di wilayah tersebut selama berbulan-bulan, di tengah perang yang sedang berlangsung antara Israel dengan Hamas di Jalur Gaza, yang sudah diblokade.

Jatuhnya korban jiwa pada hari Minggu adalah yang pertama akibat serangan tersebut. Sebagian besar lainnya dicegat atau mengakibatkan cedera ringan pada prajurit AS.

Biden telah berjanji untuk membalas dan mempertimbangkan kemungkinan tindakan balasan. Tidak jelas bentuk pembalasan apa yang akan dilakukan AS, namun Gedung Putih menolak mengesampingkan serangan terhadap Iran. cnnindonesia/nor

Reaksi Indra Sjafri Usai Timnas U-20 Kalah Dramatis dari Uzbekistan

Reaksi Indra Sjafri Usai Timnas U-20 Kalah Dramatis dari Uzbekistan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Pelatih Indra Sjafri buka suara setelah Timnas Indonesia U-20 kalah dramatis 2-3 dari Uzbekistan U-20 dalam pertandingan uji coba di Stadion Madya, Selasa (30/1).

Timnas Indonesia U-20 tertinggal lebih dulu lewat gol Komilov Murodjon pada menit ketiga. M Kafiatur Rizky menyamakan kedudukan pada menit ke-31.

Tetapi kesalahan kiper Rifky Tofani mengantisipasi umpan silang Kurbonov Ozodbek membuat Indonesia U-20 tertinggal 1-2 di babak pertama.

Arlyansyah Abdulmanan membuat Indonesia menyamakan skor jadi 2-2 pada menit ke-73. Tetapi petaka menit-menit akhir menimpa Garuda Muda setelah Khayrullaev Ravshan mencetak gol spektakuler pada menit ke-87.

Kekalahan itu jadi yang kedua bagi Timnas Indonesia U-20 dalam pemusatan latihan atau TC tahap dua setelah sebelumnya takluk 1-2 dari Thailand.

"Mengenai dua laga, ya saya pikir masalahnya fokus di akhir babak. Terus tadi gol kedua dari Uzbekistan karena tidak adanya mungkin koordinasi dan komunikasi, dan orang yang melakukan umpan silang, tapi bola masuk ke gawang, jadi hal-hal kecil seperti itu," ujar Indra Sjafri usai pertandingan.

Meski demikian Indra Sjafri berjanji membuat Timnas Indonesia U-20 lebih baik lagi sebelum tampil di di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

"Dan ya mungkin tim ini baru berproses, dan saya bisa pastikan tim ini akan lebih baik dari waktu ke waktu, dan tim muda memang butuh proses dan waktu, kecuali tim-tim yang usia 23 tahun, kalau U-20 ini labil, oleh sebab itu saya dan tim pelatih sangat berhati-hati mencoret dan memilih mereka," ucap Indra.cnnindonesia/nor

Pasien Panik Dengar Ledakan di RS Semen Padang

Pasien Panik Dengar Ledakan di RS Semen Padang

By redkoranriaudotco → Selasa, 30 Januari 2024

KORANRIAU.co- Pasien Rumah Sakit Semen Padang panik berlari menjauhi gedung saat mendengar ledakan dan suara gemuruh di rumah sakit tersebut pada Selasa (30/1/24).

Berdasarkan pantauan koresponden CNN Indonesia TV, petugas baru saja datang di tempat kejadian perkara sekitar 17.50 WIB.

Hingga kini belum ada satu pun dari pihak rumah sakit yang mau memberikan konfirmasi mengenai penyebab ledakan dan jumlah korban.

"Tidak ada yang berani memberikan konfirmasi," ujar Rendy seperti dikutip dari CNNIndonesia TV.

Sejumlah pasien rawat inap di RS Semen Padang dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Mereka adalah pasien yang berada di lantai dua.

Petugas call center Damkar kota Padang, Rio mengonfirmasi bahwa tidak ada korban imbas ledakan tersebut. Meski begitu, proses evakuasi terhadap pasien yang ada di sana tetap dilakukan.

Rendy melaporkan bahwa jarak rumah sakit terdekat yang bisa digunakan untuk evakuasi berjarak setidaknya 5 menit perjalanan. Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa saat ini ambuance bisa secepat mungkin untuk mengevakuasi pasien.cnnindonesia/nor

Bahas Keamanan Laut Riau, LAMR Silaturahmi dengan KSAL

Bahas Keamanan Laut Riau, LAMR Silaturahmi dengan KSAL

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,JAKARTA-- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau bersilaturahmi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, di Jakarta, Selasa (30/1/24). 

Diantara yang sempat dibicarakan dalam pertemuan sekitar  1,5 jam itu adalah, bagaimana meningkatkan pertahanan laut di Riau.Terutama dari tindakan kriminal termasuk arus narkoba. 


KSAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi empat orang staf perwira tinggi dan seorang perwira menengah. Sedangkan dari LAMR terlihat antara lain Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) Datuk Seri H. Marjohan dan Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil. Selain itu adalah Datuk Firdaus, Datuk Zulkarnain, Datuk Alang Rizal, Datuk Said Amir Hamzah, Datuk Jonnaidi Dasa, Datuk Anton Surya Atmaja, Datuk Fadhli,  Datuk  Munasir. 


Sekretaris Umum DPH LAMR Provinsi Riau, Jonnaidi Dasa, mengatakan silaturahmi berlangsung akrab. Ini diawali pengenalan personal TNI AL yang hadir. Selain itu, Laksamana Muhammad Ali menerangkan keterlibatan karier dan pribadinya dengan Riau serta kemelayuan. Ia misalnya sempat menjabat sebagai Komandan  Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Dumai, 2011-2012. 


Mengutip pengantar dari Datuk Seri Taufik, Jonnaidi mengatakan, sebenarnya sudah lama LAMR berniat untuk bersilaturahmi kepada KSAL. Hal ini  karena pejabat tinggi tersebut pernah bertugas di Riau dan Kepulauan Riau,  tetapi juga istrinya adalah orang Tanjungpinang. 


Di sisi lain, TNI memelihara perlambangan Melayu. Misalnya pejabat tinggi di TNI AL memakai pangkat laut tertinggi Melayu pula yakni Laksamana. Di alam Melayu terkenal nama beberapa orang Laksamana  seperti Laksamana Hang Tuah dan Laksamana Raja di Laut. 


TNI AL pula mengekalkan nama Hang Tuah sebagai nama lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai ke Perguruan tinggi.  "Beberapa fakultasnya seperti hukum dan kedokteran punya nama menasional, " kata Jonnaidi. 


Harapan LAMR ke depan,  kata Jonnaidi, perairan daerah ini tambah diperkuat, misalnya menaikkan kelas Lanal Dumai. Pasalnya, perairan Riau yang berhubungan langsung dengan Selat MelaKa,  selama ini disorot menjadi laluintas narkoba.  Belum lagi  perkembangan perdagangan gelap barang dan orang. 


"Sebetulnya, banyak permintaan LAMR, sebagian besar penyelesaian hak-hak adat seperti sengketa lahan, selain memperkuat pertahanan laut. Untuk itu, kami menyerahkan warkah kepada KSAL, " kata Jonnaidi. 


KSAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali  mengaku sangat gembira menerima kunjungan LAMR. Dia berjanji memperhatikan dengan serius terhadap apa-apa yang disampaikan LAMR terutama yang berhubungan langsung dengan tupoksinya seperti pertahanan kelautan. rls/nor

Gubri Edy Cepat tanggap Cari Solusi Permasalahan Masyarakat

Gubri Edy Cepat tanggap Cari Solusi Permasalahan Masyarakat

By redkoranriaudotco →

Foto: Gubernur Riau Edy Natar Nasution.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Satu persatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan daerah di Riau mulai mendapatkan solusi dan dan titik terang. Terutama permasalahan-permasalahan besar yang berkaitan dengan masyarakat.


Semua itu tidak lepas dari keseriusan Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution yang terus menggesa mencari solusi pada pokok permasalah terjadi. Jika sebelumnya, pada permasalahan konflik antara masyarakat dan perusahaan kepala sawit yang kini terus berjalan dan saat ini Gubri menggesa terkait dampak setelah bencana banjir. Diantaranya di Kabupaten Pelalawan yang sempat lumpuh total karena banjir.


Untuk penyelesaian dan mencari solusi  permasalahan ini, tidak ada yang sulit bagi Gubri Edy Natar. Hal itu terlihat saat ia menggelar rapat bersama pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Riau dan PUPR Riau. Senin (29/1) lalu di kediman Gubri. Dimana Gubri Edy Natar tidak membutuhkan waktu lama hanya dalam hitungan menit dapat menyimpulkan program atau mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.


Untuk pembahasan yang penting itu, tidak membutuhkan harus formal. Namun memanfaatkan alat komunikasi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan. Seperti Bupati Pelalawan dan Anggota DPR RI Dapil Riau yang dihubungi langsung oleh Gubri saat pelaksanaan rapat yang bisa didengar lansung oleh peserta rapat. 


Artinya, untuk membahas yang penting-penting itu, bagi Gubri tidak ada yang sulit begitu merasa ada hal yang perlu dikoordinasikan bisa lansung dilaksanakan saat itu juga.


"Ini namanya gerak cepat, jadi tidak perlu juga selalu formal, pakai undangan dulu yang juga makan waktu. Jika ini dilakukan apapun solusi pasti didapatkan. Karena mengundang lansung pihak terkait untuk di koordinasikan. Seperti pembahasan dampak setelah banjir ini yang lansung dapat solusi," kata Gubri. Selasa (30/1).


Mantan Danrem 031 Wira Bima ini juga mengatakan, jika hal ini terus dilakukan maka permasalahan-permasalahan di Riau ini bisa teratasi dengan maksimal. Termasuk permasalahan kerusakan jalan lintas akibat kendaraan over tonase yang juga minimnya kepedulian dari perusahaan. Sehingga juga menjadi keluhan bagi masyarakat pengguna jalan.


Sebelumnnya disaat masih Wagubri dulu, Gubri Edy Natar juga sudah pernah menyampaikan, jika perusahaan yang beroperasi di Riau harus ikut andil dan bertanggung jawab dengan jalan. Khususnya disepanjang jalan yang dilalui kendaraan perusahaan. Karena perbaikan jalan ini tidak bisa hanya diserahkan ke pemerintah.


"Perusahaan banyak juga menggunakan jalan yang diduga melebihi tonase, maka masyakarat mulai menyadari bahwa tanggung jawab perbaikan jalan tidak hanya berada pada pemerintah daerah. Tapi juga perusahaan," jelas Gubri.


Sebagaimana diketahui, jika dibandingkan saat menjabat wakil gubernur Riau (Wagubri) dulu, begitu banyak peningkatan dan gerakan yang dilakukan Gubri Edy Natar setelah menjabat Gubri. Pada hal hanya dalam waktu lebih kurang dua bulan.


Namun semua itu juga tidak bisa dipungkiri berada pada kebijakan. Sehingga waktu menjabat Wagubri tidak bisa leluasa dan bahkan tidak bisa mengambil keputusan apapun yang mau dijalankan terbatas.


Memang, jika dilihat dari perubahan dan kegiatan gubri saat ini mengalahkan 4 tahun Wagubri lalu. Meski terhitung dua bulan cukup banyak program yang berjalan untuk kepentingan masyarakat yang bisa diteruskan siapapun pemimpin Riau kedepannya. rls/nor

Dugaan Korupsi Hotel Rp22,6 Miliar, Eks Dua Pejabat Kuansing Ini Diadili

Dugaan Korupsi Hotel Rp22,6 Miliar, Eks Dua Pejabat Kuansing Ini Diadili

By redkoranriaudotco →

Foto: Sidang dugaan korupsi Hotel Kuansing di PN Pekanbaru.

KORANRIAU.co,KUANSING- Dua mantan pejabat di Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) menjalani sidang perdana kasus dugaan   korupsi pembangunan Hotel Kuansing yang merugikan negara Rp22,6 miliar, Selasa (30/1/24) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Kedua pejabat itu adalah Hardi Yakub Kepala Bappeda periode tahun 2011 hingga 2013. Kemudian Suhasman, selaku Kabag Pertanahan Periode Tahun 2009 hingga 2016.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Zefri Mayeldo Harahap SH MH dengan hakim anggota Yuli Artha Pujayotama SH MH dan  Rosita SH MH ini, dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa. Sementara  terdakwa,  menjalani sidang secara video conference dari Rutan Teluk Kuantan.

Jaksa penuntut umum (JPU) Andre Antonius  SH MH dan Andre Prakoso SH dalam dakwaannya menyebutkan, dugaan korupsi  berawal  adanya  kegiatan pembangunan Hotel Kuantan Singingi. Dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Pembangunan Hotel Kuansing merupakan bagian dari proyek tiga pilar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, bersama Pasar Tradisional Berbasis Modern, dan Gedung UNIKS. Dimana proyek itu dikerjakan tahun 2014 yang bersumber dari APBD kabupaten setempat.

Untuk anggaran Pasar Tradisional Berbasis Modern itu mencapai Rp44 miliar dan dalam pembangunannya dilaksanakan oleh PT Guna Karya Nusantara. Sedangkan untuk UNIKS dan Hotel Kuansing masing-masing memiliki anggaran Rp51 miliar dan Rp41 miliar.

Pembangunannya yang berawal dari tahun 2014 hingga tahun 2015 tidak selesa. Bahkan sempat dianggarkan lagi untuk biaya penambahan pada tahun 2015 dengan anggaran masing-masing Rp5 miliar untuk pasar, Rp8 miliar untuk Hotel Kuansing dan Rp23 miliar untuk UNIKS. Namun hingga saat ini pembangunan tiga proyek itu tak kunjung tuntas dan mangkrak.


Jaksa mencatat kerugian keuangan negara yang bersumber dari APBD Kuansing sebesar Rp 22.637.294.608. Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas  dakwaan itu, kedua terdakwa melakui kuasa hukumnya akan mengajiukan eksepsi (keberatan). Hakim menunda sidang Jumat (2/2/24).nor

Polsek Kuantan Mudik Amankan Pelaku Penganiayaan

Polsek Kuantan Mudik Amankan Pelaku Penganiayaan

By redkoranriaudotco →

 

 

KORANRIAU.co,KUANSING- Polsek Kuantan Mudik  mengamankan pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial MN (38).


Peristiwa penganiayaan  terjadi di kantin Perumahan Plasma 4 Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuansing. Adapun terduga pelaku penganiayaan tersebut ialah berinisial YW (40). 


Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito, S.I.K, M.H., melalui Kapolsek Kuantan Mudik AKP Hendra Setiawan, SH, menjelaskan,    Kronologis kejadian berawal pada hari Minggu (28/1/24) sekira pukul 19.00 wib, korban MN sedang berada di dalam kantin. Tiba-tiba datang pelaku YW.

"Saat itu pelaku  menanyakan pulsa kepada korban. Pada saat itu korban mengatakan bahwa pulsa tidak ada, yang ada hanya voucher," jelas  AKP Hendra.


Kemudian pelaku YW meminta voucher itu.  Ketika korban mau mengambil voucher dan membelakangi pelaku, lalu pelaku mengikuti korban dari arah belakang.

"Pelaku langsung menusukkan pisau terhadap korban. Sehingga mengenai dibagian punggung korban yang sebelah kanan,"ungkapnya.

Kemudian korban langsung memegang tangan pelaku yang masih ada pisau. Akibatnya, jari tangan korban sebelah kanan dan kiri mengalami luka.

Atas kejadian tersebut korban MN merasa tidak senang. Lalu melapor ke Polsek Kuantan Mudik untuk proses lebih lanjut. 


“Menindaklanjuti laporan korban pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, kemudian pada saat itu pelaku juga diamankan oleh warga dan diantar kepolsek Kuantan mudik dalam keadaan luka dibagian kepala akibat dipukul massa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku selanjutnya pelaku mengakui perbuatannya sehingga pelaku diamankan di Polsek Kuantan Mudik," ungkap AKP Hendra.


"Barang bukti diamankan 1 ( satu ) buah pisau belati dan 1 (satu) helai baju milik korban, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana.” tutup AKP Hendra. rif

Peminat Tabungan Dhuha Meningkat, BRK Syariah Tanjungpinang Pamedan dan Ramanda Tour & Travel Jalin Kerjasama

Peminat Tabungan Dhuha Meningkat, BRK Syariah Tanjungpinang Pamedan dan Ramanda Tour & Travel Jalin Kerjasama

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,TANJUNGPINANG - Animo masyarakat muslim di Tanjungpinang untuk melakukan ibadah haji dan umrah cukup tinggi. Melihat kondisi itu,  

BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan bersama PT. Ramanda Tour dan Travel melakukan perjanjian kerjasama (PKS).


Penandatanganan PKS itu dilakukan Senin sore (29/1/2024) di lantai 3 ruang meeting PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Tanjungpinang Pamedan oleh Branch Manager BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan Syahrul dengan Direktur PT. Ramanda Tour dan Travel Ustadz H. Dedi Sanjaya.L


Branch Manager BRK Syariah Cabang Tanjungpinang Pamedan Syahrul mengatakan kerjasama ini meliputi layanan keuangan dan perbankan. Tidak hanya bagi PT. Ramanda Tour dan Travel namun juga kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah melalui perusahaan tersebut. 


"Kami bangga dan berterima kasih kepada PT. Ramanda Tour dan Travel terkhusus kepada Ustad haji Dedi Sanjaya mempercayakan kepada kami terkait layanan keuangan dan perbankan untuk masyarakat melaksanakan ibadah haji dan umrah," ujar Syahrul.


Dijelaskan Syahrul, saat ini BRK Syariah mempunyai program Tabungan Dhuha meliputi tabungan Dhuha Haji, Dhuha Umrah serta Dhuha Haji Muda, sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih berbagai program tabungan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah di tanah suci.


"Dan BRK Syariah juga mempunyai program ju'l (hadiah) serta talangan umrah," lanjut syahrul.


Untuk diketahui, saat ini PT. Ramanda Tour dan Travel satu satunya perusahaan Travel Haji dan Umrah yang kantor pusatnya di Tanjungpinang, karena perusahaan lainnya yang sejenis hanya membuka kantor cabang ataupun hanya kantor perwakilan di kota Tanjungpinang ini.


"Minat masyarakat Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang sangat tinggi dalam melakukan kegiatan ibadah umrah ini bisa dilihat dari data yang kami himpun yakni berdasarkan informasi yang kami terima pada tahun 2023 lebih dari 3.000 orang melakukan perjalanan ibadah umrah melalui jalur internasional yang ada di kota Tanjungpinang maupun Batam," ujar ustadz Dedi Sanjaya. 


Ketua asosiasi travel haji dan umrah kota Tanjungpinang itu juga berharap dengan kerjasama ini, ke depannya perusahaan yang dia pimpin bisa saling bersinergi mempromosikan dan memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci.


"Insyaallah ke depannya kami akan mengajak perusahaan-perusahaan sejenis untuk dapat berkerjasama dengan BRK Syariah memberikan layanan keuangan dan perbankan serta semoga dengan kerjasama ini mendapat ridha dan berkah dari Allah SWT," lanjut ustadz Dedi Sanjaya.


Turut hadir pada agenda ini mendampingi Branch Manager Syahrul dari BRK Syariah Tanjungpinang Pamedan Team Leader Dana Muhammad Faried dan tim serta Team Leader Pembiayaan Umul Aiman, sementara itu dari PT. Ramanda Tour dan Travel hadir pengurus diantaranya Indra Prasetia, Haryadi Syahputra, Muhammad Maslan, Muhammad Yuda dan Muhammad Husen. rls/nor

Tim Pansel Terima Berkas 9 Pelamar Calon Direksi BRK Syariah

Tim Pansel Terima Berkas 9 Pelamar Calon Direksi BRK Syariah

By redkoranriaudotco →

 

Foto:M Job Kurniawan.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Pembiayaan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah telah menerima 9 berkas dari para calon.

Informasi ini disampaikan Ketua Tim Pansel Calon Dirut dan Direktur Pembiayaan BRK Syariah, M Job Kurniawan."Sejauh ini sudah sembilan berkas lamaran kita teria,"kata Job, Senin (29/1/24).

Dia mengatakan, meski jadwal pendaftaran seleksi Calon Dirut BRK Syariah ini sudah ditutup pada Jum'at (26/1/2024) lalu, namun hingga kini pihaknya masih menerima berkas dari para pelamar.

Menurutnya, Tim Pansel masih tetap menerima berkas lamaran yang dikirim lewat kantor pos. Seluruh lamaran yang cap posnya belum melewati jadwal penutupan, masih tetap diterima oleh tim Pansel.

"Jadwal pendaftaran itu memang sampai tanggal 26 Januari, tetapi Pansel menerima berkas lamaran itu sesuai cap pos. Berkas yang kita terima sampai hari ini itu cap posnya tertanggal 26 Januari. Jadi tetap kita terima,"ungkapnya.

Job menjelaskan, setelah lamaran diterima, maka pihaknya langsung melakukan verifikasi kelengkapan administrasi yang sudah diajukan dari calon pelamar.

"Setelah itu nanti baru kita umumkan hasilnya, siapa-siapa saja yang lulus seleksi administrasi. Bagi yang lulus bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu uji kompetensi dan kepatutan,"jelas Job.  nor

 

BRK Syariah dan Jasa Raharja Kolaborasi Perkuat Jaringan IT Layanan

BRK Syariah dan Jasa Raharja Kolaborasi Perkuat Jaringan IT Layanan

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan Jasa Raharja Riau bersinergi menyediakan pelayanan Samsat Drive Thru Gajah Mada sejak Agustus 2023 silam. Pada tahun 2024 ini, kedua pihak sepakat memperkuat jaringan Informasi Teknologi (IT), integrasi SMDD (Sistem Management Data Digital) dalam Digitalisasi Dokumen Samsat. 


Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A Suharto pada acara pembahasan kerjasama dan peningkatan layanan jasa perbankan dalam bidang kesamsatan di ruang priority Cabang Utama mengatakan implementasi transformasi digital pelayanan yang terintegrasi terus diakselerasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. BRK Syariah saat ini terus meningkatkan layanan berbasis digital untuk mempermudah nasabah dalam transaksi keuangan. 


“Seperti layanan di Samsat Drive Thru Gajah Mada, masyarakat dapat melakukan transaksi melalui handphone, scan QRIS maka pembayaran pajak kendaraan langsung diproses. Kolaborasi tahun 2024 ini, untuk layanan Samsat lainnya juga sudah terintegrasi pembayaran melalui QRIS. Kita persiapkan tentang e-Samsat, karena layanan digitalnya harus kita tingkatkan lagi,” kata M.A Suharto, Senin (29/1/2024). 


Masih kata Suharto, pelayanan berbasis digital di BRK Syariah selama ini sudah berjalan dengan baik. Salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan jasa keuangan.


“Semoga kolaborasi dengan Jasa Raharja Riau dalam penguatan jaringan IT dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan Samsat. Terima kasih juga kepada Jasa Raharja yang sudah mempercayakan BRK Syariah sebagai bank penempatan dana Jasa Raharja,” ujar Suharto yang pada kesempatan tersebut juga menyerahkan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank. 


Dalam kesempatan yang sama, Kepala Cabang Jasa Raharja Riau, ⁠Hasjuddin menyampaikan dalam peningkatan pelayanan Samsat berbasis digital, Jasa Raharja akan membuat program inovasi layanan yang bisa disinkronkan dengan BRK Syariah melalui e-Samsat. 


“Terkait kerjasama kita ini diharapkan dapat membantu kami di Jasa Raharja dalam pengawasan transaksi keuangan di seluruh cabang yang dilakukan melalui BRK Syariah. Banyak lagi inovasi yang dapat kita buat bersama untuk meningatkan layanan kepada masyarakat. Intinya kita ingin BRK Syariah ini dapat menjadi hilirnya di Samsat,” kata Hasjuddin. 


Hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Bagian Operasional Rulo Ulih Toto Surbakti, Kepala Bagian Administrasi ⁠Ardin Todingallo, Pemimpin Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Imran,  Pemimpin Bagian Digital Banking  ⁠T M Husni Kholil, Pemimpin Bagian Corporate, Goverment, Hajj dan Umra BRK Syariah ⁠Nicky Sulaikha beserta staf. rls/nor

WHO soal AS Cs Setop Dana ke UNRWA: Melukai Warga Gaza

WHO soal AS Cs Setop Dana ke UNRWA: Melukai Warga Gaza

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus buka suara usai Amerika Serikat dan sekutu dekatnya menyetop dana bantuan ke Badan Pengungsi PBB di Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA).

Ghebreyesus mengimbau ke pendonor untuk tak menangguhkan pendanaan ke Badan Pengungsi PBB di situasi kritis ini.

"Menangguhkan pendanaan hanya akan melukai warga Gaza yang sangat membutuhkan bantuan," kata dia di X, Minggu (28/1).

Sejumlah negara memutuskan menangguhkan hingga menyetop bantuan dana ke UNRWA, usai Israel menuding badan ini terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

AS menjadi negara pertama yang menyetop pendanaan tersebut. Negara seperti Kanada, Jerman, Italia, Prancis, Swiss, Australia, Kanada, Belanda, Finlandia, dan Jepang melakukan langkah serupa.

UNRWA sementara itu menyatakan telah memecat staf mereka yang diduga terlibat serangan.

Keputusan penangguhan AS CS ini muncul usai Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memutuskan Israel menyetop genosida di Gaza.

Mereka juga meminta Israel menghukum siapa pun yang terlibat aksi tersebut. cnnindonesia/nor

Irak Tersingkir dari Piala Asia, Pelatih 'Serang' Wasit

Irak Tersingkir dari Piala Asia, Pelatih 'Serang' Wasit

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-  Kekalahan Irak dari Yordania pada babak 16 besar Piala Asia 2023 (2024) membuat pelatih Jesus Casas naik pitam terhadap wasit Alireza Faghani yang dianggap merugikan anak asuhnya.

Irak kalah 2-3 dari Yordania. Pupus harapan Irak meraih trofi Piala Asia untuk kali kedua. Di balik kekalahan tersebut terdapat keputusan wasit asal Australia itu yang membuat Casas amat murka.

Kartu kuning kedua untuk penyerang Aymen Hussein yang dikeluarkan Faghani sesaat setelah sang pemain mencetak gol menjadi pusat persoalan.

Setelah Hussein mencetak gol yang membuat skuad Singa Mesopotamia unggul 2-1, striker andalan Irak itu melakukan selebrasi. Seusai selebrasi, kartu kuning didapat Hussein. Karena sebelumnya sudah mendapat kartu kuning, maka Hussein pun harus meninggalkan lapangan lebih dulu dibanding rekan-rekannya.

Irak harus bermain dengan 10 orang dari menit ke-77 dan kebobolan dua gol pada masa injury time.

"Pada babak pertama kami tidak dalam performa terbaik dan mereka mengambil keuntungan dari serangan balik, dan pada babak kedua kami tampil lebih baik dan kami bisa mengontrol pertandingan," terang Casas dilansir dari Winwin.

"Pemain tidak bisa diusir karena selebrasi. Hal itu tidak ada di sepak bola, dan dengan selebrasi yang sama seperti pemain Yordania wasit tidak melakukan apa-apa dan tidak ada sanksi. Ini adalah hal aneh," kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Hussein mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan selebrasi yang sama persis dengan pemain Yordania ketika mereka mencetak gol pertama ke gawang Irak, yakni dengan duduk dan berlagak sedang makan menggunakan tangan.

Disinyalir Hussein menerima kartu kuning kedua karena merayakan gol dengan waktu yang cukup lama. Sebelum selebrasi 'makan-makan' di dalam lapangan, Hussein sebelumnya sudah merayakan gol bersama rekan-rekannya di luar arena pertandingan.

Selain itu ada pula anggapan Hussein dinilai provokatif dengan meniru selebrasi pemain Yordania saat mencetak gol pembuka.

"Wasit membuat Irak tak seimbang, sementara Yordania bisa bermain dengan keseimbangan. Ya, saya puas dengan performa tim. Mereka berlari dan memberikan segalanya, tetapi keputusan wasit membuat semua hal ini terjadi," ujar Casas ketus.cnnindonesia/nor

Tergugat tak Hadir. Hakim Tunda Sidang Gugatan Abrar Muluk Cs

Tergugat tak Hadir. Hakim Tunda Sidang Gugatan Abrar Muluk Cs

By redkoranriaudotco → Senin, 29 Januari 2024

Foto:  Muskaldi Indra SH.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Abrar Muluk, warga Jalan Mangga di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru ditunda hakim. Pasalnya, dua pihak tergugat tidak hadir ke persidangan.

Sidang gugatan Perdata Nomor 311/Pdt.G/PN Pbr ini dipimpin majelis hakim Daniel Ronald SH MH, Senin (29/1/24). Selain Abrar, dua penggugat lainnya adalah, Syamsul Kamal dan Syamsul Anwar.

Sementara selaku tergugat dalam perkara ini ada 11 pihak. Diantaranya, Wenny Mulyono, dr Nella Notary, Pinto Nugrahawan, Sandi Setiawan Saputra, Alisya Hadya Mecca (kelimanya ahli waris Syahrial Tanjung).

Tergugat lainnya, Dian Citra Dewi (ahli waris Putri Nurtaibi), Adrianto SH (Notaris), Edita Sohor, Yarlinda Saleh SH (Notaris), Erizal Muluk dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Cq Kantor BPN Wilayah Provinsi Riau dan BPN Kota Pekanbaru.


"Hakim menunda sidangnya pekan depan. Karena ada para pihak tergugat tidak hadir,"kata Muskaldi Indra SH, kuasa hukum penggugat usai sidang.

Adapun dua pihak yang tidak hadir itu lanjut Muskaldi, yakni Adrianto SH dan Yarlinda Saleh SH. Keduanya merupakan notaris.

"Mereka ini sudah dua kali dipanggil, tetapi tidak hadir. Sehingga hakim meminta dilakukan pemanggilan ketiga. Apabila juga tidak hadir, maka sidang tetap dilanjutkan,"kata Muskaldi lagi.


Gugatan PMH yang diajukan ketiga penggugat menurut Muskaldi, terkait penjualan tanah seluas 2.857 M2 terletak di Jalan Sudirman Kota    Pekanbaru. Persisnya, berbatasan dengan Kanntor Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.


Lalu, tanah  tersebut pada tahun 2003 dijual oleh Dian Citra Dewi (Tergugat VI) kepada Syahrial Tanjung (Almarhum). Dian menjual lahan itu dengan modal dua  Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diurusnya.


"Perbuatan  tergugat VI mengurus SHM diatas tanah terperkara seluas 2.857 M2 sampai dengan terbitnya SHM nomor 103 dan SHM 104 atas nama tergugat itu, nyata-nyata adalah milik para penggugat adalahperbuatan melawan  hukum,"tegasnya.


Pasalnya, tanah ini merupakan milik sah  para penggugat yang  merupakan ahli waris dari Abdul Muluk (Almarhum). Hal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dalam perkara Nomor 20/PDT.G/1993/PN.Pbr. nor

Gubri Edy Segera SK-kan Tim Satgas Penanganan Konflik Lahan

Gubri Edy Segera SK-kan Tim Satgas Penanganan Konflik Lahan

By redkoranriaudotco →

Foto: Zulkifli Syukur.

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Konflik Lahan. Nantinya, Tim ini akan di-SK kan oleh Gubernur Riau. 

Rapat pembentukan tim satgas yang dipimipin Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur tersebut, Pemprov Riau melibatkan instansi terkait seperti Polda Riau, Korem 031 Wirabima, BPN Riau, dan kementerian terkait, di Lantai 7 Gedung Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Senin (29/1/24). 

"Iya, kita baru saja rapat pembentukan Tim Satgas Terpadu Penanganan Konflik Lahan di Riau. Tadi kita merumuskan tim ini yang nanti akan dibuat Surat Keputusan (SK)-nya oleh Gubernur Riau," kata Zulkifli Syukur, Senin (29/1/24). 

Dia mengatakan, tim terpadu tersebut lebih diperluas dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti Polda Riau, Korem 031 Wirabima, Kejati Riau, BPN Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

"Jadi tim ini akan kita matangkan terlebih dahulu untuk menentukan orang-orangnya, nanti akan ada rapat lanjutan sebelum SK tim diteken Gubernur Riau," sebutnya. 

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, tim terpadu tersebut nanti akan melakukan evaluasi dan inventarisasi perkebunan sawit di Riau yang berkonflik dengan masyarakat. 

"Hal ini guna mencari solusi atas permasalahan yang ada. Seperti hak masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit yang 20 persen itu. Kemudian perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) itu yang akan kita identifikasi. Dengan begitu kita harapkan kedepan tidak ada lagi konflik lahan perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat. Dimana masyarakat menerima haknya dan perusahaan dapat bekerja dengan nyaman," tutupnya. rls/nor

Beri Dukungan Moril, Gubri Edy Bezuk Pramusaji Kediaman di RSUD AA

Beri Dukungan Moril, Gubri Edy Bezuk Pramusaji Kediaman di RSUD AA

By redkoranriaudotco →

Foto: Gubri Edy Natar Nasution bersama istri Suti Mulyati membezuk ke RSUD AA.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution menyempatkan diri untuk membesuk pramusaji di rumah dinas, yang terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad (RSUD AA). Pramusaji wanita bernisial L ini, menderita sakit Tuberkulosis (TB) tulang belakang. 


Gubri Edy tiba di RSUD AA didampingi sang istri, Suti Mulyati, pada Senin (29/1/24). Mereka berinteraksi dengan pasien yang sedang menjalani perawatan, sembari mendengarkan keterangan medis dari Direktur RSUD AA, drg Wan Fajriatul Mamnunah. 

Kepada pasien, Gubri  memberikan semangat dan mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan pasien.

“Saya hari ini mengunjungi salah satu pramusaji kami di RSUD Arifin Achmad. Pasien ini mengalami penyakit tulang. Kemarin waktu berobat dia harus dirawat. Jadi harus ditangani dengan secara serius dan besok mau dibius total untuk pengobatannya,” katanya.

“Dengan begitu, tujuan saya bersama ibu datang ke sini untuk meningkatkan moril dia. Insya allah semoga besok berjalan baik. Sehingga bisa berkumpul kembali bersama kami,” lanjutnya.

Sementara, Direktur RSUD AA drg Wan Fajriatul Mamnunah menjelaskan, bahwa pasien ini menderita penyakit Tuberkulosis tulang belakang. Ia menuturkan, kasus penyakit ini cukup banyak ditemui dan sifatnya tidak menular.

Diterangkan, banyak dari penderita penyakit itu tidak menyadari bahwa mengidap TB tulang belakang. Hal ini lantaran gejala yang dialami pasien bisa seperti pegal-pegal. Oleh karena itu, pihak RSUD AA melakukan pemeriksaan mendalam dan akan menangani dengan sebaik-baiknya.

“Besok kami akan melakukan pemeriksaan bronkoskopi untuk mengetahui kondisi saluran pernapasan dan paru-paru. Kalau kita di sini memang banyak rujukan kasus seperti ini [TB tulang belakang]. Mungkin selama ini tidak disadari oleh pasien, karena keluhannya pegal-pegal. Ternyata pada saat pemeriksaan perlu penanganan serius,” pungkasnya. rls/nor

Rakor Inflasi dengan Gubri Edy, Mendagri Apresiasi Kinerja Daerah

Rakor Inflasi dengan Gubri Edy, Mendagri Apresiasi Kinerja Daerah

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengendalian inflasi daerah secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (29/1/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian merupakan rapat rutin yang dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

"Saya mengapresiasi atas upaya-upaya kita untuk mengendalikan inflasi. Baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Tito saat membuka rapat.

Saat rapat, Tito Karnavian berpesan ke Pemerintah Daerah yang inflasinya masih tinggi agar dapat ditindak lanjuti agar tahu apa penyebab inflasi terjadi.

"Diperhatikan betul, cek ke lapangan, pasar agar tahu barang mana yang terjadi kenaikan harga dan apa menjadi penyebabnya agar bisa segera bisa teratasi," ujarnya.

"Mana tau supply kurang atau retribusinya yang macet, jika retribusi macet bisa jadi disebabkan cuaca atau ada yang penimbun barang dan itu bisa pidana," imbuhnya.

Lanjutnya, namun jika supply yang kurang, maka Tito Karnavian mengingatkan agar daerah secepatnya mencari solusi dengan melakukan kerja sama antar daerah atau koordinasi dengan stakeholder yang ada seperti pengusaha-pengusaha di daerah maupun bulog serta ketahanan pangan nasional.

"Ketahanan pangan nasional memiliki kemampuan untuk membantu daerah-daerah yang supply-nya kurang," terangnya.

Kemudian ia menyampaikan bahwa poin utama dalam pengendalian inflasi yaitu semua tetap bekerja untuk mengatasi persoalan inflasi yang mana saat ini cukup terjaga baik. Namun harus terus update karena selalu berubah.

"Saat ini, komoditas yang harus menjadi perhatian bersama adalah bawang putih, beras, telur ayam dan jagung terutama jagung pakan untuk ternak di samping komoditas lain seperti bawang merah," jelasnya.

"Untuk minyak goreng masih terjaga baik hanya beberapa daerah saja yang terdampak," pungkasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini juga menyampaikan pemaparan tentang tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-4 Januari 2024.

Ia menjelaskan bahwa secara historis setiap tahun pada Januari cenderung mengalami inflasi. Sedangkan berdasarkan komoditasnya maka terlihat komoditas harga bergejolak lebih banyak mengalami inflasi di sepanjang 4 tahun terakhir.

"Salah satunya ikan segar, minyak goreng yang mengalami inflasi setiap tahunnya di bulan Januari sedangkan cabe rawit, bawang merah dan beras tiga kali mengalami inflasi di bulan Januari empat tahun terakhir," terangnya.

Kemudian secara nasional jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH sampai minggu ke empat Januari turun dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Sebagai informasi, saat mengikuti rapat pengendalian inflasi secara virtual Gubri didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufiq OH, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau, Syahfalefi serta seluruh stakeholder terkait. rls/nor 

Dugaan Korupsi PT BPR Gemilang Inhil, BPKP Riau Masih Hitung Kerugian Negara

Dugaan Korupsi PT BPR Gemilang Inhil, BPKP Riau Masih Hitung Kerugian Negara

By redkoranriaudotco →

Foto: Ade Maulana SH MH.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, sejauh ini masih menghitung kerugian negara dugaan korupsi dana kredit bergulir (channelling) di PT BPR Gemilang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).


Belum keluarnya hasil audit BPKP Riau itu, diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhil Ade Maulana SH MH."BPKP masih menghitung kerugian negaranya,"kata Ade, Senin (29/1/24).


Ade mengungkapkan, jika permohonan audit itu telah disampaikan pihaknya beberapa bulan lalu. Namun karena banyaknya tugas auditor BPKP, pihaknya memaklumi belum kelarnya hasil audit.


Kendati demikian pihaknya berharap, BPKP Riau secepatnya menghitung kerugian negara dalam perkara di BUMD Pemkab Inhil itu."Karena kalau sudah ada kerugian negaranya, maka kami  akan menetapkan tersangkanya,"tegas Ade.


Dalam perkara ini, pihaknya telah memiliki penghitungan sendiri kerugian negaranya. Pihaknya memperkirakan, ada Rp1,4 miliar kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus kredit dana bergulir di bank plat merak tersebut.


Perlu  diketahui, proses penyidikan telah dimulai sejak 3 Juli 2023 lalu. Dalam tahap ini, penyidik berupaya mengumpulkan alat bukti, baik keterangan saksi-saksi, dokumen maupun lainnya. Penyidik juga membutuhkan keterangan ahli untuk agar perkara ini menjadi terang.

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Itu terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Penyidik juga masih melakukan pemeriksaaan terhadap sejumlah saksi. Itu dilakukan dalam rangka memenuhi petunjuk yang diberikan Auditor BPKP.

Bahkan, Tim Penyidik pada Bidang Pidsus Kejari Inhil telah melakukan penggeledahan di Kantor BPR Gemilang. Upaya paksa itu dilakukan pada Senin (7/8/23) lalu, guna mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini yang belum diperoleh oleh penyidik.

Penggeledahan itu dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Inhil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran (TA) 2006 hingga 2010. Dari penggeledahan itu diperoleh 316 dokumen dan disita oleh tim Jaksa Penyidik.

Masih dari informasi yang dihimpun, dugaan rasuah di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil itu terjadi dalam rentang waktu 2006-2010. Adapun nilainya mencapai Rp13,5 miliar.

Sejatinya uang tersebut digunakan untuk membantu kaum wanita dan majelis taklim yang ada di Kota Seribu Parit tersebut berupa pemberian kredit.

Namun nyatanya, kredit tersebut dinikmati oleh pribadi yang jumlahnya mencapai 2 ribu orang. Adapun plafonnya bervariasi satu sama salim.

Disinyalir hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR Gemilang. Hingga tahun 2010, terdapat Rp1,2 miliar yang raib. Hal itu dikabarkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). nor



 

Kasasinya Dikabulkan MA, Mantan Bupati Inhil Indra Bebas

Kasasinya Dikabulkan MA, Mantan Bupati Inhil Indra Bebas

By redkoranriaudotco →

Foto: Indra Muchlis saat sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Indra Muchlis Adnan, akhirnya bisa menghirup udara bebas. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) RI mengabulkan upaya kasasi terdakwa korupsi dana penyertaan modal BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) itu.


Sebelumnya, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Indra  dihukum pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp200 juta atau subsidair 2 bulan kurungan badan. Putusan itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menginginkan Indra Muchlis dihukum 8 tahun, denda Rp300 juta atau subsidair 4 bulan kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp797.955.695 atau subsidair 4 bulan kurungan.

Tidak terima, Indra mengajukan banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Riau. Hasilnya, hakim tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Selanjutnya, Indra mengajukan kasasi ke MA, begitu juga dengan JPU. Kali ini, permohonan Indra Muchlis dikabulkan, dan permohonan JPU ditolak. Ia diperintahkan dibebaskan dari penjara.

Putusan dibacakan majelis hakim MA yang diketuai Desnayeti dengan hakim anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Yohanes Priyana pada Kamis (14/12/23). Hakim membatalkan putusan sebelumnya, karena daluarsa.

"Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluwarsa. Melepaskan terdakwa Indra Muchlis Adnan tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum," isi putusan kasasi yang dikutip dari https://sipp.pn-pekanbaru.go.id, Ahad (28/1/23).

Hakim MA dalam vonis kasasi itu juga meminta untuk memulihkan hak Indra Muchlis dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta memerintahkan agar Indra Muchlis dikeluarkan dari tahanan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Bambang Heripurwanto mengaku belum mengetahuinya.

"Kita belum tahu. Belum ada pemberitahuan resmi dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,"kata Bambang.

Bambang menyatakan, pihaknya akan mengecek kebenaran putusan hakim MA tersebut.

JPU dalam dakwaannya mengatakan perbuatan korupsi dilakukan Indra Muchlis bersama-sama dengan Zainul Ikhwan selaku Direktur Utama PT GCM. Perbuatan keduanya telah merugikan negara sebesar Rp1.157.280.695.

Kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Penyertaan Modal Pada BUMD Kabupaten Indragiri Hilir PT GCM Tahun 2004 sampai 2007 Nomor: 42/LHP/XXI/11/2022 tanggal 29 November 2022.

Perbuatan rasuah itu berawal pada tahun 2004. Ketika itu Indra Muchlis yang menjabat sebagai Bupati Inhil menunjuk Zainul Ikhwan sebagai Direktur Utama PT GCM periode 2004 sampai 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.250/XI/HK-2004 tanggal 30 November 2004.

Dalam mengelola keuangan PT GCM, saksi Zainul tidak berdasarkan pada rencana kegiatan yang dibuat oleh PT GCM. Pengelolaan dilakukan berdasarkan arahan Indra Muchlis selaku Bupati Kabupaten Inhil sekaligus selaku pemegang saham terbesar PT GCM dengan melakukan kerja sama pihak ketiga.

Dari hasil kerja sama tersebut PT GCM tidak memperoleh manfaat sama sekali. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 Perda Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Kemendagri Nomor: 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkab Inhil ke PT GCM tidak sesuai dengan mekanisme investasi oleh pemerintah daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pada Desember 2005, Zainul diperkenalkan oleh Indra Muchlis dengan saksi Kemas Ibnu A Sanjaya selaku Direktur CV Ram Jaya Industri di rumah dinas Bupati Kabupaten Inhil. Perusahaan ini bekerja sama dengan PT GCM dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa pengolahan batang kelapa atau penggergajian batang kelapa untuk diambil kayunya

Kerja sama itu tanpa adanya studi awal SWOT (analysis/atau Analisa lain terhadap kekuatan, ancaman, kelemahan), tanpa ada proposal dan pra-studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja samanya. Kerja sama juga tidak melalui persetujuan Komisaris dan tanpa diikat kontrak pembiayaan menimbulkan kerugian negara.

Informasi tambahan, Zainul Ikhwan juga telah dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah dan dihukum 4 tahun dan 3 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsidiair 2 bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp359 juta lebih subsidair 2 bulan penjara.

Dia dinyatakan meninggal dunia saat masih menjalani hukuman karena penyakit yang dideritanya. Dia meninggal dunia pada hari Sabtu, 3 Juni 2023 jam 21.35 WIB di Rumah Sakit Petala Bumi Pekanbaru. nor

Empat WNI Rampok Uang Turis Rp137 Juta di Thailand

Empat WNI Rampok Uang Turis Rp137 Juta di Thailand

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Empat warga negara Indonesia (WNI) ditangkap polisi Thailand usai mencuri uang 8.700 USD atau setara Rp137 juta dari seorang turis Jepang di Bangkok.

Keempat WNI tersebut bernama lain Jaya Abidi (61), Irsandi (58), Suhenda (41), dan Iwan Susanto (50).

Polisi Thonglor menangkap para WNI setelah memeriksa CCTV sebuah mal dan pertokoan yang menunjukkan keempatnya berkomplot untuk merampok uang dari Yoshimune Yoshida.

Perampokan terjadi saat Yoshida pergi dari kantor penukaran Value Plus di lantai G pusat perbelanjaan EmQuartier di Sukhumvit Road, pada 24 Januari lalu.

Dari rekaman CCTV, didapati bahwa empat WNI mendekati Yoshida dari berbagai arah, mengambil barang-barangnya diam-diam, dan meninggalkan mal dengan taksi merah muda.

Dikutip Khaosod English, polisi lalu mengikuti jejak para tersangka lewat rekaman CCTV dan menemukan bahwa komplotan itu keluar dari taksi di Soi Ekamai dan kemudian naik taksi hijau-kuning menuju Rama 9, sebelum berhenti di depan Buddy Place Hotel di Ramkhamhaeng Soi 81/4.

Polisi akhirnya meringkus para WNI di depan lobi hotel tersebut.

Menurut keterangan staf hotel, komplotan tersebut terdiri dari orang-orang Indonesia yang telah menyewa tiga kamar hotel untuk menginap sehari-hari.

Polisi kemudian melakukan pencarian, mengumpulkan bukti, dan meminta penangkapan kelompok tersangka atas konspirasi untuk melakukan perampokan. Semua tersangka juga diminta membuat pernyataan selama penyelidikan.

Hasil penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa semua tersangka telah melakukan perjalanan dari Indonesia untuk melakukan perampokan.

Mereka menargetkan korban dengan menipunya saat korban memiliki uang di ransel.

Setelah beraksi, mereka lalu membagi uang hasil rampok dan mengirimnya ke keluarga mereka di Indonesia.
cnnindonesia/nor