KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly, menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan korupsi senilai Rp4,5 miliar.di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (4/10/23),
Jaksa penuntut umum (JPU) Nofrizal SH dan Tomi Jefisa SH dalam dakwaannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Yuli Artha Pujoyotama SH MH mengatakan, perbuatan terdakwa ini dilakukannya bersama-sama dengan Puji Hartono selaku Sekretaris KPU Bengkalis (tuntutan terpisah-red)
Kemudian, Candra Gunawan sebagai Bendahara Pengeluaran (tuntutan terpisah), Hendra Riandra selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (tuntutan terpisah) dan Muhammad Soleh Selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan/SPM (tuntutan terpisah).
Disebutkan, perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa ini terjadi pada kurun waktu tahun 2019- 2021 silam. Berawal adanya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2021-2024.
Lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis yang dipimpun terdakwa mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp40 miliar. Dana hibah itu diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Namun anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis itu, justru diselewengkan oleh terdakwa untuk memperkaya diri dan orang lain. Beberapa anggaran pengeluaran justru tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Anggaran KPU yang diselewengkan para terdakwa diantaranya, adanya pajak yang dipungut sebesar Rp385.662.861, namun tidak disetorkan ke Kas Negara. Kemudian adanya penyetoran dana Hibah ke rekening pribadi terdakwa Candra Gunawan sebesar Rp485.111.174.
Selanjutnya, adanya realisasi belanja yang disahkan tetapi tidak sesuai dengan buku kas umum sehingga menyebabkan ketekoran Kas sebesar Rp192.570.900. Lalu, adanya jasa Giro yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp4.484.593, serta tidak disetorkan ke kas Negara pengembalian dari PPK Tualang Mandau dan PPK Bengkalis sebesar Rp. 25.731.000.
Kemudian, Realisasi Belanja yang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban sebesar Rp2.506.843.672. Adanya Kelebihan Pencatatan pada BKU oleh Bendahara Pengeluaran Yang Mengakibatkan Negara Lebih Bayar sebesar Rp773.740.401.
Realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan Perundangan-undangan sebesar Rp79.965.950, Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebesar Rp83.892.216.
Selanjutnya, Pembayaran Honorarium Pokja Yang Masih Dalam Penguasaan Bendahara Pengeluaran Yang Belum Dibayarkan Kepada Anggota sebesar Rp54.105.000.
Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum, ditemukan kerugian negara sebesar Rp4.592.107.767.
Akibat perbuatannya itu, terdakwa dijerat JPU dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Atas dakwaan jaksa itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan keberatan (eksepsi). Hakim menunda sidang satu pekan mendatang. nor
No Comment to " Rugikan Negara Rp4,5 Miliar, Mantan Ketua KPU Bengkalis Diadili "