KORANRIAU.co,PEKANBARU - Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengingatkan masyarakat akan aksi 'Serangan Fajar' pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Johanis pada saat Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, Senin (25/9/23) di halaman Kantor Gubernur Riau. Menurutnya, Serangan Fajar termasuk dalam politik uang.
"Politik uang atau disebut masyarakat dengan istilah Serangan Fajar sama-sama perlu kita waspadai. Ini perlu saya ingatkan," kata Johanis.
.jpg)
Johanis mengakui, berbagai modus cara politikus bagi-bagi uang pada momen Pemilihan Umun (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta Pemilihan Legislatif (Pileg). Mulai kegiatan sosial hingga niatan beribadah karena ingin membantu sesama. Baik dalam bentuk uang mau pun barang.
"Boleh saja kalau memang niatnya membantu. Tapi kenapa harus menjelang pencoblosan,"jelasnya.
Masyarakat lanjutnya, diharapkan dapat melihat dengan jeli. Karena apa yang diterima dalam Serangan Fajar itu akan menentukan untuk masa depan.
"Untuk politikus melakukan serang fajar tak tertutup kemungkinan dipantau aparat penegak hukum. Namun ini sulit juga, karena tidak unsur pidananya,"papar mantan Wakil Kajati Riau ini.
Sementara Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, bahwa korupsi bukan hanya sekadar tindakan kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merugikan perekonomian. Sehingga banyak tujuan negara atau daerah tidak terwujud karena banyaknya kasus korupsi.
"Untuk itu pemberantasan tindakan korupsi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan,"sebutnya.
Dia juga menambahkan, upaya pemberantasan tindakan korupsi tidak bisa efektif berhasil guna dan berdaya guna tanpa dukungan peran serta masyarakat dan segenap elemen masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan kelompok perempuan.
Pada kesempatan itu, Gubri Syamsuar juga menjelaskan bahwa Roadshow Bus KPK 2023 ini sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran antikorupsi. Roadshow Bus KPK 2023 ini juga sekaligus pencanangan implementasi aplikasi Whistleblowing System (WBS) di Provinsi Riau.
Masih Syamsuar, bahwa pada tahun 2021 lalu Pemprov Riau telah menjalin kerjasama dengan KPK dalam rangka WBS di Provinsi Riau. WBS merupakan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hadir juga dalam roadshow Bus KPK itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Afrizal Natar Nasution, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Kajati Riau, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah Bupati/Walikota dan pimpinan OPD Pemprov Riau. nor
No Comment to " Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Masyarakat akan 'Serangan Fajar' "