BRK Syariah Berikan Bonus dan Fasilitas Transportasi Kepada Alvino si Togak Luwan Selama di Jakarta

BRK Syariah Berikan Bonus dan Fasilitas Transportasi Kepada Alvino si Togak Luwan Selama di Jakarta

By redkoranriaudotco → Kamis, 31 Agustus 2023

Foto: Branch Manager BRK Syariah Jakarta, Beni Saputra, bersama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Fajar Restu Febriansyah memberikan bonus untuk Alvino si Togak Luan dari Jalur Rajo Bujang asal Desa Padang Tanggung, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi di Jakarta.

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Sebagai Bank Daerah yang aktif memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh Pemerintah daerah, Bank Riau Kepri Syariah sangat bangga dan terharu atas prestasi Alvino sebagai Togak Luan Terbaik pada event Pacu Jalur 2023. Alvino si Togak Luan ini mendapatkan bonus dan akomodasi dari Bank Riau Kepri Syariah selama kegiatannya di Jakarta.


Bonus itu disampaikan oleh Branch Manager BRK Syariah Jakarta Benny Syaputra bersama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Fajar Restu Febriansyah di Kantor BRK Syariah Cabang Jakarta, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan pada Rabu (30/8/2023).


Diketahui penari Jalur Rajo Bujang asal Desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Riau ini diundang oleh stasiun TV Nasional, Trans TV dalam acara Brownies (Obrowlan Manis), Rabu (30/8/2023) dan acara Ambyar Kamis (31/8/2023) pagi.

 

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah menyampaikan selamat kepada ananda Alvino atas prestasinya yang membawa tradisi Pacu Jalur kebanggaan masyarakat Kuasing populer hingga ke kancah nasional lewat aksi menarinya Jalur Rajo Bujang yang viral di media sosial.


“Kita berikan dana dalam bentuk kepedulian kita kepada putra daerah yang berhasil membawa iven pariwisata Riau menjadi populer di nasional hingga dunia. Karena jika sudah viral di media sosial dan Tv nasional, otomatis dunia juga akan mengetahuinya,” kata Fajar Restu Febriansyah yang secara pribadi juga membantu sang anak pacu yang viral itu.


Selanjutnya, Branch Manager BRK Syariah Jakarta Benny Syaputra yang juga putra asli Riau juga mengaku sangat bangga karena pacu jalur mendapat perhatian seantaro dunia. Dan apa yang diberikan untuk Alvino adalah bagian dari kepedulian BRK Syariah untuk budaya pacu jalur Kuansing.


“Selama di Jakarta untuk memenuhi undangan TransTv, Alvino dan Mahviyen si Timbo Ruang Jalur Rajo Bujang mendapat fasilitas mobil dan driver dari BRK Syariah. Setelah kegiatan mereka di stasiun Tv mereka bisa berjalan-jalan di Ibukota Jakarta dengan kendaraan yang kita sediakan ini,” kata Benny. 


Beni juga menyampaikan terima kasih kepada Trans TV atas apresiasi terhadap budaya pacu jalur, sehingga Alvino, si Togak Luan yang sedang viral dapat hadir di Program Brownies Trans TV. 

“Kita sama-sama lihat dalam tayangan Browinis itu, Mahviyen memberikan cendera mata berupa miniatur Jalur Rajo Bujang yang dikemas dengan kaca, serta diserahkan langsung kepada tim dari Brownies Trans TV yakni Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Vicky Prasetyo dan Wendi,” kata Benny.


Mahviyen juga menjelaskan bagaimana asal mula tradisi Pacu Jalur tersebut. Togak Luan ini tidak asal berdiri saja, disaat dia menari itu menandakan jalurnya unggul dari lawannya, kalu tidak berarti tidak unggul.

 

Mahviyen pun tak berhenti menjelaskan secara detail tentang budaya Rantau Kuantan ini, hingga mereka larut dalam memparodikan aksi pacu di studio tersebut. Tentu, Alvino si Togak Luan mempraktekkan seperti apa yang dilakoninya disaat berpacu, tak lupa para presenter ikut larut melakoni jadi anak pacu. “Alvino ini juga meraih Togak Luan terbaik event nasional Pacu Jalur Tradisional di Tepian Narosa,” jelas Mahviyen yang mengundang decak kagum.


Alvino si Togak Luan Rajo Bujang tidak berkomentar banyak. Dirinya hanya merasa bangga bisa membawa Budaya Pacu Jalur dilirik banyak kalangan, terutama Trans TV. “Saya senang, bangga juga,” jawab Alvino saat ditanya perasaan oleh Ruben Onsu.


Mendengar itu, Ruben Onsu, menyampaikan rasa bangga bisa bertemu dengan tukang tari yang viral sejak beberapa waktu belakangan, tidak hanya itu, Ruben juga mengaku bangga juga dengan Budaya Pacu Jalur Kuansing ini.

 

“Kami bangga, Indonesia punya banyak tradisi, Alvino punya keberanian tinggi karena tidak semua anak punya keberanian. Semoga Alvino ini menginspirasi kita semua,” kata Ruben memuji aksi Alvino.


Setiap tahunnya Bank Riau Kepri Syariah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan event tradisional Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Partisipasinya berupa pengadaan buku sejarah tentang awal diadakannya Pacu Jalur di Kuantan Singingi, sejak abad ke 17 lalu. Sekitar 500an buku tersebut disebar saat acara pembukaan Pacu Jalur, Rabu (23/8/2023). 


Selain buku panduan Pacu Jalur yang diberikan, BRK Syariah juga membuat nuansa Melayu pada acara pembukaan Pacu Jalur, dengan menyediakan Tanjak khas Kuansing agar tampak bernuansa Melayu, setiap undangan dan tokoh masyarakat yang hadir menggunakan baju Melayu dan memakai Tanjak. rls/nor

Hakim Vonis Mantan Kakanwil BPN Riau 'Melambung' Jadi 12 Tahun Penjara

Hakim Vonis Mantan Kakanwil BPN Riau 'Melambung' Jadi 12 Tahun Penjara

By redkoranriaudotco →

Foto:  Muhammad  Syahrir didampingi kuasa hukumnya.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dan Maluku Utara (Malukut) Muhammad Syahrir, divonis selama 12 tahun penjara. Vonis ini 'melambung' lebih tinggi dari tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sidang  pembacaan  vonis ini dipimpin majelis hakim Dr Salomo Ginting SH MH dengan hakim anggota Yuli  Artha Pujoyotama SH MH dan Yelmi SH MH, Kamis (31/8/23) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.


Hakim menyatakan, terdakwa Syahrir bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.


"Menjatuhkan  pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Syahrir selama 12 tahun,"kata hakim Salomo.


Hakim juga menghukum Syahrir untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti pidana 6 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, hakim juga menghukum terdakwa  untuk membayar uang  pengganti (UP) kerugian negara sebesar SGD112.000 (Dollar Singapura-red) dan Rp21.130.375.401,00. Apabila UP itu tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan, hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa bersama keluarganya telah menikmati hasil kejahatannya.

Sementara yang meringankan bagi terdakwa yakni memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, terdakwa belum pernah dihukum.


Atas  vonis hakim itu, Syahrir melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan JPU pada KPK Rio Fandi SH MH dkk.


Vonis hakim ini, lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU menuntut Syahrir selama 11 tahun 6 bulan penjara.


Syahrir terbukti menerima suap atas jabatannya dan mengalihkan atau menyamarkan uang hasil kejahatannya itu dalam bentuk aset dan rekening.


Syahrir selaku Kepala Kanwil BPN Riau menerima uang sebesar SGD112.000 dari Rp3,5 miliar yang dijanjikan, dari Sudarso selaku General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari Sudarso dan Frank Wijaya (keduanya sudah divonis-red) selaku pemegang saham PT Adimulia Agrolestari. Uang itu diberikan untuk mempermudah pengurusan perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari.


Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar terdakwa mempermudah pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.


Selama menjabat Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Provinsi  Riau sejak Tahun 2017-2022, Syahrir telah menerima uang gratifikasi, dengan total keseluruhannya berjumlah Rp21.130.375.401.


Terdakwa  Syahrir menerima gratifikasi dari perusahaan-perusahaan maupun pejabat yang menjadi bawahannya. Uang itu dialihkannya dengan membeli sejumlah aset seperti tanah, kendaraan, rumah toko (Ruko), rekening dan kepentingan pribadi lainnya. nor

70 Persen Tahura SSH Dirambah

70 Persen Tahura SSH Dirambah

By redkoranriaudotco →

Foto: Dr Matnuril.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Dari total 6.172 Hektare (Ha) luasan Taman hutan raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim (SSH) yang ada di provinsi Riau. Saat ini kondisinya sudah 70 persen yang dirambah, mayoritas perambahan tersebut digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura Dr Matnuril mengatakan, terkait kondisi Tahura SSH tersebut, pihaknya melakukan Konsultasi Publik Revisi Penataan Blok dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura SSH, di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (30/8). 


"Konsultasi publik ini dilakukan untuk melakukan penataan blok baru dikawasan Tahura SSH. Karena berdasarkan hasil evaluasi, terhadap penataan blok yang sebelumnya banyak terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi dilapangan saat ini," katanya. 


Dilanjutkan Nuril, contoh yang terjadi dilapangan yakni terjadi konflik penguasaan non prosedural. Sehingga dilokasi tersebut tidak bisa dilakukan rehabilitasi, sehingga untuk melakukan upaya rehabilitasi melalui kemitraan harus dilakukan perubahan fungsi blok. Seperti yang dulunya blok khusus, menjadi blok rehabilitasi. 


"Sehingga kemitraan konservasi untuk perbaikan ekosistem bisa diterapkan," sebutnya. 


Dijelaskan Nuril, saat ini di Tahura terdapat lima blok, seperti blok pemanfaatan, blok koleksi, blok perlindungan, blok rehabilitasi dan blok khusus. Untuk penataan blok terbaru ini dominasinya ada pada blok rehabilitasi. 


"Karena berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim dari Universitas Riau, sekitar 71 persen kawasan Tahura SSH ini sudah dilakukan perambahan yang didominasi kebun kelapa sawit, kemudian ada juga pemukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan juga termasuk jalan desa," ujarnya. 


Disebutkan Nuril, untuk saat ini terdapat lima desa yang ada didalam kawasan Tahura SSH. Lima desa tersebut terdapat di wilayah administrasi Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan kota Pekanbaru. 


"Terjadinya perambahan tersebut sudah berlangsung sebelum adanya penataan blok di kawasan Tahura SSH pada tahun 2019. Bahkan ada sebagian masyarakat yang sudah dulu ada sebelum kawasan ini ditetapkan," sebutnya. nor

Gubri Syamsuar Promosikan Destinasi Wisata Ke Aspikom

Gubri Syamsuar Promosikan Destinasi Wisata Ke Aspikom

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mempromosikan destinasi pariwisata daerah, saat menyambut kedatangan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM).

Pertemuan ini berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, pada Rabu (30/8/23).

Dikatakan Gubri Syamsuar, suatu kehormatan bagi Provinsi Riau yang telah terpilih menjadi tuan rumah International Communication Conference ke-3 (3rd AICCON). Karena kegiatan ini melibatkan perguruan tinggi dari empat negara seperti Malaysia, Filipina, Australia dan tuan rumah Indonesia. 

“Syukur Alhamdulillah diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Riau. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi kami bahwa bapak ibu bisa melaksanakan kegiatan rapat di Pekanbaru yang tentunya ini semua juga punya nilai tambah bagi pelaku-pelaku UMKM di sini,” katanya.


Gubri Syamsuar menjelaskan, sejak pasca pandemi COVID-19 Pemprov Riau terus melakukan pemulihan ekonomi. Sehingga, ia sangat mendukung kegiatan nasional dan internasional yang dipusatkan di daerah berjuluk Bumi Lancang Kuning itu. 

“Alhamdulillah sejak pemulihan ekonomi memang banyak sekali kegiatan nasional yang dipusatkan Pekanbaru, Riau, tentu semua itu kami sambut baik. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Kami doakan Rakornas berjalan dengan lancar sesuai dengan program kerja dari Aspikom,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubri Syamsuar juga mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada di provisi Riau. Seperti Istana Siak. Menurutnya, lokasi lokawisata tersebut tidak jauh dari Kota Pekanbaru.

“ Yang dekat dari Pekanbaru salah satunya adalah Istana Siak. Masih banyak barang-barang peninggalan sejarah yang masih dipelihara dan sudah menjadi khasanah. Sayang jika nanti bapak ibu sampai di sini tak sampai ke sebuah negeri yang dikenal pada masa lalu. Apalagi arsitekturnya dari Eropa dan di situ ada alat musik Komet yang hanya dua di dunia,” ucapnya. 


Selain itu, Gubernur Syamsuar mengungkapkan opsi tempat bersejarah yang terdekat selanjutnya, yaitu Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar. Destinasi wisata ini merupakan situs candi tertua satu-satunya di pulau Sumatra. 

“Ada lagi yang terdekat dari sini yaitu Candi Muara Takus. Ini termasuk salah satu candi tertua di Indonesia yang letaknya berada di Kabupaten Kampar. Insya Allah semoga nanti bapak ibu jika ada waktu berkunjung ke sana. Soalnya kalau berkunjung ke Riau, tak sampai kedua tempat itu belum sah berkunjung ke Riau," pungkasnya. rls/nor 

LBH Surabaya Desak Guru SMPN Gunduli Belasan Siswi Diproses Hukum

LBH Surabaya Desak Guru SMPN Gunduli Belasan Siswi Diproses Hukum

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- YLBHI-LBH Surabaya mengecam keras aksi EN, seorang guru SMPN 1 Sukodadi, Lamongan yang menggunduli rambut belasan siswi karena tak memakai jilbab atau ciput. Mereka mendesak sang guru dipolisikan.


Kepala Bidang Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya, Habibus Shalihin mengatakan tindakan EN yang secara paksa melakukan aksi penggundulan rambut bagian depan siswi-siswinya termasuk ke dalam bentuk kekerasan kepada anak.

"Terjadinya kasus ini justru mencoreng martabat kemanusiaan anak. Bukan tidak mungkin kemudian EN yang melakukan kekerasan tersebut telah melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," kata Habibus melalui keterangannya, Rabu (30/8).


Dalam kasus ini, kata Habibus, menurut Pasal 59 UU 35 Tahun 2014, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan psikis. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menegakkan sanksi.


"Maka sanksi yang dapat dikenakan kepada guru tersebut mengacu pada Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta," ujarnya.

Habibus menyebut tindakan penggundulan yang dilakukan oleh EN terhadap peserta didiknya itu juga dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan psikis menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tak hanya itu, apa yang dilakukan EN juga tak sesuai prinsip Unicef tentang 'The Right to Survival and Development' atau hak untuk hidup dan berkembang bagi anak.

Dalam konsep itu, setiap anak berhak atas pendidikan, termasuk hak terhindar dari tindak kekerasan fisik maupun psikis ketika berada di dalam lingkungan satuan pendidikan, baik yang dilakukan pendidik, murid lain, atau semua pihak.

"Padahal, seharusnya lingkungan sekolah menjadi ruang aman bagi anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan," katanya.

Tak hanya itu, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, atribut ciput bagi siswi SMP berjilbab bukan merupakan bagian dari pakaian seragam sekolah.

"Karena itu, pemaksaan penggunaan ciput yang dilakukan oleh EN juga termasuk kategori tindakan intoleransi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 Permendikbudristek 46 Tahun 2023 karena memaksa peserta didik mengenakan pakaian atau aksesoris yang tidak termasuk seragam sekolah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Atas kejadian ini, LBH Surabaya pun mendesak Polres Lamongan untuk segara mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan memastikan keadilan bagi korban.


"Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan para korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak," kata Habibus.

"Perlu ditegaskan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh EN merupakan delik biasa sehingga proses hukum tetap dijalankan sebagaimana mestinya," tambahnya.

Mereka juga mendesak sekolah untuk memastikan setiap siswa-siswi merasa aman dan dihormati dalam lingkungan belajar mereka. Pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik.


LBH Surabaya juga mendorong Dinas Pendidikan Lamongan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan mendukung, di mana para siswa merasa dihargai dan dijaga dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan melindungi hak-hak anak.

Terakhir, mereka mendorong seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli dan melindungi hak-hak anak. Anak-anak adalah amanah yang harus dijaga bersama, dan tindakan melanggar hak mereka tidak boleh dibiarkan terjadi dalam masyarakat yang beradab.
cnnindonesia/nor

Presiden Gabon Ali Bongo Minta Tolong Lewat Video usai Dikudeta

Presiden Gabon Ali Bongo Minta Tolong Lewat Video usai Dikudeta

By redkoranriaudotco →

Foto; Presiden Gabon Ali Bongo.

KORANRIAU.co- Presiden Gabon Ali Bongo meminta bantuan lewat sebuah video, beberapa jam setelah ia digulingkan dan dijadikan tahanan rumah dalam kudeta militer.


Dalam video yang beredar di media sosial itu, Bongo menyerukan kepada warga untuk "membuat keributan" setelah upaya kudeta. Bongo mengaku berada di istana presiden, namun istri dan anak-anaknya berada di tempat lain.


Sementara itu para pemimpin kudeta militer menyebut keluarga dan dokter pribadi menemaninya di rumah. Namun mereka tak merinci kondisi kesehatan Bongo.


Dilansir Al Jazeera, pasca kudeta banyak masyarakat yang turun ke jalan-jalan di ibu kota Gabon, Libreville, merayakan dan mengibarkan bendera.

Di televisi pemerintah Gabon 24, para perwira militer yang mengatur kudeta tersebut mengatakan telah mewakili seluruh kekuatan keamanan dan pertahanan di negara Afrika Tengah itu.

Usai kudeta, militer menegaskan bahwa hasil pemilu telah dibatalkan, semua perbatasan ditutup hingga waktu yang belum ditentukan, serta pembubaran lembaga-lembaga negara.


Lembaga negara yang dibubarkan antara lain pemerintah, senat, majelis nasional, mahkamah konstitusi, dan lembaga pemilu.

"Atas nama rakyat Gabon, kami telah memutuskan untuk mempertahankan perdamaian dan mengakhiri rezim saat ini," kata salah satu anggota militer yang melakukan kudeta.

Dalam kudeta itu para anggota militer memperkenalkan diri mereka sebagai anggota "Komite Transisi dan Pemulihan Institusi". cnnindonesia/nor

Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, Belantara Foundation dan Universitas Pakuan Ajak Generasi Muda Peduli Satwa Liar

Peringati Hari Konservasi Alam Nasional, Belantara Foundation dan Universitas Pakuan Ajak Generasi Muda Peduli Satwa Liar

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Belantara Foundation bersama Program Studi (Prodi) Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana dan Biologi FMIPA Universitas Pakuan menyelenggarakan webinar tentang cara meneliti orangutan di alam serta kisah seru para peneliti muda secara hybrid (luring dan daring) pada Rabu (30/08/2023).

 

Luring diadakan di Auditorium Rektorat Universitas Pakuan, Bogor sedangkan daring diadakan melalui aplikasi zoom dan live streaming youtube Belantara Foundation. Webinar cerita pengalaman para konservasionis muda yang dikombinasi dengan pelatihan ini dikemas melalui kegiatan Belantara Learning Series Eps.7 (BLS Eps.7).

 

Materi berbagi kisah seru dan pembelajaran dari peneliti muda yang terlibat aktif dalam penelitian dan pemantauan harimau sumatra, gajah sumatra, dan orangutan, juga diselingi dengan penjelasan tentang metode yang kuat untuk digunakan dalam mengamati ketiga spesies kharismatik tersebut beserta habitatnya.

 

Kegiatan ini juga menggandeng 6 universitas sebagai kolaborator yang akan mengadakan acara “nonton dan diskusi bareng” BLS Eps.7 bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas. 6 universitas tersebut yaitu Universitas Pakuan, Universitas Riau, Universitas Nasional, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Tanjungpura.

 

Selain untuk turut memeriahkan Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati setiap 10 Agustus,  pelaksanaan BLS Eps.7 ini juga dilaksanakan untuk memperingati Global Tiger Day yang jatuh pada 29 Juli, World Elephant Day yang diperingati setiap 12 Agustus, dan International Orangutan Day yang jatuh pada setiap tanggal 19 Agustus.

 

Kegiatan rutin Belantara Foundation ini terlaksana berkat kolaborasi apik dengan Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana dan Prodi Biologi FMIPA Universitas Pakuan, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau, Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Tanjungpura, IUCN Indonesia Species Specialist Group (IdSSG), Forum HarimauKita (FHK), Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), Forum Konservasi Orangutan Indonesia (FORINA), Eat & Run, dan Biologeek, serta didukung oleh PT Sharp Electronics Indonesia.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna pada paparannya mengatakan bahwa webinar dan pelatihan metode kajian orangutan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas stakeholders seperti mahasiswa, praktisi, jurnalis, pemerintah, dan sektor swasta yang berminat untuk mengaplikasikannya di lapangan baik itu untuk penelitian maupun pengelolaan dan perlindungan satwa liar dan habitatnya di Indonesia.

 

Dolly yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara “Biodiversity Country” yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sehingga menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa liar kharismatik, seperti harimau sumatra dan gajah sumatra serta orangutan. Di dunia, hanya Indonesia yang memiliki 3 jenis orangutan. Terdapat tiga jenis orangutan penghuni hutan tropis di Indonesia, yaitu orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), orangutan sumatra (Pongo abelii) dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis). Indonesia juga pernah memiliki 3 anak jenis harimau, serta memiliki 2 anak jenis gajah asia, imbuhnya.

 

“Orangutan memiliki peran penting untuk keberlanjutan ekosistem antara lain membantu penyebaran biji di kawasan hutan sehingga mampu membantu regenerasi hutan secara alami dan menjaga keseimbangan ekosistem”, ujar Dolly yang juga​anggota Commission on Ecosystem Management IUCN.

 

Menurut analisis Population Habitat Viability Analysis (PHVA) tahun 2016, diperkirakan terdapat 71.820 individu orangutan di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang tersebar pada 51 populasi yang terpisah di kawasan seluas sekitar 17,5 juta hektar.

 

Selaras, Co-Chair IUCN IdSSG, Sunarto, Ph.D., pada presentasinya mengemukakan keunikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki tiga jenis orangutan. Fakta bahwa kondisi orangutan masuk daftar merah International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dalam kategori kritis (Critically Endangered) adalah sebuah tantangan bagi Indonesia. Berbagai upaya perlindungan dan pelestarian orangutan perlu diperkuat melalui kerja sama dan sinergi program dari semua pemangku kepentingan.

 

Tidak hanya itu, orangutan merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Permen LHK No.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

 

“Diperlukan kolaborasi dan sinergi program para pihak dari berbagai sektor termasuk pemerintah, universitas/akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sektor swasta serta pemangku kepentingan terkait untuk pemantauan dan perlindungan orangutan beserta habitatnya di Indonesia” pungkas Sunarto.


Senada, Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Anna Permanasari menyampaikan dalam pembukaan BLS Eps.7, bahwa sektor akademisi memainkan peran penting dalam pelestarian satwa liar, salah satunya dengan cara melakukan kajian serta mencari cara-cara yang inovatif dan efektif untuk menjaga dan melestarikan satwa liar yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

 

“Kami akan terus mendorong civitas akademika Universitas Pakuan agar terus terlibat lebih aktif dalam penelitian satwa liar di habitat alaminya. Kemudian, mendiseminasikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengelolaan dan perlindungan yang efektif”. Penting juga untuk mensinergikan antara penelitian-penelitian yang dilakukan oleh baik mahasiswa maupun dosen dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam upaya pelestarian spesies-spesies terancam punah, agar intervensi yang dilakukan menjadi semakin efektif, pungkasnya.


Ketua Forum Konservasi Orangutan Indonesia (FORINA), Dr. Aldrianto Priadjati mengatakan pentingnya penelitian dan pemantauan orangutan dan habitatnya yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mendukung upaya pelestariannya. FORINA menyambut gembira atas kepedulian civitas academika dan para generasi muda dalam mendukung upaya konservasi satwa kharismatik Indonesia.

 

Turut hadir peneliti muda sebagai narasumber yang memiliki pengalaman dan terlibat aktif dalam penelitian dan pemantauan harimau sumatra, gajah sumatra dan orangutan secara berturut-turut yaitu Tarmizi, Anggota Representatif FHK untuk Provinsi Sumut dan Aceh; Dwi Adhari Nugraha, Pengurus Bidang Riset Forum Konservasi Gajah Indonesia; dan Prima Lady, Peneliti Orangutan Magister Biologi Universitas Nasional. rls/nor

Pelatih Korea Senang Ditonton STY saat Kalahkan Indonesia U-17

Pelatih Korea Senang Ditonton STY saat Kalahkan Indonesia U-17

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Pelatih timnas Korea Selatan U-17 Byun Sung Hwan mengaku senang ditonton langsung Shin Tae Yong saat mengalahkan Indonesia U-17 pada laga uji coba di Stadion Patriot, Bekasi, Rabu (30/8).


Korea menang 1-0 atas Indonesia di Stadion Patriot. Gol menit ke-66 yang dicetak Baek Ga On memastikan kemenangan tim Korea Selatan U-17.

Byun Sung Hwan mengaku senang Korea bisa menang atas Indonesia. Terlebih laga di Stadion Patriot disaksikan langsung Shin Tae Yong, pelatih Timnas Indonesia yang sempat menangani Byun saat masih jadi pemain di klub Seongnam Ilhwa Chunma.


"Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih untuk persiapan di laga ini. Pertandingan ini sangat dipersiapkan dengan baik. Jadi ini pertandingan yang sangat bagus untuk pemain kami," ujar Byun.

"Jadi ini seperti pertandingan resmi, banyak penonton. Ketua PSSI [Erick Thohir] juga ikut menonton dan juga coach Shin [Tae Yong]. Mereka datang kemari untuk mendukung Timnas Indonesia, saya sangat enjoy dengan pertandingan ini. Ini pengalaman yang sangat berharga untuk tim kami," ucap Byun.

Byun membela Seongnam Ilhwa Chunma pada 2012, setelah pindah dari klub Australia Newcastle Jets. Pada tahun itu Shin Tae Yong merupakan pelatih Seongnam, sebelum dipinang menjadi pelatih timnas Korea Selatan.

Korea sendiri mendominasi laga melawan Timnas Indonesia U-17. Namun tim asuhan Byun Sung Hwan itu hanya mampu mencetak satu gol kemenangan. Byun mengakui kondisi timnya tidak 100 persen saat melawan Indonesia.

"Kami punya masalah dengan stamina, fisik, mungkin pemain kami sedikit lelah. Makanya kami hanya mencetak satu gol. Kami di sini untuk latihan, bukan untuk bertanding, jadi kami lebih fokus untuk latihan. Kondisi pemain kami juga sedang tidak 100 persen, saya kira hanya 60 persen kondisi mereka yang bagus," ujar Byun.

cnnindonesia/nor

Korupsi Rp276 Juta, Eks Ketua UED-SP Pelantai Mandiri Meranti Jadi Tersangka

Korupsi Rp276 Juta, Eks Ketua UED-SP Pelantai Mandiri Meranti Jadi Tersangka

By redkoranriaudotco → Rabu, 30 Agustus 2023

Foto: Kapolres Meranti AKBP Andi Yul SIk MH saat konferensi pers.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Polres Kepulauan Meranti menetapkan NS alias Mala (36), mantan Ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Pelantai Mandiri, Desa Pelantai, Kecamatan Merbau sebagai tersangka dugaan korupsi yang merugikan negara Rp276 juta.


Mala diketahui telah melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2017-2020. Saat itu, ia menjabat sebagai ketua UED-SP Pelantai Mandiri.


Penetapan tersangka dilakukan setelah alat bukti yang diperoleh penyidik lengkap, keterangan para saksi dan dokumen hasil gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Ditreskrimsus Polda Riau 24 agustus 2023 lalu.


Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul SIk MH didampingi Wakapolres Kompol Robet Arizal, Kasatreskrim Iptu AGD Simamora SH MH dan Kanit III Tipidkor Iptu Jimmy Andre SH MH dalam konferensi pers di Mapolres, Rabu (30/8/23) mengatakan, UED-SP Pelantai Mandiri dibentuk pada tahun 2013 silam yang diberikan pagi anggaran yang bersumber dari APBD Kepulauan Meranti sebesar Rp500 juta.

Kasus ini, bebernya, berkembang berdasarkan laporan dari masyarakat pada Februari 2023 dan selanjutnya dibuatkan surat perintah penyelidikan.

Kronologinya, cerita Kapolres, saat itu NS alias Mala ditunjuk sebagai ketua UED-SP Pelantai Mandiri tahun 2015-2020. Namun, pada tahun 2017 ia tidak lagi mengelola keuangan UED-SP sesuai dengan prosedur yang seharusnya.


Adapun setoran dari nasabah yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening Dana Usaha Desa (DUD) setiap akhir bulan tidak disetorkan olehnya, melainkan disimpan di rekening yang dibuatnya sendiri atas nama UED-SP yang diduplikasi guna mempermudah penarikan dan penyetoran.

Selanjutnya pada tahun 2017, NS menggunakan nama orang lain yakni Rahmah dan Kartini untuk pinjaman fiktif dengan jumlah keseluruhan Rp25 juta dan tidak ada dibayarkan.

Atas perbuatannya itu, UED-SP mengalami ketekoran kas yang mana selanjutnya dilaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PPKN) oleh Inspektorat Kepulauan Meranti tanggal 27 juli 2023 ditemukan kerugian sebesar Rp 276.894 juta.


Lebih lanjut disampaikan Andi Yul, adapun modus operandi yang dilakukan tersangka yakni tidak menyetorkan uang angsuran dari nasabah sejak tahun 2017-2020 ke rekening DUD, melainkan disimpan dan dikelola sendiri.


Kemudian pada tahun 2017, tersangka bernama Mala ini juga menggunakan dua nama yakni Rahmah dan Kartini yang merupakan ibu dan kakaknya tanpa sepengetahuan mereka untuk kredit fiktif dan tidak dibayarkan. Selanjutnya mantan ketua UED-SP itu juga melakukan pinjaman kepada beberapa orang tanpa prosedur yakni tidak menggunakan proposal dan jaminan agunan.

Terhadap tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Tersangka, sebut Kapolres lagi, baru saja melahirkan anak ketiganya yang masih berusia 2 bulan dan masih menyusui. Sehingga dalam kondisi itu, ia belum ditahan dan hanya diwajibkan melapor.

"Tersangka masih mempunyai bayi kecil. Jadi, nanti kita lihat apakah akan ditahan atau tidak. Namun, proses penyidikan masih berjalan sampai saat ini," tuturnya. hrc/nor

Jaksa Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Lintasan Atletik Sport Center Kuansing

Jaksa Tahan Tiga Tersangka Korupsi Proyek Lintasan Atletik Sport Center Kuansing

By redkoranriaudotco →

Foto: Para tersangka saat dibawa petugas Kejari Kuansing.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) menahan tiga tersangka dugaan korupsi pada proyek pembangunan lintasan atletik Stadion Utama Sport Center di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Tahun 2020

Ketiga tersangka yakni,  YZ merupakan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian, Direktur Utama PT Ramawijaya berinisial M dan IC merupakan Manager PT Ramawija. Penetapan tersangka dilakukan setelah ketiganya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kuansing.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, Tim Penyidik Pidsus Kejari Kuansing melakukan gelar perkara. Hasilnya tim berkesimpulan ada dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan lintasan atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaraga Kuansing,"kata Kepala Seksi Perangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Bambang Heripurwanto, Rabu (30/8/23) petang.

M ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-
1413/L.4.18/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, YZ berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-1415/L.4.18/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan IC dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-1414/L.4.18/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

"Penetapan tersangka itu, dilakukan setelah tim penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAPidana," kata Bambang.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Ancaman hukuman untuk Pasal 2 ayat (1) paling singkat pidana penjara selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp. 1 miliar, dan ancaman hukuman Pasal 3 pidana penjara paling minimal 1 tahun dan maksimal 20 dengan denda paling sedikit Rp 50 juta," jelas Bambang.

Untuk mempercepat proses penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka M dan YZ ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Teluk Kuantan dan tersangka IC tidak dilakukan penahanan dalam perkara lain.

Bambang menjelaskan, penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP dengan pertimbangan subjektif para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi. "Secara objektif ancaman di atas 5 tahun penjara," ucap Bambang.

Diketahui, proyek tersebut berada di Satuan Kerja (Satker) Dispora Kuansing. Kegiatan tersebut dikerjakan oleh PT Ramawijaya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp8.579.579.000 dimana sumber dana adalah APBD Kuansing Tahun Anggaran (TA) 2020.

Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih pembayaran yang mengakibatkan kerugian Keuangan negara/daerah senilai Rp.1.041.946.877,73. Angka tersebut diketahui berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15/LHA-ATT/ITKAB/2023 tanggal 24 Agustus 2023. ck/nor

Gubri Syamsuar Serahkan SK 120 Guru PPPK Meranti

Gubri Syamsuar Serahkan SK 120 Guru PPPK Meranti

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,MERANTI - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyerahkan Surat Keputusan (SK) tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (30/8/23).


Ratusan guru PPPK iut merupakan tenaga pendidik SMA/SMK/SLB. Penyerahan SK dipusatkan di SMA 1 Tebing Tinggi.

Gubri Syamsuar mengatakan, sebanyak 5.851 peserta telah dinyatakan lulus seleksi PPPK fungsional guru Pemprov Riau tahun 2022. Untuk di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 120 SK PPPK tenaga pendidik.

Hingga saat ini Pemprov Riau telah menyerahkan 4.639 SK PPPK guru. Sehingga menyisakan tiga kabupaten yang belum menerima SK PPPK di antaranya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) 410 SK, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 372 SK, dan Indragiri Hilir (Inhil) 389 SK.

"Kita harus melakukan perbaikan pada tiap sekolah. Mengapa kita menyerahkan SK ini secara langsung?, karena saya ingin bercakap kepada kepala sekolah dan pengawas untuk sampaikan pesan terkait dengan perbaikan sekolah-sekolah. Saya juga ingin sampaikan pesan sebagai bekal bagi para guru untuk meningkatkan kualitas para murid-murid kita," sebutnya.

"Sebab masa depan kita berada ditangan para murid-murid ini. Maka, perlu disiapkan agar berkualitas, agar mereka berdaya saing. Bersaing bukan hanya dengan sesama negara kita, namun juga dengan negara negara luar," imbuhnya.

Mantan Bupati Siak dua periode itu berujar, Riau sangat berpotensi melahirkan generasi yang besar. Hal tersebut, kata Gubri, tergantung bagaimana para guru membentuk tiap murid dengan kemampuan yang mereka miliki.

"Karena itu saya minta bapak ibu mengajar dengan maksimal, para guru harus meningkatkan kemampuannya juga dalam menghadapi murid untuk sebuah perubahan. Jika dengan ikhlas melakukan perubahan maka saya yakin pasti tercapai, saya akan tunggu siswa-siswa berprestasi lahir dari kepulauan Meranti ini," ucapnya.


Lebih lanjut disampaikan, pendidikan adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Menurut Gubri, pendidikan merupakan suatu gerbang yang akan membentuk dan mengasah generasi penerus untuk dapat bersaing dimanapun.

"Jika kualitas pendidikan kita abaikan, maka anak-anak kita akan kalah, karena mereka tidak memiliki potensi untuk bersaing. Dimasa yang akan datang, saya berharap dari Kabupaten Kepulauan Meranti banyak lahir anak-anak cerdik, anak anak berkualitas. Jika hal tersebut terwujud, tentunya ini berkat upaya para guru yang begitu hebat," tandasnya. rls/nor 

Tidak Bawa Uang Tunai, Nasabah Bisa Gunakan Kartu Debit BRK Syariah untuk Pembayaran

Tidak Bawa Uang Tunai, Nasabah Bisa Gunakan Kartu Debit BRK Syariah untuk Pembayaran

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU – Saat ini di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Kepri sudah banyak merchant (toko) yang mengutamakan pembayaran nontunai dengan kartu debit. Menanggapi hal itu, nasabah BRK Syariah tidak perlu khawatir, karena kini kartu ATM (Debit card) sudah dapat digunakan kembali untuk pembayaran nontunai tersebut. 


Seperti di Pasar Swalayan dan Dept. Store Jodoh Center milik H Zulkifli di daerah Bengkong ini. Pusat perbelanjaan itu paling senang melayani pembeli yang melakukan pembayaran melalui kartu debit. Pembayaran yang cashless atau nontunai ini lebih efisien dibandingkan tunai, karena kasir yang bertugas tidak direpotkan dengan persediaan uang kembalian dan antrian tidak akan lama karena transaksinya lebih cepat. 


Swalayan tersebut sudah lama menyediakan mesin EDC untuk pembayaran melalui kartu debit ini. Berbagai EDC bank disediakannya untuk melayani transaksi pembayaran karena sangat membantu dalam manajemen keuangan yang agar lebih rapi. Alat pembayaran nontunai pada umumnya memiliki fitur histori keuangan untuk memeriksa uang masuk dan keluar. 


Pemilik Swalayan Jodoh Center ini juga mengakui fitur histori pada transaksi nontunai ini juga otomatis dapat meminimalkan risiko pencatatan keliru yang sering terjadi dalam transaksi menggunakan uang tunai. Pembayaran nontunai dapat memberikan pelayanan lebih nyaman, baik bagi pelanggan maupun pemilik merchant. 


"Sama seperti Bank Riau Kepri Syariah yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, kami juga demikian kepada pelanggan kami. Apalagi sekarang ini gaya hidup cashless sociaty meningkat pesat pasca pandemi Covid-19. Transaksi nontunai memang menjadi pilihan utama pelanggan, pelanggan sudah tidak mau pegang duit cash lagi," kata Zulkifli yang sejak tahu 1994 sudah menjadi nasabah BRK Syariah yang dulu hanya dengan nama Bank Riau. 


Zulkifli mengaku, meskipun mesin EDC BRK Syariah belum tersedia di swalayannya, namun kartu debit BRK Syariah juga dapat digunakan pada EDC bank lain. Sehingga tidak pernah kasir yang bertugas menolak pembayaran dengan kartu debit BRK Syariah. 


"Kemarin itu memang sempat kartu debit BRK Syariah ini tidak bisa digunakan, dan bank lain juga sama ada yang tidak bisa juga, tetapi sekarang ini sudah bisa. Makanya kami lebih senang melayani pembayaran dengan kartu debit ini. Transaksinya lebih cepat," kata ayah dari 4 orang anak ini. 


Selain swalayan, pemilik warung makan di kaki juga sudah mulai banyak yang menyediakan EDC untuk pembayaran melalui kartu debit ini. Bagi mereka, alat ini sangat membantu mereka terhindari dari transaksi yang menggunakan uang palsu dan pencuri. Aplikasi nontunai akan mudah dilacak jika hal buruk terjadi seperti pencurian alat transaksi nontunai seperti ponsel dan mesin EDC. 


"Kalau pembayaran tunai itu kami selalu disulitkan dengan uang kembalian. Kadang harus keliling dulu mencari uang tukar kembaliannya, ini kan harus meninggalkan meja kasir untuk mendapatkan uang kecil tadi. Resikonya cukup tinggi juga, makanya kami lebih sarankan pembeli itu bayar dengan kartu debit atau QRIS. Transaksi nontunai ini sangat membantu kami," kata Sarifah, pemilik ampera Padang pinggiran di sekitar Batam Center. 


Di tempat terpisah Pemimpin Sekretariat Perusahaan BRK Syariah, Edi Wardana mengatakan per Juli 2023 lalu, kartu debit BRK Syariah ini sudah dapat digunakan untuk pembayaran non tunai. Tidak ada alasan merchant menolak kartu debit BRK Syariah untuk pembayaran melalui kartu debit BRK Syariah. 


Selain itu, nasabah juga harus tahu, kartu debit BRK Syariah juga bisa digunakan pada EDC bank lain. Jika toko yang bersangkutan tidak punya EDC BRK Syariah, tetapi punya EDC dari bank lainnya, itu tetap dapat menerima kartu debit BRK Syariah. 


“Jadi ketika berbelanja tetapi tidak membawa uang tunai, maka kartu debit ini akan menjadi senjata utama. Menangnya transaksi nontunai melalui kartu debit ini, banyak merchant yang menawarkan promo diskon atau cashback jika menggunakan kartu debit saat pembayaran,” kata Edi Wardana. 


Menurut Edi, selain memberikan kemudahan, nasabah juga tetap harus berhati-hati dalam melakukan pembayaran melalui kartu debit. Hal itu ditegaskannya karena sebagain besar kasus penipuan dan pembobolan terjadi karena kecerobohan, ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian dari pemilik kartu debit tersebut. 


"Pembayaran dengan kartu debit memiliki resiko penipuan dan pembobolan yang relatif lebih kecil daripada kartu kredit, karena hanya melibatkan pihak penerbit kartu (bank) dengan merchant (toko). Namun demikian kita mesti berhati-hati dan tidak ceroboh,” tutupnya memberikan pesan kepada nasabah BRK Syariah. rls/nor

Pemprov Riau dan KPK Bahas Pengelolaan BMD

Pemprov Riau dan KPK Bahas Pengelolaan BMD

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU -Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelesaian penjualan barang milik daerah (BMD).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengungkapkan terkait pengelolaan aset daerah. Pihaknya beberapa waktu yang lalu telah melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Intinya, kami dan tim mengundang para mantan Sekda yang menandatangani surat (terkait aset). Kami ingin menanyakan perkembangannya,” terang SF Hariyanto.

Kedepannya, guna menertibkan aset daerah seperti rumah dinas, haruslah melalui perizinan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Sekda terlebih dahulu.

“Jadi kami minta semua rumah dinas ditarik ke Pemprov dan ditandatangani Sekda, karena kita sebagai pengelola perizinannya,” papar Sekda.

Selain itu, Sekda menuturkan pihaknya akan menerapkan perjanjian pakta integritas dan surat pernyataan, bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun, harus mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Pemprov Riau.

“Mereka yang akan pensiun harus menyerahkan (Rumah Dinas). Kalau tidak, jangan diberikan surat keterangan pemberhentian pembayarannya (SKPP),” tegas Sekda.

Menanggapi hal ini, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK RI, Arief Nurcahyo mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Pemprov Riau dalam menertibkan aset daerah.

“Kami mengapresiasi tim dari Pemprov Riau yang telah berjuang keras terkait aset - aset ini,” katanya.

“Intinya kita mengkoordinasi dan mensupervisi terkait dengan optimalisasi dari pendapatan daerah dan tata kelola dari manajemen barang milik daerah,” tutup Arief.

Turut hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Elly Wardhani. rls/nor

405 Aset Tanah Pemprov Riau Proses SHM ke BPN

405 Aset Tanah Pemprov Riau Proses SHM ke BPN

By redkoranriaudotco →

Foto: Kepala BPKAD Riau Indra SE MM.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sebanyak 405 persil tanah yang menjadi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, sedang proses sertifikat hak milik (SHM) di Badan Pertanahan Nasional (BPN).


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra mengatakan, sedikitnya ada 561 persil tanah yang belum disertifikat."Dari jumlah itu, 405 sudah kita daftarkan ke BPN,"kata Indra, Rabu (30/8/23).


Lebih jauh Indra, masih ada 156 bidang  tanah yang belum diusulkan ke BPN. Sejauh ini, pihaknya masih menyiapkan proses administrasi untuk usulan ke BPN.


Masih Indra, Pemprov Riau sejauh ini memiliki aset 1.073 bidang tanah. Ribuan persil tanah itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota.


"Dari 1.073  persil tanah itu, sebanyak 512 sudah memiliki SHM. Sisanya, ada yang proses sertifikat dan ada yang belum kami daftarkan ke BPN,"ulasnya.


Indra menjelaskan, dari 405 bidang tanah yang didaftarkan ke BPN, 115 bidang itu berkasnya dikembalikan ke Pemprov Riau. Pasalnya, bidang tanah yang diusulkan untuk SHM itu masuk kawasan transmigrasi, lahan gambut, kawasan hutan dan barang milik negara.


Untuk diketahui, sertifikasi aset tanah Pemprov Riau ini merupakan tindahklanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dalam rangka penertiban aset-aset milik pemerintah daerah. nor

MA Ingatkan Larangan SEMA Usai PN Jakut Sahkan Pernikahan Beda Agama

MA Ingatkan Larangan SEMA Usai PN Jakut Sahkan Pernikahan Beda Agama

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Mahkamah Agung (MA) menyinggung Surat Edaran MA (SEMA) yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama.


Teranyar, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menyatakan pernikahan Katolik dan Kristen Protestan sah menurut hukum.

"Terkait permohonan penetapan perkawinan antarumat yang berbeda agama, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya melarang Pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama," ujar ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi dalam keterangannya, Selasa (29/8).


Dalam proses penyusunan SEMA itu, Kelompok Kerja (Pokja) MA disebut telah melibatkan para stakeholder terkait, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama dan pemuka agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha.

Upaya itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).


Keterangan itu disampaikan Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (28/8) lalu.

Sobandi mengatakan SEMA yang telah diterbitkan oleh MA juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023.

Ia menyebut pada pokoknya, pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Lalu, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif; hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil; serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Terkait isu pelanggaran HAM terhadap pelarangan perkawinan antarumat yang berbeda agama, dapat diterangkan bahwa implementasi HAM di Indonesia berbeda dengan HAM di negara-negara sekuler, di mana HAM di Indonesia tetap mengacu kepada Pancasila sebagai norma dasar pembentukan hukum yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa," jelas Sobandi.

PN Jakarta Utara sebelumnya menyatakan pernikahan GABA, pria beragama Katolik, dengan RYA, perempuan beragama Kristen Protestan, sah menurut hukum.

Putusan dengan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr itu ditetapkan pada 8 Agustus 2023 lalu.

Hakim PN Jakarta Utara Yuli Effendi yang mengadili permohonan ini juga mengizinkan para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.


"Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon ke dalam Register Pencatatan Perkawinan," demikian salinan putusan yang dikutip pada Senin (28/8).

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan atau pemberkatan perkawinan secara agama Katolik pada 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta.

Hal itu berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) Nomor Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan.


Hakim Yuli menggunakan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 dalam pertimbangannya.

Hakim Yuli menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan antara para pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari PN Jakarta Utara.

cnnindonesia/nor

Pemakaman Bos Wagner Digelar Tertutup, Hanya Dihadiri 20 Kerabat

Pemakaman Bos Wagner Digelar Tertutup, Hanya Dihadiri 20 Kerabat

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Bos tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, dimakamkan secara tertutup tanpa sorotan media di tempat kelahirannya di St Petersburg Rusia pada Selasa (29/8).


Pemakamannya berlangsung jauh dari publikasi, enam hari usai dipastikan tewas dalam kecelakaan jet pribadi Embraer Legacy yang membawa 10 orang.

"Perpisahan dengan Yevgeny Viktorovich berlangsung dalam format tertutup. Mereka yang ingin mengucapkan penghormatan terakhir bisa mengunjungi pemakaman Porokhovskoe," demikian pengumuman pers yang diunggah di Telegram, seperti dilansir Reuters.


Outlet berita independent Agentstvo mengutip seorang pekerja pemakaman menyebut hanya 20 hingga 30 teman dan keluarga yang hadir di pemakaman. Upacara pemakaman juga hanya berlangsung sekitar 40 menit.

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang juga menumpuk bunga di beberapa titik di Moskow, St Petersburg dan tempat lain di Rusia untuk Prigozhin.

Beberapa hari usai kecelakaan Embraer Legacy, pemerintah Rusia mengonfirmasi bahwa Prigozhin tewas dalam kecelakaan. Kepastian ini muncul usai serangkaian tes DNA untuk memastikan korban dalam kecelakaan itu.


Berdasarkan hasil investigasi, identitas 10 orang yang tewas telah diketahui, sesuai dengan daftar yang tercantum dalam lembar penerbangan.

Daftar penumpang itu yakni Sergey Propustin, Evgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Nikolay Matuseev, Valeriy Chekalov selaku bawahan Prigozhin, Dmitriy Utkin tangan kanan Prigozhin, dan Prigozhin.


Pesawat tersebut terbang dari Moskow ke St.Petersburg pada Rabu (23/8). Jet ini sempat terbang di ketinggian 28.000 kaki sebelum jatuh.

Rusia dituduh menjadi dalang kecelakaan ini. Namun, mereka membantahnya.

cnnindonesia/nor

Haaland Perkasa Rebut Gelar PFA Player of The Year

Haaland Perkasa Rebut Gelar PFA Player of The Year

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Bomber Manchester City Erling Haaland meraih penghargaan Professional Footballers' Association (PFA) Player of The Year menyisihkan sederet bintang papan atas Liga Inggris.


Haaland tampil memukau pada musim pertama bermain dengan mengenakan kostum Manchester City. Dari 53 kali berlaga di berbagai kompetisi, Haaland mencetak 52 gol.

Pemain asal Norwegia itu juga memiliki kontribusi penting dalam keberhasilan The Citizens meraih tiga gelar bergengsi, Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions.


"Merupakan sebuah kehormatan bisa memenangi penghargaan yang prestisius ini. Diakui oleh para pesaing adalah perasaan yang luar biasa dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang memilih saya," ucap Haaland dikutip dari Guardian. 

Haaland merupakan pemain kedua Man City yang meraih penghargaan PFA Player of The Year setelah Kevin De Bruyne yang memenangkannya pada 2020 dan 2021.

Pemain 23 tahun itu mengalahkan De Bruyne pada PFA Player of The Year tahun ini. Selain itu Haaland juga mengalahkan John Stones, Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Harry Kane yang dinominasikan dalam penghargaan tersebut.


Haaland juga masuk dalam nominasi pemain muda terbaik, namun kategori tersebut disabet Saka yang gemilang bersama Arsenal. Saka juga menyisihkan Moises Caicedo, Jacob Ramsey, Gabriel Martinelli, dan Evan Ferguson.

Haaland dan Saka, masuk dalam tim terbaik PFA tahun ini bersama sembilan pemain lain yakni Aaron Ramsdale, Kieran Trippier, Ruben Dias, Stones, William Saliba, Kevin De Bruyne, Rodri, Odegaard, dan Harry Kane.

cnnindonesia/nor

Sekdaprov Riau Minta Cek Desain Pembangunan Fly Over Simpang Garuda Sakti

Sekdaprov Riau Minta Cek Desain Pembangunan Fly Over Simpang Garuda Sakti

By redkoranriaudotco → Selasa, 29 Agustus 2023

Foto: SF Hariyanto.

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meminta stake holder terkait untuk mengecek ulang desain pembangunan fly over Simpang Jalan Soebrantas - Garuda Sakti, Kota Pekanbaru.

“Saya minta tolong cek lagi designnya. Yang penting itu kendaraan berat bisa lewat,” kata SF, usai memimpin rapat di Kantor Gubernur, Selasa (29/8/23).


SF menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu design fly over dan perhitungan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.

“Saya minta ke mereka (BPJN) agar itu dipercepat desainnya agar jangan banyak makan lahan. Tapi smooth-nya itu harus tetap masuk kriteria, jangan sampai nanti kendaraan berat yang melintas mundur,” terangnya.

Menurtu SF, jika desain tersebut telah rampung, barulah pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Setelah desainnya dapat, baru kita panggil BPN untuk mendudukkan bidang - bidang tanahnya. Setelah tau luasnya baru kita appraisal,” tutup Sekda.

Dia juga menekankan agar pembangunan tersebut memperhatikan beberapa aspek. Seperti pendanaan pembangunan, kekuatan bangunan yang harus mengutamakan efisiensi, agar anggaran pemerintah dapat dioptimalkan dengan baik.

Sebagai informasi, usulan pembangunan flyover tersebut merupakan upaya dalam mengatasi persoalan kemacetan di persimpangan itu di waktu-waktu tertentu, seperti jam pergi dan pulang kerja.

Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Arief Setiawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra dan jajaran. nor

 

 

 

Korupsi Proyek Jalan, KPK Periksa Kadisdik Bengkalis

Korupsi Proyek Jalan, KPK Periksa Kadisdik Bengkalis

By redkoranriaudotco →

Foto: Hadi Prasetyo.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Bengkalis, Hadi Prasetyo, Selasa (29/8/23). 

Hadi dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis untuk tersangka M Nasir.

M Nasir merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Dumai.

"Hari ini (Selasa), pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 untuk tersangka MNS dan kawan-kawan,"kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Selain Hadi Prasetyo, penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lain untuk dimintai keterangannya. Mereka adalah Adi Zulhami selaku Sekretarus Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis tahun 2012.

Kemudian, Rozali selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga mantan anggota Pokja I ULP Kabupaten Bengkalis dan Syarifuddin, pensiunan PNS sekaligus Ketua Pokja ULP Kabupaten Bengkalis tahun 2013.

Tim penyidik langsung turun ke Pekanbaru untuk memeriksa para saksi. "Pemeriksaan dilakukan di Polresta Pekanbaru," kata Ali.

Saat ini, M Nasir sedang menjalani hukuman terkait korupsi proyek jalan di Bengkalis. Di perkara ini M Nasir divonis 10 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, M Nasir juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp2 miliar.

Untuk diketahui, ada empat dari total enam paket proyek pembangunan jalan di Bengkalis, Provinsi Riau yang terindikasi bermasalah pada tahun 2013 hingga 2015. Di antaranya peoyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, dan pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

Berdasarkan hasil penghitungan sementara, terhadap keempat proyek itu, diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang-lebih sebesar Rp475 miliar.

Dalam kasus rasuah ini, KPK sebelumnya sudah menetapkan empat orang tersangka dan telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Mereka adalah mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, mantan Kadis PUPR Bengkalis sekaligus mantan Sekdako Dumai, M Nasir, Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias Aan, dan Hobby Siregar.

Mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap Rp 5,6 miliar.

Tersangka lain adalah Melia Boentaran, Tirtha Adhi Kazmi, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus, dan Suryadi Halim. ck/nor

4.519 Guru PPPK Pemprov Riau Telah Terima SK

4.519 Guru PPPK Pemprov Riau Telah Terima SK

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sebanyak 4.519 tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, telah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.


RibuanSK PPPK tenaga guru yang telah diserahkan tersebar delapan kabupaten/kota. Artinya, hanya tinggal empat daerah saja yang belum diserahkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, SK tenaga PPPK guru yang diserahkan tersebut merupakan para guru yang mengikuti seleksi pada tahun 2022 lalu. Di mana total guru yang dinyatakan lulus sebanyak 5.810 orang. 

"Sampai saat ini sudah 4.519 SK PPPK yang diserahkan ke guru di delapan kabupaten/ kota di Riau" kata Ikhwan. 

Lebih lanjut dikatakannya, untuk empat kabupaten yang belum menerima SK PPPK diantaranya, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) 410 orang.

Kemudian, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) 372 orang, Indragiri Hilir (Inhil) 389 orang dan Kepulauan Meranti 120 orang. 

"Total SK PPPK tenaga guru yang belum diserahkan sebanyak 1.261 orang. Namun dalam waktu akan segera diserahkan langsung oleh pak Gubernur ke masing-masing daerah," sebutnya. 

Dijelaskan Ikhwan, meskipun guru PPPK di empat kabupaten tersebut belum diserahkan. Namun, SK yang ada dalam sistem, sudah sesuai dengan jumlah peserta. 

"Artinya, jika kita ambil contoh di Kabupaten Kepulauan Meranti, meski belum diserahkan secara langsung, SK peserta sudah ada. Hanya tinggal penyerahan secara formalitas saja, karena pak gubernur berkeinginan menyerahkan SK secara langsung dan bertemu dengan para guru-guru," sebutnya. nor 

Job Kurniawan Ketua Tim Pansel Dirut PT BRKS

Job Kurniawan Ketua Tim Pansel Dirut PT BRKS

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) telah dibentuk. Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan menjadi Ketua Tim Pansel.


Telah dibentuknya Tim Pansel Jabatan Dirut PT BRKS pasca ditinggal Andi Buchari ini, diungkapkan oleh Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem.  Saat ini, tinggal  menunggu SK Tim Pansel ditandatangani Gubernur Riau H Syamsuar.


"Tim Pansel  Dirut  PT BRKS sudah  dibentuk,  Ketuanya  Asisten II M  Job Kurniawan.  Saat ini tinggal menunggu SK diteken Pak Gubernur,"kata Pinem, yang juga sebagai Sekretariat Tim Pansel Dirut PT BRKS, Selasa (29/8/23) di Pekanbaru.


Pinem mengatakan, adapun Anggota Tim Pansel itu diantaranya, Kepala BPKAD Riau Indra, Komisaris Independen PT BRKS Rita Anugerah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara.


Rencananya lanjut  Pinem,  setelah menerima SK dari Gubri Syamsuar, Tim Pansel langsung bekerja mempersiapkan seluruh regulasi dalam proses penerimaan para calon Dirut. Termasuk soal syarat para calon, karena proses seleksinya dengan sistim terbuka.


"Nanti apa saja syarat atau kriteria para calon akan dibahas Tim Pansel. Termasuk apakah para Direksi yang menjabat saat ini boleh mencalonkan atau tidak,"jelasnya.


Pihaknya menargetkan, awal September mendatang Tim Pansel sudah membuka pendaftaran. Setiap berkas lamaran akan dikirim ke Sekretariat Tim Pansel di Biro Administrasi Setdaprov Riau.


Untuk diketahui, PT BRKS saat ini masih kekosongan jabatan Dirut pasca mundurnya Andi Buchari, pada Juni 2023 lalu. Andi mundur dari jabatannya dengan alasan pribadi. nor

Merchant QRIS BRK Syariah di Batam Terus Meningkat, Bos Alpukat Rasakan Banyak Manfaatnya

Merchant QRIS BRK Syariah di Batam Terus Meningkat, Bos Alpukat Rasakan Banyak Manfaatnya

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,BATAM - Transaksi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nasabah Bank Riau Kepri Syariah di Kota Batam sudah menggunakan fitur ini untuk transaksi pembayaran agar lebih efisien.

 

Seperti di Toko Bos Alpukat di Grand Niaga Mas Blok B no. 65 - Batam Centre. Toko milik pengusaha muda Jeni Livia (28) ini sudah menggunakan layanan QRIS untuk transaksi pembayaran sejak BRK Syariah meluncurkan fitur tersebut. Selama 3 tahun menjalankan usaha di bidang kuliner ini, Jeni mengaku lebih senang dengan adanya fasilitas layanan QRIS BRK Syariah. 


“QRIS ini memudahkan pembayaran dalam kegiatan bazar yang kami ikuti, karena pembeli bisa pakai sumber dana manapun untuk membayar pesanannya. Selain itu, kami tidak kerepotan dalam menyediakan uang kembalian. Sebagai pelaku UMKM yang masih baru, kami sangat menikmati inovasi ini,” kata Jeni yang merintis usahanya dari pengisi stand bazar pada setiap kegiatan.


Menurut Jeni, pembayaran dengan QRIS sudah tidak asing lagi bagi pelanggannya. Namun Jeni tetap memaklumi, jika masih ada pelanggannya yang belum semua mengerti menggunakan QRIS. Lambat laun, ketika semua orang telah mengerti pembayaran QRIS, tentu transaksi akan semakin mudah dan cepat. 


“Kita juga menerima pembayaran dengan tunai, namun untuk menghindari kembalian uang receh, kita akan sarankan pembeli membayar melalui QRIS. Untuk yang belum paham caranya, biasa dipandu oleh kasir agar kedepannya dapat menggunakan QRIS pada transaksi lainnya,” kata Jeni.


“Tinggal bayar pakai scan barcode itu saja. Mudah sekali. Tidak makan waktu lama karena cukup pakai hp saja. Kalau semakin banyak yang menggunakan QRIS tentu nggak ribet. Bahkan sirkulasi keuangan toko bisa terbaca disitu nanti. Artinya managemen keuangan bisa jelas dengan transaksi QRIS ini,” jelasnya lagi. 


Jeni juga bercerita, setelah mengenal BRK Syariah dia memutuskan untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan fasiilitas pembiayaan di BRK Syariah. Proses pengurusannya ternyata sangat mudah dan cepat, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. 


“Alhamdulillah, kita juga akan buka cabang baru, karena penikmat alpukat dari Bos Alpukat terus meningkat. Pemesanan melalui online dan yang datang secara langsung juga banyak. Banyak varian toping pada Alpokat kocok yang dijual. Selain itu juga ada menu majan siang dan camilan ringan yang kami jual. Jadi selain pesan minuman, pelanggan juga bisa sekalian memesan makanan,” kata Mantan Pegawai Bank ini. 


Menu favorit pada Bos Alpukat ini Ayam Bos Sambal Pecak, Alpukat Kocok Ori, Soto Medan, Tahu Goreng Medan, Alpukat Kocok Milo, Ayam Pecak Dan Nasi. Tetapi kalau untuk varian menu lainnya cukup banyak, seperti sop tulang sapi, Tumis Tauge Tahu, Sop Ayam Kriuk, Nasi Goreng Ayam, Sayuran, Mangga Kocok, Smoothie Avocado, Es Milo dan aneka Alpukat kocok.


“Soal harga juga masih sangat terjangkau, untuk minuman dari 20 sampai 25 ribu rupiah. Demikian juga dengan makanan ringan dan berat yang kami sediakan, harganya masih relatif murah jika dibandingkan dengan café-café di kota Batam. Kami berharap produk-produk dari BRK Syariah dapat membantu kami terus mengembangkan usaha kuliner ini,” sebut Jeni. 


Sementara itu di tempat terpisah, FO BRK Syariah Cabang Batam, Dewi Nurhatika juga tidak membantah merchant QRIS BRK Syariah di Kota Batam terus meningkat jumlahnya. Untuk saat ini ada sekitar 300 merchant yang tersebar di wilayah Kota Batam. 


“Melihat tren pembayaran digital mulai digemari oleh nasabah, kami optimis jumlah merchant QRIS BRK Syariah akan terus meningkat. BRK Syariah siap mengedukasi pelaku UMKM yang ingin melek digital dan menggunakan layanan QRIS untuk transaksi pembayaran pada usahanya,” sebut Dewi.  rls/nor