KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan jika ada beberapa catatan yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.
Diantaranya kata Gubri, ada beberapa hal atas kewajiban di masa lalu menjadi beban saat ini. Masih ada kegiatan bersifat konvensional, sementara bank sudah Syariah.
“Catatan kami sebagai pemegang saham, karena bank ini sudah jadi bank syariah, jangan lagi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya konvensional. Kalau mau syariah, syariah semuanya,”kata Syamsuar, Kamis (4/5/23) usai menghadiri RUPS BRK Syariah.
Syamsuar juga meminta kepada pihak direksi dan seluruh pemegang saham untuk tetap optimis dalam menjalankan sistem syariah. Seperti yang sudah diberlakukan di BPD Riau itu.
“Insya Allah pasti untung. Walaupun ada beberapa kewajiban terdahulu yang memang harus diselesaikan sekarang. Misal, kewajiban soal pajak. Itulah tadi yang agak panjang pembahasannya karena pemegang saham mempertanyakan,”terang Syamsuar.
Diamenjelaskan, memang jauh sebelum Bank Riau Kepri disahkan menjadi BRK Syariah, ternyata masih ada beban kewajiban pajak yang belum diselesaikan. Beban pajak itu, ada pada tahun 2018 lalu.
“Harusnya tahun 2018 dibayarkan atau tahun 2019. Tetapi ini sekarang pula baru muncul pajak itu ditagihkan ke BRK Syariah,"tegasnya.
Artinya sebut Syamsuar, ada 'sesuatu' dulunya. Seharusnya (dari pihak pajak-red) sejak dulu sudah melakukan penagihan.
"Tetapi kenapa sekarang baru ada penagihan. Ini yang dipertanyakan,”uangkapnya .
Terkait hal ini, Syamsuar merekomendasikan kepada BRK Syariah untuk menunjuk atau memiliki seorang konsultan pajak. Sehingga dapat mengatasi munculnya masalah-masalah seperti ini.
Pada kesempaatan itu, Syamsuar juga mengakui jika RUPS tahunan BRK Syariah berjalan sesuai agenda. Seperti biasa RUPS kali ini juga membahasnya tentang laporan tahun, pembagian laba, dividen, termasuk membahas tentang mekanisme pengelolaan dana kemitraan.nor
No Comment to " RUPS BRK Syariah, Ini Catatan Penting Gubri Syamsuar "