Isu ini mencuat setelah tokoh sekaligus aktivis gerakan Papua merdeka, Benny Wenda, mengklaim Selandia Baru adalah pendukung kuat Papua Barat pada Rabu (22/2). Hal itu diutarakannya saat diwawancarai Radio New Zealand (RNZ) soal penyanderaan pilot Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.
Dalam wawancara itu, Benny menyerukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membebaskan Mehrtens karena Selandia Baru merupakan pendukung Papua Barat. Ia bahkan mengklaim Selandia Baru dan gerakan Papua merdeka berhubungan sangat baik.
Berikut deret negara yang sempat bikin RI gerah karena beberapa pejabat dan organisasinya mendukung Papua merdeka:
1. Inggris
Pada 2016 lalu, ketua Partai Buruh Inggris menyatakan dukungan terhadap Papua Barat saat berpidato dalam pertemuan kelompok itu di London.
Dalam pertemuan itu, ia menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat.
"Pada dasarnya apa yang kami lihat adalah sekelompok orang yang tidak menikmati hak mereka selama periode dekolonisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh piagam PBB dan undang-undang tentang dekolonisasi," kata Corbyn, seperti dikutip The Guardian.
Ia kemudian berujar, "Sebagai anggota parlemen saya mendukung mereka, sebagai anggota kelompok ini dan sebagai mantan wakil ketua kelompok hak asasi manusia semua partai."
Corbyn merupakan salah satu pendiri Parlementer Internasional untuk Papua Barat (Parliamentarians for West Papua /IPWP). Beberapa tokoh Inggris yang masuk kelompok ini di antaranya eks parlemen Oxford Andrew Smith, eks anggota parlemen dari Pentregarth, dan eks uskup Oxford.
Dia juga berjanji akan membahas daftar rekomendasi dalam laporan Proyek Politik Papua di Universitas Warwick dengan Partai Buruh.
Dalam rekomendasi itu, ia menyerukan kunjungan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemulihan bagi lembaga swadaya masyarakat, dan menginterogasi perusahaan asing di Papua Barat
Menurut dia, rekomendasi itu merupakan strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat ke pengakuan dunia.
"Memaksanya ke dalam agenda politik, memaksanya ke PBB, memaksa pengungkapannya dan pada akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat membuat pilihan jenis pemerintahan yang mereka inginkan dan jenis masyarakat di mana mereka ingin hidup," ujar Corbyn lagi.
Corbyn juga menjadi salah satu sosok di balik peluncuran Deklarasi Westminster. Pernyataan ini menyerukan penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
Dukungan segelintir pihak di Inggris terhadap Papua Barat juga muncul dari Dewan Keamanan Oxford (Oxford City Council).
Pada 2019, mereka memberikan penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Benny juga saat ini masih hidup dalam pengasingan di Inggris.
Indonesia kemudian merespons dengan mengutuk keras keputusan Dewan Kota Oxford. Penghargaan itu disebut bisa menjadi legitimasi bagi Benny dan kelompoknya untuk meningkatkan aksi kekerasan melawan warga sipil.
Namun, Pemerintah Inggris telah menegaskan kembali dukungannya terhadap keutuhan wilayah Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.
Melalui pernyataan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa sikap lama Pemerintah Inggris terhadap Papua tidak berubah.
"Kehadiran Wenda di Inggris tidak berarti bahwa Pemerintah Inggris mendukung posisinya tentang kedaulatan Papua, dan penghargaan dari Dewan Kota Oxford tidak ada hubungannya dengan kebijakan Pemerintah Inggris," kata pernyataan tersebut seperti dikutip Antara.
2. Selandia Baru
Pada 2017 lalu, setidaknya 11 anggota parlemen dan politikus di Selandia Baru turut memberikan dukungan untuk Papua dengan menandatangani Deklarasi Westminster.
Para politikus itu yakni Catherine Delahunty, Mojo Mathers, Jan Logie, dan Stefan Browning, dari Partai Hijau; Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S'ua William Suo dari Partai Buruh.
Kemudian Adrian Rurawhe dari partai Nasional dan Marama Fox dari Partai Maori.
"Sejumlah anggota parlemen menandatangani deklarasi, yang seperti Anda ketahui menyerukan referendum, diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka soal penentuan nasib sendiri," kata Delahunty, seperti dikutip Pacific Media Center.
3. Australia
Partai Buruh Australia juga mendukung Papua Barat. Dukungan ini tercermin saat mereka menggelar Konferensi Nasional Partai Buruh pada 2006.
Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan warga Papua di Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, demikian dikutip RNZ.
Konferensi tersebut juga mendesak pemerintah Australia menyampaikan keprihatinan situasi HAM di Papua dan Otonomi Khusus Papua dengan Pemerintah Indonesia.
Selain itu, partai juga meminta Canberra mencari jaminan setiap bantuan atau latihan militer dengan RI berdasarkan Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) dan tidak untuk operasi di Papua Barat.
Sebab, melalui perjanjian itu, Australia bisa disebut turut menindas dengan menggelar latihan bersama.
Dalam Lombok Treaty, salah satu poinnya berisi Australia dan Indonesia tak akan mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan oleh orang atau entitas mana pun yang mengancam stabilitas, kedaulatan, atau keutuhan wilayah pihak lain. Termasuk mereka yang berupaya menggunakan wilayahnya untuk mendorong separatisme di wilayah pihak lainnya.
Sementara itu, beberapa pejabat Australia yang mendukung kemerdekaan Papua yakni eks anggota parlemen dan ketua Partai Hijau Richard Di Natale.
Di Natale secara terbuka mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat. Ia juga mengecam banyak orang Papua dipenjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, demikian dikutip The Diplomat.
4. Vanuatu
Vanuatu menjadi negara Pasifik yang telah lama mendukung hak-hak warga Papua Barat dalam gerakan kemerdekaan.
Pada 2018, Perdana Menteri Vanuatu saat itu Charlot Salwai mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki kekerasan HAM di Papua Barat. Namun, RI menolak, demikian dikutip The Guardian.
Dalam forum-forum internasional, perwakilan Vanuatu memang kerap mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat.
Salah satu contohnya, Menteri Vanuatu Ralph Regenavu yang mengatakan akan selalu mendukung Papua Barat. Ia bahkan mendesak Australia dan Selandia Baru untuk mengikuti langkahnya.
5. Nauru
Pada 2016, Presiden Nauru Hon Baron Divavesi juga menyampaikan kekhawatiran dirinya terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua.
"Nauru sangat prihatin dengan situasi di Papua Barat termasuk dugaan pelanggaran HAM. Penting adanya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah ini," kata dia saat sidang Majelis Umum di PBB, seperti dikutip Free West Papua.
6. Pulau Marshall
Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine pemimpin berikutnya yang berbicara kepada Majelis Umum tentang Papua Barat dan menyerukan investigasi.
7. Tuvalu
PM Tuvalu Hon Enele Soene Sopogoa juga menyatakan hal serupa di Majelis Umum PBB pada 2016.
8. Kepulauan Solomon
Negara pasifik lain yang mendukung Papua adalah Kepulauan Solomon. Tak jarang, pemimpin negara ini mendesak agar ada penyelidikan terkait dugaan kekerasan HAM di Papua.
9. Palau
perwakilan Republik Palau untuk PBB Caleb Tyndale Okuchi Otto juga turut menyerukan penyelesaian konflik di Papua Barat. cnnindonesia/nor
Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine pemimpin berikutnya yang berbicara kepada Majelis Umum tentang Papua Barat dan menyerukan investigasi.
7. Tuvalu
PM Tuvalu Hon Enele Soene Sopogoa juga menyatakan hal serupa di Majelis Umum PBB pada 2016.
8. Kepulauan Solomon
Negara pasifik lain yang mendukung Papua adalah Kepulauan Solomon. Tak jarang, pemimpin negara ini mendesak agar ada penyelidikan terkait dugaan kekerasan HAM di Papua.
9. Palau
perwakilan Republik Palau untuk PBB Caleb Tyndale Okuchi Otto juga turut menyerukan penyelesaian konflik di Papua Barat. cnnindonesia/nor
No Comment to " 9 Negara yang Dukung Papua Merdeka "