KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada Tahun 2023 mendatang, akan mendaftarkan sebanyak 10.800 pekerja rentan masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan anggaran Rp2,1 miliar.
Informasi ini disampaikan oleh Kepala Disnakertrans Riau H Imron Rosyadi melalui Kabid Hubungan Industrial Devi Rizaldi, Senin (14/11/22). Menurutnya, anggaran iuran BPJS dialokasi pada APBD Riau 2023 untuk dua program itu sebesar Rp2,1 miliar.
"Pertama program Jaminan Kecelakaan Kerja. Kemudian yang kedua, program Jaminan Kematian bagi pekerja rentan,"kata Devi.
Kategori pekerja rentan yang menerima iuran BPJS Ketegakerjaan itu sambung Devi, diutamakan untuk masyarakat yang miskin ekstrim di 12 kabupaten/kota. Misalnya, petani mandiri, nelayan, pekerja seni, pengamen, bidang keagamaan, tukang ojek, tukang/buruh bangunan, guru lepas, buruh lepas atau diprioritaskan orang-orang yang memiliki pekerjaan beresiko tinggi.
Data-data para pekerja rentan yang mendapatkan iuran BPJS ini lanjutnya, telah diverifikasi dan validasi berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan telah disinkronsasi di Bappeda Riau. Kemudian juga disandingkan dengan data yang dimiliki BPJS Ketenagakarjaan.
"Jumlah pekerja rentan yang didaftarkan di tahun 2023 itu sebanyak 10.800-an untuk 12 kabupaten/kota. Dengan nilai anggaran sekitar Rp2,1 miliar,"sebut mantan Kabag Protokoler ini.
Devi menjelaskan, dari dua program jaminan itu setiap- pekerja yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Keternagaerkaan itu dengan iuran Rp16.800 perbulan. Artinya, Pemprov Riau mengalokasikan Rp201.600 per pekerja rentan setiap tahunnya yang dibayarkan Pemprov Riau ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi yang perlu digarisbawahi, iuran itu bukan berbentuk uang tunai yang diberikan kepada pekerja rentan. Tetapi berbentuk asuransi yang nantinya setiap pekerja mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan,"terangnya.
Adapun manfaat yang didapat ribuan pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu papar Devi, untuk kecelakaan kerja akan menerima santunan sesuai tingkatannya. Sedangkan untuk pekerja rentan yang meninggal dunia, ahli waris akan mendapatkan Rp142 juta.
Lebih jauh kata Devi, sebelum program ini digulirkan tentu harus ada perjanjian kerjasama (PKS) antara Gubernur Riau H Syamsuar bersama BPJS Keteganakerjaam. Diperkirakan, PKS ini akan dilaksanakan pada Januari 2023 mendatang.
"Rencana kami, paling lambat pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan itu paling lambat terhitung mulai Bulan Maret 2023 sampai Maret 2024. Jadi pas satu tahun pembiayaannya,"papar Alumni STPDN ini.
Devi menambahkan, program pembiayaan asuransi bagi pekerja rentan ini akan terus dianggarkan dalam APBD Riau. Sehingga akan lebih banyak lagi pekerja-pekerja rentan yang didaftarkan mendapatkan program iuran BPJS Ketenagakerjaan ini.nor
No Comment to " 2023, Pemprov Riau Anggarkan Rp2,1 Miliar untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan 10.800 Pekerja Rentan "