Pendaftaran Seleksi 168 Formasi PPPK Nakes Dibuka Hingga 15 November

Pendaftaran Seleksi 168 Formasi PPPK Nakes Dibuka Hingga 15 November

By redkoranriaudotco → Senin, 31 Oktober 2022

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Guru tahun 2022 dilingkungan Pemprov Riau resmi diumumkan, Senin (31/10/22) hari ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, Senin (31/10/2022) mengungkapkan pengumuman pendaftaran seleksi PPPK nakes akan dibuka hingga 15 November 2022 mendatang. 

Sehingga para calon pelamar PPPK masih punya waktu untuk mempersiapkan semua berkas yang sudah ditetapkan. Pendaftaran seleksi PPPK bisa diakses melalui laman sscasn.bkn.go.id.

"Waktu pendaftaran lebih kurang 15 hari, pendaftarannya online melalui website SSCASN," ujarnya.

Sementara untuk calon peserta yang boleh mendaftar seleksi PPPK Nakes ini adalah para Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar di Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

"Tahun ini kita dapat kuota untuk PPPK nakes sebanyak 168 formasi, jadi yang boleh mendaftar itu yang sudah masuk datanya di SISDMK," sebutnya.

Pelamar yang bisa mengikuti dan mendaftar seleksi PPPK jabatan fungsional kesehatan tahun 2022 terdiri dari dua kelompok, yaitu Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan Tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar di SISDMK cut off 1 April 2022.

Pelamar PPPK nakes tahun 2022 akan mengikuti seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara.

Seleksi kompetensi bagi pelamar PPPK tenaga kesehatan akan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Seleksi PPPK nakes tahun 2022 dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. 

Seleksi Kompetensi terdiri dari seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan dukungan sarana prasarana dari Kemenkes.nor

Kategori Kelembagaan, Dayun Desa Wisata Terbaik Nasional

Kategori Kelembagaan, Dayun Desa Wisata Terbaik Nasional

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkan Desa Wisata Dayun yang ada di Kabupaten Siak, Riau Juara 1 dalam ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia 2022 di Kementerian Parekraf. Dayun mendapat juara kategori Kelembagaan Desa Wisata terbaik. 

Padahal dulunya desa itu rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun, pemerintah setempat dan masyarakat kompak menyulap desa mereka menjadi wisata terbaik, bersaing dengan 50 desa lainnya se Indonesia.

Penghargaan ADWI dilangsungkan di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf di Jakarta. Itu sekaligus sebagai penutup rangkaian roadshow ke 50 lokasi desa wisata terbaik di Indonesia selama 10 bulan terakhir.

Bupati Siak Alfedri menerima langsung penghargaan tersebut. Alfedri mengaku bangga atas prestasi yang diukir dari Desa Dayun yang dulunya adalah kampung yang rawan kebakaran lahan dan hutan.

"Desa Wisata Dayun mendapatkan Juara I ajang ADWI. Dayun mendapatkan kategori Kelembagaan dari 50 Desa Wisata lainnya di Indonesia," terang Bupati Alfedri kepada wartawan, Senin (31/10/2022).

ADWI tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menparekraf Sandiaga Uno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. 

Alfedri menilai ada beberapa kategori yang dipertandingkan. Untuk kelembagaan yang dinilai di antaranya pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia.

"Untuk Desa Wisata Dayun ini, kerja sama antara kelompok sadar wisata dengan Penghulu (kepala desa) Dayun sangatlah baik," jelasnya.

Bersama Kepala Dinas Pariwisata Siak H Tekad Perbatas Setia Dewa, Alfedri minta Desa Wisata Dayun tetap terus berbenah. Sehingga ke depan muncul Desa Wisata Dayun baru di Siak sebagai Kota Pusaka.

Sementara itu, Kepala Desa Kampung Dayun, Nasya Nugrik pernah bercerita sejarah panjang berdirinya Desa Wisata Dayun. Desa Dayun dahulunya adalah embung tempat pengambilan air saat kebakaran lahan.

"Kampung ini luasnya 132 ribu Ha atau dua kali lipat Pekanbaru. Kampung Dayun dulu kampung tertinggal, namun 2018 Kampung Dayun menjadi kampung mandiri," kata Nugrik.

Menurut Nugrik, butuh waktu panjang bagi masyarakat Dayun untuk bisa bangkit. Tepatnya sejak 2013-2017, kampung dengan 8.000 jiwa penduduk itu kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Karena tak ingin selalu menghirup kabut asap, masyarakat pun ramai-ramai membuat embung atau kolam penampungan air. Embung kemudian digunakan helikopter water bombing untuk mengambil air dan pemadaman kebakaran lahan.

"Tahun 2013-2017 daerah kami ini rawan terbakar dan kami buat embung. Jadi kalau terjadi kebakaran, helikopter mengambil air di sini untuk pemadaman kebakaran lahan," ucap Nugrik.

Kini Nugrik mengaku bangga kampungnya dikunjungi masuk 50 besar desa wisata. Dia mengaku sempat menangis bangga saat Sandiaga Uno mengunjungi desa mereka 20 Agustus 2022.

"Saya menangis. Tak pernah menyangka bapak menteri akan datang ke sini," ujar Nugrik.rls/nor

Pengamat: Tendensius Tudingan Kadis LHK Riau Perusak Hutan

Pengamat: Tendensius Tudingan Kadis LHK Riau Perusak Hutan

By redkoranriaudotco →

Foto: Ahmad Zazali

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pernyataan Riau Students Movement (Gerakan Mahasiswa Riau) yang menyebut Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau Mamun Murod sebagai dalang dibalik perusak hutan dipandang terlalu tendensius. 

Apalagi perusakan yang dimaksud berada di kawasan hutan dengan merubah fungsi peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit dengan status di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo, Pelalawan.

"Saya kira terlalu tendensius. Karena (memang) tidak relevan," kata pakar hukum dan resolusi konflik kehutanan, perkebunan dan lingkungan, Ahmad Zazali SH MH, Senin (31/10/22). 

Disebutkan Jazuli, poinnya adalah soal kewenangan. Dimana bicara hutan produksi dan hutan lindung adalah kewenangan Kementerian LHK. Sementara DLHK sifatnya hanya pada pengawasan. 

"Sampai sekarang tidak ada yang namanya kewenangan pelimpahan disektor kehutanan. Yang namanya hutan produksi dan hutan lindung kewenangan tetap di kementerian. Begitu juga kawasan konservasi dan taman nasional marga satwa juga sepenuhnya di Kementerian LHK," jelas Zazali. 

Apalagi jika dikaitkan pemilik lahan perkebunan sawit di Sektor Basrah Desa Segati Kecamatan Langgam Pelalawan atas nama Asiong ada main mata dengan Murod, untuk memperlacar usahanya. 

Sementara persoalan hukum yang dikaitkan dengan perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tersebut, sudah terjadi jauh sebelum Murod menjabat sebagai Kadis LHK Riau. 

Zazali pun kembali menyatakan tudingan yang disampaikan mahasiswa adalah salah alamat. Karena, untuk perkebunan sawit yang sifatnya keterlanjuran di kawasan hutan, diselesaikan melalui UU Cipta Kerja. Hal itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2021 dan PP nomor 24 tahun 2021. Yaitu dengan menerapkan denda administrasi. 

"Saya yakin, lahan yang ditudingkan itu, bagian yang diselesaikan dalam denda administratif itu. Karena itu mestinya pertanyaan ini ke Dirjen Gakum Kementerian LHK. Makanya saya heran, kok ke DLHK. Ini salah alamat namanya," ungkal Zazali. 

Jika dugaan itu benar, maka lahan perkebunan yang ditudingkan mahasiswa tersebut berarti masuk bagian dalam 1,4 juta hektar penggunaan lahan tanpa izin di Riau. Diantaranya adalah perkebunn sawit. 

"Saya yakin, lahan dituding itu masuk ke sana. Ini diselesaikan dalam UU Cipta Kerja," ujar Zazali. 

Karena itu, Jazuli yang sudah acap menjadi pembicara di tingkat nasional soal kawasan hutan itu meminta agar mahasiswa kembali melakukan cek and ricek soal regulasi sebelum menyampaikannya ke publik. 

"Kalau itu saya rasa mahasiswa sudah politis. Kalau bicara regulasi jelas tidak ada relevansinya apa. Kalau ada maksud lain, kita tidak tahu, apakah ada misi tertentu. Saya sarankan kepada mahasiswa agar lebih bijak, pahami aturan," tegas Zazali.

Sebelumnya, Riau Students Movement (Gerakan Mahasiswa Riau) melalui Wakil Koordinator Satu, Habza JA mengatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Mamun Murod merupakan dalang di balik perusakan hutan di Riau.

Disebutkan mahasiswa, bahwa dalam tindak tanduk Kadis LHK Riau telah merusak kawasan hutan dengan cara mengolah/mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan kawasan Hutan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo.nor

Hasil Akhir MU vs West Ham, Setan Merah Menang Susah Payah

Hasil Akhir MU vs West Ham, Setan Merah Menang Susah Payah

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co- Manchester United berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 dalam laga Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (30/10) waktu setempat.

Manchester United benar-benar menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo agresif mengancam gawang lawan.

Setan Merah bisa menutup laga di babak pertama dengan keunggulan 1-0. Gol tunggal MU dicetak oleh Marcus Rashford.

Setelah beberapa kali gagal mencetak gol, Rashford akhirnya bisa mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38.

Umpan silang Christian Eriksen ke arah tiang jauh berhasil disambut sundulan oleh Rashford. Skor 1-0 untuk MU bertahan hingga babak pertama usai.

Setelah unggul di babak pertama, MU terus berusaha menekan sejak babak kedua dimulai.

Pada menit ke-62, Ronaldo mendapatkan umpan terobosan dari Rashford. Namun tendangan CR7 masih melayang jauh di atas gawang.

MU terus berusaha menekan pertahanan West Ham. The Hammers juga mencari peluang untuk menjebol MU memanfaatkan kelengahan MU.

Pada menit ke-83, kiper MU David De Gea berhasil melakukan penyelematan gemilang atas sundulan Kurt Zouma yang meluncur deras ke arah gawang. Di menit ke-85, Fred punya peluang mencetak gol kedua untuk MU. Tetapi sundulannya mengenai tiang.

Pada pengujung laga, West Ham lebih banyak menekan pertahanan MU. De Gea kembali menunjukkan performa luar biasa dengan menepis tembakan jarak jauh dari Declan Rice. MU berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga usai.cnnindonesia/nor

Pantun Anies Sebut Aher Cocok Jadi Pendamping Calon Presiden

Pantun Anies Sebut Aher Cocok Jadi Pendamping Calon Presiden

By redkoranriaudotco → Minggu, 30 Oktober 2022

KORANRIAU.co-Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) di dalam pantunnya.

Pantun Anies itu pun menyebut Aher sebagai sosok yang cocok jadi pendamping calon presiden.

Anies berpantun demikian saat hadir dalam acara Pelatihan Relawan Advokasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang digelar DPP PKS secara daring.

"Naik sepeda sampai Penjaringan. Putar balik ke Pasar Senen. Kang Aher pasangan yang punya banyak kelebihan. Jadi pendamping istri atau pendamping calon presiden," Kata Anies, Minggu (30/10).

Pantun Anies itu pun disambut tawa dan tepuk tangan dari kader PKS yang hadir dalam kegiatan itu. Apalagi, sebelumnya nama Aher juga digadang-gadang jadi salah satu calon pendamping Anies di Pilpres 2024.

Sebagai informasi, Anies sebelumnya telah resmi mendapat dukungan dari Partai NasDem untuk menjadi Capres 2024. Dengan diumumkannya Anies ini, sejumlah partai mulai merapat, salah satunya PKS dan Demokrat.

Sebelumnya, Aher juga menyebut Anies dan PKS memiliki chemistry yang cukup kuat, bahkan mencapai 99,9 persen. Keduanya sama-sama memiliki pandangan yang kuat dan keinginan yang sama dalam menyongsong Pilpres 2024.

Di masa rehat setelah lengser sebagai gubernur, menurut Aher, Anies tengah mempersiapkan hal yang lebih besar dari sekadar jadi gubernur.

Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu juga mengungkapkan harapannya agar Anies dan Aher bisa berjodoh dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Ada Pak Anies Baswedan dan juga Kang Aher. Mudah-mudahan bisa berjodoh untuk memimpin negeri kita," kata Syaikhu.cnnindonesia/nor

Kronologi 150 Orang Tewas Berdesakan Pesta Halloween di Itaewon Korsel

Kronologi 150 Orang Tewas Berdesakan Pesta Halloween di Itaewon Korsel

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Setidaknya 150 orang tewas ketika warga berdesakan merayakan Halloween di kawasan Itaewon, Korea Selatan, pada Sabtu (29/10).

Kejadian bermula ketika warga mulai memadati kawasan Itaewon menggunakan berbagai kostum horor. Mereka sangat antusias karena ini merupakan Halloween perdana setelah terhalang pandemi Covid-19 selama tiga tahun.

Kian malam, para warga kian membeludak. Hingga akhirnya sekitar pukul 22.20 waktu setempat, kondisi semakin parah di salah satu jalan sempit yang menanjak.

Saat itu, sejumlah orang yang sudah berada di bagian atas jalan ternyata terjatuh, menimpa massa di bawahnya. Di tengah kepanikan, para pengunjung saling injak.

Karena kondisi sangat penuh, petugas sampai-sampai harus bersusah payah menarik beberapa orang keluar dari kerumunan.

Namun, puluhan orang sudah terkapar di jalanan dan mengalami henti jantung. Beberapa pengunjung dan petugas langsung melakukan pertolongan pertama, melakukan teknik CPR di tengah hiruk pikuk massa.

Sebagaimana dilansir Reuters, pejabat Departemen Pemadam Kebakaran Korsel, Choi Seong Beom, mengatakan bahwa tim juga mengerahkan 140 ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit.

Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, juga langsung memerintahkan tim medis gawat darurat untuk segera meluncur ke lokasi kejadian.

Ia juga menegaskan bahwa semua tempat tidur di rumah sakit harus disiapkan untuk korban insiden ini. Menurutnya, persiapan tempat tidur di rumah sakit itu penting untuk meminimalkan potensi kematian.

Sementara itu, Wali Kota Seoul, Oh Se Hoon, langsung pulang dari kunjungannya ke Eropa tak lama setelah mendengar kabar mengenai insiden ini.cnnindonesia/nor

Merasa Dipermainkan, Keluarga Pasien RSUD Arifin Achmad Mengamuk

Merasa Dipermainkan, Keluarga Pasien RSUD Arifin Achmad Mengamuk

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Salah seorang keluarga pasien mengamuk, Sabtu (29/10/22) malam di RSUD Arifin Achmad, karena merasa tidak mendapatkan pelayanan baik.

Sejumlah jendela rumah sakit menjadi sasaran amukan keluarga pasien lantaran petugas rumah sakit berdalih tidak memiliki stok alat untuk pengecekan darah.

Salah seorang kerabat pasien bernama Maria menceritakan, bahwa korban membutuhkan darah dikarenakan untuk penyakit kanker. Darah yang dibutuhkan yakni darah trombosit yang harus digunakan dalam 5 hari sebelum kedaluarsa.

Maria menyebutkan, awalnya dia mendapat jawaban dari Pihak RSUD Arifin Achmad bahwa untuk stok darah tidak ada. Lalu pihak keluarga pasien diminta mencari donor darah dan didapatlah dari anggota Brimob Polda Riau hingga masyarakat dan beberapa wartawan. Akhirnya darah terkumpul hingga 20 kantong.

"Setengah jam setelah diminta, kita sebar langsung datang mereka. Semua ramai mau donor darah. Tiba-tiba darahnya dipermainkan sama orang RSUD ini," kata Maria kepada sejumlah wartawan di RSUD Arifin Achmad.

Dia melanjutkan, setelah ditanya berulang kali, pihak RSUD Arifin Achmad baru mengaku bahwa stok darah sudah ada. Namun masalahnya alat reagen atau alat pencocokan darah tidak ada, sehingga belum bisa ditransfusi.

"Kami cek kenapa reagen tidak ada, katanya reagen menipis sejak 2 hari lalu dan habis siang tadi. Baru akan datang Selasa atau Rabu pekan depan, tapi itu juga tidak bisa dipastikan," ucapnya.

Mendengar penjelasan petugas yang tidak masuk akal, salah satu keluarga pasien mengamuk dan memukul kaca jendela rumah sakit. Sejumlah satpam langsung datang ke lokasi bank darah.

Terkait soal darah yang akan kedaluarsa jika tidak segera digunakan juga tidak dapat dijawab. Justru petugas bingung dan saling lempar tanggungjawab sesama petugas dan penanggungjawab Bank Darah, dokter Lusiana.

"Sementara darah trombosit atau darah putih itu kata PMI akan kedaluwarsa 5 hari. Jadi tentu keluarga bingung, kalau kedaluwarsa nanti ke mana darah mau dicari lagi. Padahal siangnya sudah ditanya katanya aman dan akan segera diproses," ucapnya.

"Kita kecewa dengan pelayanan di sini, program pak Gubernur Riau kan jelas. Pelayanan harus maksimal agar orang Riau tidak berobat ke Malaka atau Singapura, kalau begini bagaimana?," katanya kesal.

Karena tidak puas dengan jawaban dua petugas bank darah di RSUD Arifin Achmad karena tidak ada kepastian, sehingga terjadi cekcok. Padahal, pasien bernama Hironimus Patut Pahur sedang bertaruh nyawa dengan penyakit kanker nasofaring yang dideritanya.

"Awalnya petugas bilang tidak ada reagen atau alat transfusi darah. Tiba-tiba setelah ribut baru bilang reagen sudah ada. Padahal katanya Selasa atau Rabu depan baru datang. Ini bukan pertama kali saja, berulang kali sudah keluhan disampaikan sama Dirut sejak awal. Kalau sudah sampai ke Dirut baru semua masalah dikerjakan," kata Maria.

Keributan pun sampai ke telinga Gubernur Riau Syamsuar dan memerintahkan Direktur RSUD Arifin Achmad untuk mengecek masalah yang terjadi. 

Hingga akhirnya, Direktur RSUD Arifin Achmad, Wan Fajriatul Mammunah datang menghampiri kerabat dari pasien dan mendengarkan permasalahan yang terjadi tersebut.

Wan Fajriatul yang merupakan anak mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar itu mengakui kesalahan petugas. Dia meminta maaf kepada kerabat pasien. 

"Kami meminta maaf kepada keluarga pasien, ini memang kesalahan dari petugas kami," kata Fajriatul.rtc/nor

Dituduh Selingkuh, Istri Dianiaya Suami di Kampar Hingga Tewas

Dituduh Selingkuh, Istri Dianiaya Suami di Kampar Hingga Tewas

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Seorang pria berinisial HR (55) kini harus mendekam di balik jeruji besi karena menghabisi nyawa istrinya sendiri bernama Nurlela (50) pada Sabtu (29/10/2022) di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar.

Kapolsek Siak Hulu, AKP Zainal Arifin menerangkan, peristiwa itu bermula saat Ketua RT setempat bernama Herman mendengar ada keributan di rumah korban.

“Saksi Herman melihat pelaku memukul korban dan membanting korban hingga terjatuh. Kemudian menginjak-injak bagian kepala dan leher korban hingga menyebabkan luka di bagian kening korban serta dua gigi korban lepas,” kata Zainal, Ahad (30/10/2022).

Tidak sampai disitu, pelaku juga tega menyeret korban ke dapur rumah dan kembali melakukan penganiayaan.

Bersama warga, Pak RT masuk ke dalam rumah untuk melihat korban. Pada saat masuk ke dalam rumah, mereka menjumpai tersangka dan menanyakan keberadaan korban.

“Tersangka mengatakan istrinya berada di dapur. Warga setempat pun melihat korban di dapur sudah dalam keadaan tergeletak dan nafas sudah terengah-engah. Tak lama setelah itu, menjelang ambulance datang, nyawa korban tidak dapat tertolong,” ungkapnya.

Mendapat informasi itu Unit Reskrim Polsek Siak Hulu langsung datang ke lokasi dan membawa pelaku yang sudah sempat diamankan warga. Terhadap korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau untuk dilakukan visum.

Zainal menerangkan, motif pelaku menganiaya korban hanya hal sepele. Pelaku emosi karena sering dimarahi oleh korban, karena menuduh pelaku selingkuh, ada wanita lain, sehingga tiap ada masalah kecil saja korban selalu memarahi pelaku.

"Jadi korban ini kerap menuduh pelaku selingkuh, lalu setiap ada masalah kecil mereka selalu ribut. Hal itu menjadi pelaku emosi sehingga menghabisi nyawa istrinya sendiri," pungkasnya.

Atas perbuatan itu pelaku HR disangkakan dengan Pasal 44 ayat ( 3 ) Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Pasal 354 ayat 2 KUHPidana dengan hukuman pidana 15 tahun.ck/nor

Minat Investasi Ekonomi Hijau Cukup Tinggi di Riau

Minat Investasi Ekonomi Hijau Cukup Tinggi di Riau

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan bahwa saat ini minat para investor untuk menanamkan modalnya pada sektor ekonomi hijau cukup tinggi di provinsi ini.

Gubri menyebutkan, beberapa waktu lalu ia dihubungi oleh calon investor dari Jakarta yang ingin berinvestasi bidang mangrove dan gambut.Sebut dia, tidak hanya sawit, saat ini mangrove dan gambut ini menjadi primadona investasi di Riau.

"Karena gambut ini penyumbang penurunan emisi karbon terbesar di dunia, dan mangrove secara umum sebagai paru-paru dunia," ucapnya, pada pembukaan Riau Expo 2022, berlangsung di Pangeran Hotel Pekanbaru, Sabtu (29/10/22) malam.

Syamsuar menyebutkan, Riau termasuk provinsi yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan melalui program Riau Hijau."Sekarang ini dunia fokus ke ekonomi berkelanjutan, makanya kita banyak dilirik investor," ucapnya.

Orang nomor satu di Riau ini menerangkan, semua negara di Eropa mengharapkan dukungan Indonesia dalam rangka menurunkan emisi karbon, melalui pelestarian hutan, dan ekosistem mangrove.

"Makanya selalu saya katakan Riau ini diberikan keberkahan oleh Allah yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Mari kita jaga negeri ini sebab kita ini penghasil segalanya (ada hutan dan ekosistem mangrove)," ujarnya.

Selain adanya investor yang tertarik dengan mangrove dan gambut, Gubri mengaku juga pernah dihubungi calon investor yang ingin membuat mobil menggunakan bahan bakar hidrogen yang sudah di produksi di Inggris.

"Jadi tentunya hal-hal seperti ini yang barangkali Riau ini saya mohon dukungan, karena untuk ekonomi hijau dan ekonomi berkelanjutan," sebutnya.

Gubri menambahkan, dirinya juga sempat dihubungi oleh calon investor dari Surabaya yang ingin melihat Riau untuk membangun kawasan industri halal di Riau.

Datuk Seri Setia Amanah ini menyebutkan, calon investor tersebut merupakan investor yang sudah berinvestasi di kawasan industri Sidoarjo Jawa Timur.

Dengan potensi sumber daya yang di miliki Riau, calon investor tersebut ingin berinvestasi dan membuat kawasan industri halal di Riau.

"Kita doakan agar nanti di Riau ini mempunyai kawasan industri halal sesuai harapan Wakil Presiden pada waktu kunjungan kerja ke Riau beberapa waktu lalu," ungkapnya.

Menurut Gubri, investasi adalah salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus juga pertumbuhan ekonomi daerah dan tentunya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

"Sehingga multiplayer efeknya cukup besar bagi Riau dan bagi Indonesia yang kita cintai," tutupnya.mc/nor

Gubri Syamsuar Sebut Ada Solusi Atasi Persoalan Banjir di Pekanbaru

Gubri Syamsuar Sebut Ada Solusi Atasi Persoalan Banjir di Pekanbaru

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan secara berangsur solusi untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru mulai dilakukan.

Kendati belum bisa menuntaskan semua kondisi banjir di Prkanbaru, akan tetapi beberapa langkah konkrit mulai dilaksanakan. Diantaranya menggunakan alat berat untuk mengatasi normalisasi sungai atau parit yang dangkal karena sampah.

"Tapi itu kan belum bisa menyelesaikan semuanya. Namun secara berangsur sudah ada solusi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Pekanbaru ini,"katanta, Ahad )30/10/22).

Dia menerangkan, untuk penanganan banjir Pekanbaru ini seharusnya ada langkah-langkah khusus. Sehingga ketika hujan air tidak begitu lama tergenang di jalan. 

Gubri juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau untuk bekerjasama dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, termasuk dengan kementerian.

"Sebab penanganan banjir ini ada menyangkut kewenangan. Dengan adanya kerjasama itu kita harapkan ada penanganan bersama terhadap drainase-drainase tersumbat, yang menyebabkan banjir,"terangnya.

Menurutnya, saat ini banjir di Pekanbaru sudah banyak pengurangan. Hal itu karena adanya bantuan peralatan berat excavator amfibi yang telah membersihan (normalisasi) sebagian sungai di Pekanbaru.nor

Pemprov Riau Anggarkan Rp5,2 Miliar untuk Padat Karya

Pemprov Riau Anggarkan Rp5,2 Miliar untuk Padat Karya

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,2 miliar untuk programn padat karya tahun 2022.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M Arief Setiawan mengatakan, anggaran tersebut merupakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk jaringan pengaman sosial, akibat dampak kenaikan inflasi dan kenaikan harga BBM. 

"Anggaran padat karya lebih kurang sekitar Rp5,2 miliar," kata Arief Setiawan, Ahad (30/10/22). 

Arief mengatakan, anggaran tersebut untuk pekerjaan padat karya di jalan-jalan provinsi yang ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) PUPR-PKPP Riau di kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut Arief, kegiatan padat karya juga ada untuk pemukiman yang ditangani Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman.

"Jadi drainase-drainase pemukiman dan pasar-pasar yang tidak ditangani pasukan kuning (petugas kebersihan) Pemerintah Kota Pekanbaru, kita akan masuk. Untuk padat karya pemukiman ini kita hanya di Pekanbaru," terangnya.

Kemudian, tambah Arief, kegiatan padat karya digunakan untuk penanganan daerah irigasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). 

Disebutkan, kegiatan padat karya ini pekerjanya dari warga sekitar. Dengan anggaran sebesar itu, akan banyak masyarakat terdampak inflasi dan kenaikan harga BBM subsidi yang akan terbantu.nor

Hari Sumpah Pemuda, Gubri Syamsuar: Momentum Semangat Bangun Bangsa

Hari Sumpah Pemuda, Gubri Syamsuar: Momentum Semangat Bangun Bangsa

By redkoranriaudotco → Jumat, 28 Oktober 2022

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengimbau bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ini memiliki arti penting, karena ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersamaan dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia.

Ia menerangkan, tema peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 ini adalah bersatu bangun bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan.

Menurut dia, dengan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan, untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia.

"Tema ini menjadi pegangan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang," katanya saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam peringatan Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Riau, di Halaman Kantor Gubernur Riau, Jumat (28/10/22).

Syamsuar menyebutkan, inilah yang menjadi tekad bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa.

Dia mengungkapkan, semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah.

"Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang, apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang," ungkapnya.

Gubri melanjutkan, mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya.

Memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa, menggapai kejayaan Indonesia 

Sehingga pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa, dalam mewujudkan visi besar Indonesia emas 2045. Tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa.

"Marilah kita jadikan momentum ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Esa Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia," tutupnya.rls/nor

Rayakan Sumpah Pemuda di KFC Coffee 'Damaikan' Gen Z dan Boomers

Rayakan Sumpah Pemuda di KFC Coffee 'Damaikan' Gen Z dan Boomers

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-KFC Indonesia melalui unit bisnisnya, KFC Coffee, sejak awal kehadirannya, telah berkomitmen untuk menjadi melting pot atau tempat kumpul bagi semua generasi. 

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 2022, KFC Coffee menggelar kampanye bertajuk ‘Pour it All Out/Obrolin Semua’ yang mengandaikan dua generasi yang selama ini dikenal paling berjarak: Boomers dan Gen Z, saling memaafkan dan berdamai.

“Kita melihat bagaimana dua generasi ini sering bergesekan dari waktu ke waktu, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Kami pikir permasalahannya ada di ‘ketidaksalingpahaman’ di antara mereka. Kami bayangkan, bagaimana jika dua generasi tersebut duduk bersama untuk saling bicara dan memahami. Dan di saat situasi seperti ini kehadiran kopi selalu dapat ditemui di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia,” kata Eric Leong, Chief ExecutiveOfficer PT Fast Food Indonesia, Tbk. 

“Kami pikir, KFC Coffee merupakan tempat yang pas untuk mewujudkannya," tambahnya. 

‘Pour it All Out/Obrolin Semua’ menjadikan audio sebagai materi utama kreatif kampanyenya. 

Ada dua versi audio yang merupakan pembacaan atas Surat dari Gen Z untuk Boomers dan Surat dari Boomers untuk Gen Z.

Meski kedua surat ini terkesan terhubung, namun masing-masing surat bisa berdiri secara independen.  

Selain audio, KFC Coffee juga mengamplifikasi kampanye ini lewat materi print/cetak yang merupakan transkripsi dari format audio ke format teks dan dipasang di beberapa gerai, media luar ruang, hingga video digital. 

“Momen Sumpah Pemuda menjadi waktu yang tempat untuk menginisiasi kampanye ini. Karena kita tahu, setiap generasi pernah muda dan setuju untuk selalu bersatu demi Indonesia,” tutup Eric.rls/nor

Usai Ditahan Polisi, Bambang Tri Cabut Gugatan Ijazah Palsu Jokowi

Usai Ditahan Polisi, Bambang Tri Cabut Gugatan Ijazah Palsu Jokowi

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Bambang Tri Mulyono resmi mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pada Kamis kemarin (27/10).

Kuasa Hukum Bambang Tri, Ahmad Khozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Per tanggal hari ini, 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar 14.30 WIB," ujar Ahmad Khozinudin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTubenya, Kamis (27/10).

Ahmad kemudian membeberkan alasan kliennya akhirnya menempuh langkah ini. Ia menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan.

Dia mengatakan penahanan terhadap kliennya berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

Diketahui, Bambang Tri ditahan oleh polisi terkait kasus dugaan penodaan agama.

"Padahal klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami," kata dia.

Ahmad menyebut Bambag Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut maka kasus akan ditutup atau dianggap tidak ada.

Gugatan yang sebelumnya dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu didaftarkan pada 3 Oktober lalu.

Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan teregister dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat I Presiden Jokowi; tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU; tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR; serta tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti.

Sementara itu, Bambang Tri Mulyono ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama pada Kamis (13/10) lalu sekitar Pukul 15.44 WIB. Penangkapan Bambang itu dilakukan terkait ujaran kebencian dan penistaan agama.cnnindonesia/nor

Kronologi Bus Jemaah Umrah Kecelakaan di Makkah Tewaskan 2 WNI

Kronologi Bus Jemaah Umrah Kecelakaan di Makkah Tewaskan 2 WNI

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Salah satu bus jemaah umrah di Makkah, Arab Saudi, mengalami kecelakaan pada Selasa (25/10). Kecelakaan bus itu menyebabkan dua warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia.

Direktur Badan Hukum Indonesia dan Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan insiden itu merupakan kecelakaan tunggal.

"Kecelakaan bus jemaah umrah pada 25 Oktober. Terjadi kecelakaan tunggal bus yang membawa jemaah WNI kejadian jam 23.30 malam [waktu setempat]," kata Judha saat konferensi pers di gedung Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/19).

Kecelakaan terjadi di daerah Kholidiah, Makkah. Melalui pernyataan terpisah, Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, mengatakan kedua WNI yang tewas itu terdiri dari supir bus dan muthawwif atau pembimbing ibadah.

Nasrullah menuturkan bus itu membawa 50 jemaah umrah Indonesia. Ia mengatakan tidak ada jemaah umrah yang meninggal dalam kecelakaan itu.

Lima jemaah WNI mengalami luka ringan yang terdiri dari tiga jemaah perempuan dan dua laki-laki. Satu jemaah perempuan mengalami luka berat.

"Jemaah yang mengalami luka parah langsung dibawa ke ICU RS An-Nur Makkah. Kondisinya membaik dan diperkirakan besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. Semoga bisa segera umrah," ucap Nasrullah.

Sedangkan jemaah umrah yang selamat dan mengalami luka ringan, saat itu dapat melanjutkan perjalanan menuju hotel mereka di Makkah. Sebanyak 49 jemaah umrah ini juga sudah melaksanakan umrah.

Rombongan 50 jemaah umrah ini berangkat melalui Travel Mubina (Muasasah Abu Sarhad). Mereka mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah pada Selasa sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

Sekitar pukul 21.00 waktu setempat, mereka diberangkatkan dari bandara King Abdulaziz Jeddah menuju Makkah.

"Jemaah rencananya akan tinggal di Makkah sampai 3 November 2022. Setelah itu, mereka akan ziarah ke Kota Madinah," papar Nasrullah.

"Setelah empat hari di Madinah, jemaah direncanakan akan pulang ke Indonesia pada 8 November 2022," paparnya.cnnindonesia/nor

Direktur PAPU MA Puji Pelayanan Hukum Disabilitas PN Pekanbaru

Direktur PAPU MA Puji Pelayanan Hukum Disabilitas PN Pekanbaru

By redkoranriaudotco → Kamis, 27 Oktober 2022

Foto: Direktur PAPU MA RI Zahlisa Vitalita SH MH (tengah) didampingi Ketua PN Pekanbaru Dr Dahlan SH MH (kiri) dan Ketua PN Mungkid Dr Husnul Khotimah SH MH.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (PAPU) Mahkamah Agung (MA) RI Zahlisa Vitalita SH MH memuji pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Pekanbaru.

Apresiasi itu disampaikan Zahlisa usai melakukan peninjauan kelengkapan sarana dan prasarana bagi kaum difabel, Kamis (27/10/22) di PN Pekanbaru."Kelengkapan fasilitasnya sudah luar biasa, termasuk pegawai yang melayaninya,"kata Zahlisa didampingi Ketua PN Pekanbaru Dr Dahlan SH MH.

Zahlisa mengaku sengaja mengajak seluruh Ketua PN yang dibawah naungan Pengadilan Tinggi (PT) Riau untuk meninjau pelayanan disabilitas di PN Pekanbaru. Harapannya, PN Pekanbaru dapat dijadikan pilot project bagi pengadilan lainnya di Provinsi Riau.

"Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi permasalahan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Terutama di wilayah PN Pekanbaru,"harapnya.

Menurut Zahlisa, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ini sebagai upaya mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas yang ingin berurusan hukum di pengadilan. Baik sebagai saksi, terdakwa atau sebagai pihak tergugat atau penggugat dalam perkara Pidana maupun Perdata.

"Karena selama ini muncul penilaian bahwa di pengadilan kurang ramah terhadap kaum disabilitas. Dengan adanya fasilitas seperti guiding block (jalur pemandu-red), tentu akan memudahkan bagi Tuna Netra dalam mobilitasnya,"terang Zahlia lagi.

Zahlia menerangkan, jika semua pengadilan umum di Indonesia wajib memiliki sarana dan prasarana dan aparatur sipil negara (ASN) yang akan melayani penyandang disabilitas. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Direjn) Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI Nomor 169 Tahun 2020.

"Makanya kami mengajak seluruh Ketua Pengadilan Negeri  ke sini (PN Pekabaru-red). Karena menurut penilaian kami ini sudah yang paling baik,"tegas Zahlia.

Sementara Ketua PN Pekanbaru Dr Dahlan SH MH sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan Direktur PAPU MA RI tersebut. Menurutnya, kunjungan ini tentunya akan menjadi ukuran pihaknya untuk meningkatkan pelayanan penyandang disabilitas ke depannya.

"Agar pelayanan bagi kaum disabilitas yang kami lakukan dapat lebih sempurna. Adanya masukan-masukan yang diberikan akan kami tindaklanjuti dan sempurnakan ke depannya,"papar Dahlan.

Selain melakukan kunjungan failitas disabilitas, rombongan Ditrektur PAPU MA RI juga memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh hakim dan pegawai di lingkungan PN Pekanbaru. Bimtek pelayanan hukum bagi Disabilitas ini langsung diberikan oleh Ketua PN Mungkid Dr Husnul Khotimah SH MH.nor

DKP Riau Bantu Modal Usaha Pedagang Kecil Rp80 Juta dari Dana Zakat ASN

DKP Riau Bantu Modal Usaha Pedagang Kecil Rp80 Juta dari Dana Zakat ASN

By redkoranriaudotco →

Foto: Kepala DKP Riau Harman bersama para penerima bantuan modal usaha.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau Herman Mahmud menyerahkan bantuan modal usaha bagi pedagang kecil sebanyak dengan total Rp80 juta. 

Herman mengatakan, dana ini modal usaha ini merupakan uang zakat yang dikumpulkan dari para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DKP Riau. Disebutkan, ada sekitar 20 pedagang kecil yang menerima (mustahiq-red) dana zakat ini.

"Bantuan ini jumlahnya Rp80 juta yang dibagikan untuk 20 orang mustahiq. Setiap pedagang akan menerima bantuan sebesar Rp4 juta,"jelas Herman, didampingi Ketua II BAZNAS Provinsi Riau Jamaluddin.

Lebih jauh Herman meminta kepada para pedagang yang menerima bantuan modal usaha ini untuk dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan adanya bantuan dana ini, usaha pedagang semakin meningkat.

"Kalau pendapatan usahanya semakin meningkat, tentu yang menerima bantuan saat ini ke depannya dapat memberikan zakat ke pedagang lainnya. Itu harapan kita,"ungkap Herman.

Pada kesempatan itu Herman juga memaparkan, jika sejak tahun 2019-2022 DKP Riau telah mengumpulkan dana zakat dari ASN dengan total Rp952.859.630. Dana ini dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) DKP Riau.

Herman merincikan, di tahun 2019 terkumpul dana zakat sebanyak Rp200.565.591, Tahun 2020 sebanyak Rp230.408.322. Kemudian, di Tahun 2021 sebanyak Rp224.220.343 dan Tahun 2022 terkumpul sebanyak Rp297.665.374.

"Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, tentunya dana zakat yang dikumpulkan ini terus meningkat. Sehingga semakin banyak pula mustahiq yang akan kita berikan bantuan,"harap Herman.nor

Gubri Syamsuar dan Kapolda Iqbal Teken MoU Pengamanan Aset

Gubri Syamsuar dan Kapolda Iqbal Teken MoU Pengamanan Aset

By redkoranriaudotco →

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan Penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Riau, terkait bantuan pengamanan aset milik daerah. 

Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sering kali timbul gangguan di lapangan. Selain itu, juga kerap terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan itu di antaranya banyak gangguan di objek barang milik daerah. Kemudian, gugatan baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara kepada pemerintah daerah.

"Perlu adanya keseriusan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khusus sisi penamanan barang milik daerah," kata Syamsuar, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (27/10/2022). 

Ia menjelaskan, bahwa banyak aset milik Pemprov Riau yang diserobot atau dimiliki tanpa hak oleh pihak lain. Maka, perlu dilakukan langkah pengamanan terhadap aset ataupun terhadap barang milik pemerintah yang tersebar di berbagai Kabupaten kota di Provinsi Riau.

"Jadi ini juga sudah ada yang hilang dan ada juga yang dipersoalkan melalui pidana, perdata dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami meminta pertolongan kepada Kapolda Riau melalui penandatanganan kesepakatan ini," jelasnya.

Menurut orang nomor satu di Riau itu, untuk lebih mengoptimalkan pengamanan barang di daerah, diperlukan adanya kerja sama antara Pemprov Riau dengan Polda Riau. 

"Terutama dalam hal pengamanan barang di daerah terhadap aset yang dengan sengaja dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain," ucapnya. 

"Selain itu, juga untuk aset yang masih berperkara atau yang telah mempunyai keputusan inkcraht. Karena, sebagai aparatur pemerintah apa yang dikerjakan dan tugas sehari-hari pada dasarnya tidak pernah lepas dari hukum yang berlaku," sebut Syamsuar.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan, bahwa pengamanan barang milik daerah ini menjadi tugas kepolisian untuk mendukung Pemprov Riau.

"Kita tahu bahwa menjadi pemimpin daerah itu kerjasnya luar biasa untuk masyarakat, bisa dilihat dari berbagai aspek seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya," kata Iqbal.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Polda Riau. Hal itu dalam mendukung apapun sistem, target dan strategi program yang dilakukan oleh Pemprov Riau.

"Prinsipnya kami akan membantu dalam menjaga keamanan dan mengawasi aset milik Pemprov Riau. Aksi dari kepolisian tidak hanya penegakan hukum tapi kami melakukan kerja-kerja represif dan preventif," sebutnya.

Kapolda Riau mengungkapkan, bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya pencegahan, komunikasi, dan himbauan. 

"Kalau semakin banyak aset Pemprov Riau yang bermasalah dan diambil maka yang terkoreksi terlebih dahulu adalah Polda Riau," ungkap Muhammad Iqbal.

"Sebab itu, saya perintahkan semua pihak terkait di Polda harus betul-betul menguasai medannya. Pilah mana yang harus kita lakukan pengamanan, pengawasan dan, pencegahan terkait seluruh aset, mekanisme, target dan sasaran dari Pemprov Riau," tandasnya.rls/nor

Wujudkan Program Riau Hijau, Gubri Syamsuar: Demi Anak Cucu Kita....

Wujudkan Program Riau Hijau, Gubri Syamsuar: Demi Anak Cucu Kita....

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan Program Riau Hijau hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, Presiden Joko Widodo saat ini tengah mempersiapkan program yang sama yakni Indonesia Hijau. 

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hijau, satu diantaranya upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. 

Bahkan, Gubernur Syamsuar sudah menyiapkan program Riau Hijau didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau dan FITRA Riau mengadakan "Rembuk, Gotong Royong Membangun Riau Hijau". 

Rembuk ini merupakan komitmen Pemprov Riau dan pihak lainnya agar pembangunan berkelanjutan tetap dilaksanakan di Bumi Melayu Provinsi Riau. 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Syamsuar di Hotel Grand Central Pekanbaru, Kamis (27/10/2022). 

"Program ini sudah menjadi program nasional, karena itu kita sudah punya komitmen bagaimana ini (program Riau Hijau) kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari," imbuh Gubri. 

Syamsuar berharap, program Riau Hijau nantinya tidak hanya milik pemerintah saja, tetapi miliki semua pihak yang ada di Bumi Melayu Lancang Kuning. 

"Ini untuk keselamatan anak cucu kita dimasa yang akan datang," jelasnya. 

Gubri berharap semua pihak mendukung program Riau Hijau, baik dari pemerintah daerah (pemda), swasta, NGO (Non Government Organization), perguruan tinggi, media, dan lainnya. 

"Harapan kami agar semua pihak mendukung program ini agar nanti negeri kita selamat dari bencana yang tidak kita harapkan, apalagi kita tahu bahwa Riau paling luas lahan gambutnya. Riau juga punya potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, jadi ini juga harus diselamatkan," pungkas Gubernur Syamsuar.rls/nor

Gubri Syamsuar Uji Coba Tol Pekanbaru-Bangkinang

Gubri Syamsuar Uji Coba Tol Pekanbaru-Bangkinang

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar melakukan uji coba oprasional Tol Pekanbaru-Bangkinang, Kamis (27/10/22). 

Saat melakukan uji coba Tol Pekanbaru-Bangkinang Syamsuar tampak bersama Kapolda Riau Irjen Mohamad Iqbal, Branch Manager Tol Pekanbaru- Bangkinang AA GD Indrayana, Pj Bupati Kampar Kamsol dan pejabat forkopimda Riau.

“Pagi hari ini Tol Pekanbaru menuju Bangkinang, sebaliknya Bangkinang menuju Pekanbaru sudah dibuka,” kata Syamsuar.

Syamsuar menjelaskan, tol ini belum dikenakan tarif sebelum nantinya akan diresmikan.

“Sebelum Tol ini diresmikan kiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Masih gratis. Namun, tetap pakai kartu E-Tol. Karena ini masih uji coba selama waktu yang belum ditentukan,” jelas Syamsuar.

Ruas Tol Pekanbaru-Bangkinang yang saat ini dapat dilalui kurang lebih sejauh 31 kilometer dengan kecepatan 80 kilometer/jam hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit.

Dalam mengoperasikan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Hutama Karya menyiapkan sebanyak 106 personil dan 22 unit kendaraan siaga yang terdiri dari ambulans, derek, patroli jalan raya (PJR), derek, rescue, dan lainnya serta empat gardu tol otomatis (GTO), 31 Titik CCTV, dan dua titik variable message sign (VMS).

Syamsuar mengimbau agar masyarkat yang melintas tidak melebihi kecepatan maksimal yang sudah ditentukan.

“Tolong diperhatikan kecepatan penggunaan kendaraan. Persiapan kelengkapan kendaraan termasuk ban gundul tak bisa masuk sini. Kapasitas angkutan kalau over tidak bisa masuk tol,” ucap Syamsuar.

Dengan dibukanya Tol Pekanbaru-Bangkinang diharapkan dapat bermanfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat."Semoga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Riau. Kami ucapkan trima kasih kepada HK. Agar Jalan Tol ini berlanjut ke Sumbar,” tutupnya.rls/nor

Dua Kali Ditunda, Tokoh Masyarakat Dayun Dukung Pengadilan dan Polisi Eksekusi Lahan 1.300 Hektar

Dua Kali Ditunda, Tokoh Masyarakat Dayun Dukung Pengadilan dan Polisi Eksekusi Lahan 1.300 Hektar

By redkoranriaudotco →

Foto: Tokoh Masyarakat Dayun Umar Said.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tokoh Masyarakat Desa Dayun mendukung Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura dan aparat kepolisian untuk melaksanakan konstatering dan eksekusi lahan seluas 1.300 hektar di Kilometer 8 Desa Dayun, Kabupaten Siak.

Dukungan itu disampaikan salah seorang Toko Masyarakat Dayun Umar Said menanggapi tertundanya pelaksanaan eksekusi lahan perkebunan sawit tersebut. Dia berharap, aparat terkait tidak menunda eksekusi.

"Saya atas nama Tokoh Masyarakat Dayun minta eksekusi jangan lagi ditunda-tunda. Kami siap mendukung eksekusi dan jangan ragu-ragu,"kata Umar, Kamis (27/10/22).

Umar menjelaskan, jika lahan yang akan dieksekusi itu merupakan konflik antara PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan PT Karya Dayun (KD). Menurutnya, tidak ada masyarakat yang memiliki di atas lahan seluas 1.300 hektar itu.

"Tidak ada lahan masyarakat di situ. Itu adalah milik PT DSI,"tegasnya.

Umar tidak menampik, jika keberadaan PT DSI sangat membantu warga sekitar. Ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang bekerja di perusahaan tersebut.

Foto: Suharmansyah SH MH.

Namun katanya, sejak lahan itu dikuasai PT Karya Dayun, masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan sebagai pekerja."Bahkan untuk pergi memancing pun susah kita lewat di lahan itu,"kesalnya.

Terkait adanya sejumlah massa yang mengaku sebagai Warga Dayun dengan menghalangi pelaksanaan eksekusi, Umar membantahnya. Bahkan dia telah menyarankan masyarakat Dayun untuk tidak terlibat dalam konflik itu.

"Satu orang Masyarakat Dayun pun tidak ikut di situ, karena memang saya larang. Jadi bukan Masyarakat Dayun,"sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta aparat juru sita PN Siak dan kepolisian untuk tidak menuntaskan pelaksanaan eksekusi. Menurutnya, penegakan hukum harus dilaksanakan.

"Kami berharap kepada pihak kepolisian, agar betul-betul meneggakkan hukum. Tidak boleh takut,"tegas Umar lagi.

Terpisah, Suharmansyah SH MHselaku kuasa hukum PT DSI menegaskan, jika konflik antara pihaknya dengan PT KD telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Artinya, pelaksanaan konstatering dan eksekusi harus dilakukan.

"Karena kami selaku pemohon eksekusi, telah mengajukan ke pengadilan. Jadi eksekusi ini harus dilaksanakan,"sebut Suharmansyah.

Jika ada pihak-pihak yang keberatan karena merasa juga memiliki lahan di atas 1.300 hektar itu lanjutnya, diminta untuk menempuh jalur hukum."Kenapa harus ribut-ribut di lapangan,"tegasnya.

Anehnya sebut Suhermansyah, ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga ambil andil dalam konflik ini. Oknum LSM ini diduga 'mengaburkan' objek lahan yang dieksekusi tidak sesuai dengan sebenarnya.

"Dulu mereka (LSM-red) itu menyatakan objek bukan di situ dan lahan itu ada milik koperasi, namun itu terbantahkan. Sekarang mereka mengatasnamakan masyarakat Dayun, juga terbantahkan. Jadi Masyarakat Dayun yang mana?,"tegasnya.

Sebab itu, dia meminta kepada pihak-pihak yang merasa keberatan, untuk dapat berpikir positif. Lebih baik menempuh upaya hukum lain, ketimbang harus berkonflik dengan aparat kemananan di lapangan.

Untuk diketahui, PN Siak terpaksa dua kali menunda pelaksanaan kontatering dan eksekusi lahan 1.300 hektare itu yakni pada Rabu (3/8/22) dan Rabu (19/10/22) lalu, karena adanya perlawanan dari sekelompok masyarakat. 

Meski dibantu aparat keamanan, namun PN Siak tidak bisa melaksanakan eksekusi objek lahan yang terletak di jalur dua Jalan Siak-Dayun itu. Sehingga PN Siak harus menundanya hingga waktu yang belum ditentukan.

Sementara dari penolakan yang terjadi, karena masyarakat mengaku lahan objek eksekusi itu, bukan atas nama PT Karya Dayun. Massa menegaskan, jika lahan itu atas nama masyarkat dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).nor

Humas PT Pegadaian Wanti-wanti Penipuan Mencatut Nama Direksi

Humas PT Pegadaian Wanti-wanti Penipuan Mencatut Nama Direksi

By redkoranriaudotco → Rabu, 26 Oktober 2022

 

KORANRIAU.co- Humas PT Pegadaian Basuki Tri Andayani menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Direksi yang beredar akhir-akhir ini.

“Saat ini beredar upaya penipuan rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan Direktur Utama, Damar Latri Setiawan. Modusnya dengan cara mengirimkan undangan penerimaan calon karyawan baru untuk mengikuti tahapan seleksi di Jakarta. Selanjutnya mereka diminta mentransfer sejumlah uang untuk biaya transportasi dan penginapan. Informasi ini jelas palsu mengingat dalam setiap rekrutmen karyawan, para pelamar tidak dipungut biaya apapun”.

Lebih lanjut Basuki menuturkan bahwa saat ini juga beredar nomor Telegram dan Whatsapp palsu yang mengaku sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk, Elvi Rofiqotul Hidayah. Melalui nomor ini pelaku menawarkan barang-barang yang diklaim sebagai lelang dari Pegadaian.

“Perlu saya sampaikan bahwa sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) seluruh Insan Pegadaian dilarang melakukan bisnis pribadi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan bagi para pihak. Proses lelang dilakukan melalui proses resmi yang dilakukan di outlet-outlet Pegadaian, bazar atau pameran yang digelar Pegadaian”.

Dalam hal ini Direktur Utama tidak menangani proses rekrutmen karyawan, begitu pula Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk tidak melakukan transaksi langsung dalam proses lelang barang jaminan. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk hati-hati apabila mendapatkan informasi senada.

Basuki mengharapkan agar masyarakat hati-hati dan waspada, serta melakukan konfirmasi melalui outlet Pegadaian terdekat, call center 1500 569 atau Whatsapp resmi 0811 1500 569.rls/nor

 

 

BEM UI Kritik 3 Tahun Jokowi: Kerja, Kerja, Kerja Tapi Sia-sia

BEM UI Kritik 3 Tahun Jokowi: Kerja, Kerja, Kerja Tapi Sia-sia

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas tiga tahun kepemimpinannya.

Melalui unggahan video berdurasi 16 detik dalam akun Twitter resmi BEM UI @BEMUI_Official, mereka memvisualisasikan Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti tokoh Pinokio. Sementara Ma'aruf berada di belakang memegang erat pundak Jokowi.

Keduanya divisualisasikan lengkap dengan tulisan 'Kerja Kerja Kerja Tapi Sia-sia'. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut BEM UI juga turut menyertakan hastag #cukupsudah : kami lelah.

BEM UI menilai Jokowi tak pernah peduli terhadap suara rakyat yang memilihnya menjadi kepala negara, justru hanya memperburuk kehidupan rakyat.

"Jokowi adalah contoh baik bagi kita tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat, tetapi tidak pernah menunjukan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat," tulis BEM UI melalui unggahannya, Selasa (25/10).

Menurutnya, kepemimpinan Jokowi kian diperburuk dengan adanya Ma'ruf yang tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar.

"Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?" ujar BEM UI.

Mereka menyebut segala hal manis yang diucapkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin pada masa kampanye hanyalah angin lalu demi memuluskan jalan menuju kekuasaan tanpa pernah terealisasi maksimal.

BEM UI mengatakan bahwa hingga kini tidak ada satu pun janji politik keduanya yang terpenuhi dengan sempurna.

"Lebih dari setengah masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin telah berjalan, tetapi tak ada satupun janji-janji politik yang terpenuhi sempurna," tutur BEM UI.

Sejauh ini Istana Kepresidenan belum merespons kritik dari BEM UI tersebut.cnnindonesia/nor

Kronologi Serangan Udara Myanmar ke Konser di Kachin Tewaskan 80 Orang

Kronologi Serangan Udara Myanmar ke Konser di Kachin Tewaskan 80 Orang

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co-Setidaknya 80 orang tewas akibat serangan udara junta militer Myanmar ke salah satu konser di wilayah Kachin, markas kelompok etnis pemberontak, pada Minggu (23/10).

Seorang anggota tim penyelamat Myanmar melaporkan bahwa penyanyi dan musisi pengisi acara termasuk di antara 80 orang yang tewas dalam serangan itu. Ini merupakan jumlah korban serangan udara terbanyak sejak kudeta pecah tahun lalu.

Associated Press melaporkan bahwa serangan itu terjadi ketika kelompok pemberontak Organisasi Kemerdekaan Kachin sedang merayakan hari jadi mereka dengan menggelar konser. Perayaan itu juga digelar untuk merayakan kampanye organisasi untuk menyerukan otonomi di daerah itu.

Seorang juru bicara Asosiasi Seniman Kachin mengatakan bahwa pesawat militer Myanmar menjatuhkan empat bom ketika konser sedang berlangsung pukul 20.00 waktu setempat.

Saat itu, antara 300-500 orang menghadiri konser tersebut. Mereka langsung kocar-kacir dan puluhan di antaranya meninggal dunia.

Sejumlah saksi mata menuturkan ledakan besar terdengar sekitar pukul 20.30 waktu setempat di lokasi kejadian. Gedung-gedung dan bangunan lainnya di sekitar target ikut hancur akibat serangan udara.

Kantor informasi junta militer Myanmar mengonfirmasi bahwa mereka memang melancarkan serangan ke markas Brigade Kesembilan Tentara Kemerdekaan Kachin.

Menurut mereka, serangan itu merupakan "operasi yang dibutuhkan" sebagai respons atas tindakan "teroris" yang dilancarkan kelompok Kachin.

Namun, mereka membantah kabar militer membombardir konser. Mereka juga membantah informasi yang menyebutkan penyanyi dan warga sipil menjadi korban tewas dalam serangan itu.

AP melaporkan sekitar 80 orang tewas akibat insiden itu. Sementara itu BBC melaporkan sedikitnya 50 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka akibat bombardir tersebut.

Junta militer bahkan dilaporkan menghalang-halangi para korban serangan udara untuk dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras serangan udara paling mematikan sejak kudeta tahun lalu itu.

"Tindakan yang tampaknya penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil tidak bersenjata seperti itu tidak dapat diterima," kata PBB melalui pernyataan.

Dalam sebuah pernyataan bersama, kepala misi diplomatik di Myanmar termasuk Australia, Inggris, Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa mengatakan serangan itu "menggarisbawahi tanggung jawab rezim militer atas krisis dan ketidakstabilan ... dan mengabaikan kewajibannya untuk melindungi warga sipil."

Serangan ini juga berlangsung kala menteri luar negeri asosiasi negara Asia Tenggara (ASEAN) akan menggelar pertemuan pekan ini soal krisis di Myanmar.cnnindonesia/nor

Kadis Kominfotik Riau Dorong UMKM Melek Digital

Kadis Kominfotik Riau Dorong UMKM Melek Digital

By redkoranriaudotco → Selasa, 25 Oktober 2022

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU- UMKM di Riau terus didorong untuk melek digital. Kecakapan digital merupakan sebuah keniscayaan dalam bisnis di era ini. Tak cuma sebatas branding, kecakapan digital menjadi kunci penentu untuk meningkatkan pasar dengan harga bersaing.

Pandangan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, Selasa,(25/10/2022).

“Memang pada dasarnya sudah sangat banyak UMKM kita yang berhasil memanfaatkan digital untuk pengembangan usaha mereka. Terbukti, mereka bisa bersaing, terutama untuk melebarkan pasar dengan harga yang kompetitif, ya,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Erisman, Pemprov Riau akan terus mendorong pelaku UMKM di Riau untuk go digital, salah satunya dengan cara meningkatkan literasi digital pelaku usaha secara masif, baik melalui pelatihan maupun upaya-upaya lain.

“Misal, kita sudah menciptakan beberapa aplikasi pendukung untuk UMKM bisa lebih leluasa dalam memasarkan produknya. Salah satunya aplikasi Mata UMKM, dan lain-lain. Kegiatan literasi digital juga sering dilakukan, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya,” tuturnya.

“Pada dasarnya, sudah sangat banyak UMKM kita di sini yang berhasil membuktikan itu. Kecakapan dan literasi digital di era ini adalah sebuah keniscayaan, terutama untuk branding dan mendongkrak penjualan,” sebutnya.

Erisman menyebut, Riau merupakan salah satu provinsi dengan yang mana UMKM-nya sudah sangat melek digital dalam menjalankan usahanya. Dia menambahkan, menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, per Juli 2022, pelaku UMKM di Riau menempati angka tertinggi dalam pemanfaatan digitalisasi.  Selanjutnya, disusul oleh UMKM di Jambi, Lampung, Kepri, Yogyakarta, Banten, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

Para koresponden yang terdiri dari UMKM di dari 34 provinsi dengan rata-rata 83,30% menyatakan telah menggunakan media sosial untuk penjualan produk dan jasa. 

“Dari hasil survei itu menunjukkan UMKM di Riau berada di posisi tertinggi dalam penggunaan sosial media. Survei itu juga menyebut bahwa UMKM di Riau sudah terbiasa menjalankan bisnis secara online,” tutur Erisman.nor

Tekan Inflasi, Sekdaprov SF Hariyanto Minta Perbanyak Operasi Pasar

Tekan Inflasi, Sekdaprov SF Hariyanto Minta Perbanyak Operasi Pasar

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi tahunan di Indonesia saat ini berada pada angka 5,92 persen, sementara inflasi Provinsi Riau di angka 7,2 persen. 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan penyumbang terbesar melonjaknya inflasi di tanah air yakni BBM dan beras premium. Untuk itu, SF Hariyanto meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau menggelar operasi pasar beras. 

"Tidak hanya operasi pasar murah sembako saja yang digelar, namun perbanyak operasi pasar beras premium," pinta Sekdaprov Riau saat memimpin rapat pengendalian program dan kegiatan Inflasi Pemprov Riau Tahun 2022 di Gedung Menara Lancang Kuning, Selasa (25/10/2022). 

Jika Pemprov Riau tidak mengambil langkah-langkah antisipasi dalam pengendalian inflasi, SF Hariyanto menilai angka inflasi akan terus meninggi. 

Sekdaprov Riau mengimbau kepala OPD agar cepat merealisasikan anggaran bantuan (dengan dana belanja tidak terduga atau BTT) kepada masyarakat di Provinsi Riau yang terdampak inflasi. 

"Dana belanja tidak terduga itu disalurkan sebagai bentuk dukungan pengendalian inflasi. Nantinya, berguna agar daya beli masyarakat diharapkan bisa meningkat dan sekaligus bisa mengurangi beban masyarakat," jelasnya, sambil mengingatkan BTT sudah bisa direalisasikan menjelang akhir Oktober 2022.mc/nor 

Sidang Kasus Kredit Modal Kerja BPD, Ahli Pidana Sebut Masuk Ranah Perdata

Sidang Kasus Kredit Modal Kerja BPD, Ahli Pidana Sebut Masuk Ranah Perdata

By redkoranriaudotco →

Foto: Ahli Pidana Universitas Riau Erdiansyah SH MH saat memberikan keterangan di PN Pekanbaru.

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang kasus kredit modal kerja fiktif Rp 7,2 miliar dengan terdakwa Direktur CV Palem Gunung Raya (PGR) Arief Budiman (48) selaku debitur salah satu Bank BPD, kembali digelar Selasa (25/10/22) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Kali ini sidang mendengarkan keterangan Ahli Pidana.

Tim Kuasa Hukum terdakwa Boy Gunawan SH MH,dkk menghadirkan Ahli Pidana dari Universitas Riau (UR) Erdiansyah SH MH. Sidang ini dipimpin majelis hakim yang dipimpin Yuli Artha Pujayotama SH MH dibantu hakim anggota Yelmi SH MH dan Adrian HB Hutagalung SE SH MH.

Erdiansyah dalam keterangannya menyebutkan, jika penyidik menyatakan seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, harus dibuktikan berdasarkan delik materil dan bukan delik formil. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 25/PUU-XIV/2016.

"Artinya, dalam delik materil itu harus dibuktikan terlebih dahulu actual loss atau kerugian negara yang riil ditimbulkan bukan potensi kerugian negara. Untuk membuktikan kerugian negara itu harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),"kata Erdiansyah di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Shinta Dame SH MH, dkk. 

Pengacara juga mempertanyakan jika adanya kredit macet dan kredit fiktif di bank daerah apakah masuk ranah Pidana atau Perdata. Menurut Erdiansyah, dua hal itu sangat berbeda.

"Kalau bicara kredit macet, tentu itu masuk ranah Perdata. Tetapi kalau disitu ada fiktif, maka itu lingkup pidana. Tetapi kalau disitu ada akad atau janji dan agunan yang belum dieksekusi maka itu masuk ranah Perdata,"terangnya.

Karena menurut Erdiansyah, apabila terjadi akad atau perjanjian kredit di bank maka hal itu masuk ranah Perdata. Apalagi, akad kredit itu melalui tahapan dibuat di hadapan notaris.

"Sumber atau hulunya perkara itu didahului dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak karena adanya akad atau perjanjian,"jelasnya.

Erdianyah juga berpendapat, seharusnya jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan notaris yang membuat akta perjanjian tersebut ke persidangan sebagai saksi. Sehingga menjadi 'terang-benderang' apakah akad itu fiktif atau tidak harus diketahui dari keterangan notarisnya.

Apalagi kata Boy, terdakwa Arief membantah pernah menandatangani akad kredit dan pencairan di notaris itu dan terindikasi adanya pemalsuan tandatangan. Bahkan, pihaknya juga telah meminta dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium kriminal (Labkrim), namun tidak dilakukan penyidik.

Menurut Erdiansyah, seharusnya penyidik dapat melakukan pemeriksaan Labkrim untuk mengetahui tandatangan itu dipalsukan atau tidak. Seharusnya penyidik mencari kebenaran tandatangan itu untuk dijadikan alat bukti.

"Tandatangan itu identik atau non identik. Itu seharusnya yang dilakukan penyidik,'tegas Erdiansyah.

Usai pemeriksaan ahli, hakim kemudian melanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Namun Boy Gunawan meminta ke hakim agar pemeriksaan terdakwa ditunda satu pekan mendatang.

Arief Budiman menjadi terdakwa terkait kasus pemberian kredit modal kerja konstruksi dari pihak bank BPD di Jabar dalam hal ini mantan Manajer Bisnis Bank BUMD asal Jawa Barat Indra Osmer ( berkas terpisah-red), dengan jaminan Surat kontrak perintah kerja periode 2015-2018 lalu.

Pada 18 dan 23 Februari 2015, Arief selaku direktur sejumlah perusahaan mengajukan permohonan kepada pihak bank. Ini untuk mendapat faslitas kredit modal kerja konstruksi bank BPD Jabar cabang Pekanbaru.

Dalam melakukan pencairan kredit CV PB dan CV PGR diduga menggunakan surat perintah kerja fiktif. Terutama kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kuantan Singingi.

Selanjutnya pencairan kredit modal kerja kontruksi masuk ke rekening giro CV PB dan rekening giro CV PGR. Karena pakai surat perintah kerja fiktif mengakibatkan kredit macet CV PGR dan CV PB.

Sedangkan jumlah kerugian berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara akibat kredit macet CV PGR dan CV PB sebesar Rp 7,2 miliar. Di kasus tersebut turut diamankan barang bukti berkas kredit fiktif hingga rekening giro.

Akubat perbuatannya itu, Arief dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.nor

Lagi, Gubri Syamsuar Bantu 776 Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan Rohil

Lagi, Gubri Syamsuar Bantu 776 Alat Tangkap Ikan bagi Nelayan Rohil

By redkoranriaudotco →

KORANRIAU.co,PEKANBARU-Untuk kesekian kalinya Gubernur Riau H Syamsuar menyerahkan bantuan alat penangkap ikan jaring insang (gill net) para nelayan. Kali ini, Gubri menyerahkan sebanyak 776 unit gill net untuk tujuh kelompok nelayan (KN) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Selasa (25/10/22).

Gubri yang menyerahkan secara langsung alat bantu tangkap ikan itu dalam arahannya mengharapkan, agar dapat digunakan sebaik-baiknya. Tentunya, dapat meningkatkan hasil tangkapan bagi para nelayan.

"Kami mengharapkan manfaatkanlah alat ini dengan baik, agar hasil tangkapannya lebih banyak lagi. Sehingga tentunya nanti dapat meningkat perekonomian para nelayan,"kata Gubri, didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Riau Herman Mahmud.

Masih kata Gubri, pemberian bantuan hibah alat tangkap ikan merupakan program Pemprov Riau untuk membantu para nelayan di daerah pesisir. Oleh sebab itu, setiap tahunnya Pemprov Riau mengalokasikan anggarannya dalam APBD Riau.

Pada kesempatan itu Kepala DKP Riau Herman Mahmud menyebutkan, bantuan gill net yang diberikan untuk nelayan itu sebanyak 776 unit."Bantuan ini diberikan untuk tujuh kelompok Nelayan yang ada di Rohil,"terangnya.

Adapun ketujuh kelompok nelayan itu lanjut Herman diantaranya, Koperasi Usaha Bersama (KUB) Bintang Laut sebanyak 100 unit, Kelompok Nelayan Pesisir sebanyak 100 unit. Lalu, KUB Nelayan Bersatu sebanyak 100 unit, Kelompok Nelayan Bangkit Bersama 143 unit.

"Selanjutnya, untuk Kelompok Nelayan Maju Bersama sebanyak 95 unit, Kelompok Nelayan Samudra Harapan sebanyak 95 dan Kelompok Nelayan Ujung Bangsa sebanyak 143 unit. Sehingga total alat bantu ikan yang diserahkan Pak Gubernur itu sebanyak 776 unit,"ungkap Herman.  

Sementara Ketua Kelompok KUB Nelayan Bersatu Rusli G mengatakan, jika pihaknya sangat berterima kasih kepada Gubernur Riau H Syamsuar atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan alat tangkap ikan ini sangat bermanfaat bagi nelayan dalam mencari nafkah.

"Kami sangat memuji apa yang dilakukan pak Gubernur Syamsuar dengan memperhatikan kesejahteraan para nelayan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan bantuan ini,"tutur Rusli.

Hal senada juga diungkapkan oleh Darwin, selaku Ketua Kelompok Nelayan (KN) Maju Bersama, yang mengapresiasi kepedulian Gubri H Syamsuar terhadap nelayan. Pihaknya berjanji akan memanfaatkan alat bantu ini sebaik-baiknya.

Penyerahan alat bantu ikan ini juga disaksikan oleh Bupati Rohil H Afrizal Sintong, Wakil Bupati (Wabup) Rohil H Sulaiman. Selain itu, juga dihadiri pejabat stake holder terkait di lingkungan Pemkab Rohil.nor

Mudahnya Cari Modal Usaha saat Pensiun lewat BJB KPPB DiSayang

Mudahnya Cari Modal Usaha saat Pensiun lewat BJB KPPB DiSayang

By redkoranriaudotco →

 

 

KORANRIAU.co,BANDUNG – Saat ini, bank bjb memiliki inovasi produk untuk para ASN maupun anggota TNI/Polri yang akan memasuki usia pensiun. Produk tersebut di antaranya adalah Kredit Pra Purna Bhakti Grace Period dan bjb Kredit Pra Purna Bhakti Manfaat Ganda.

 

KPPB Grace Period (GP) merupakan fasilitas pinjaman sebelum pensiun yang jangka waktunya bisa melintasi usia pensiun dimana sumber pembayaran angsurannya berasal dari gaji pensiun setiap bulan. Sedangkan KPPB Manfaat Ganda (MG) merupakan fasilitas pinjaman sebelum pensiun yang sumber pembayaranya berasal dari tabungan hari tua/ THT yang dibayarkan sekaligus setelah efektif pensiun.

 

Kedua produk tersebut memiliki keistimewaan serupa, yakni mekanisme pembayarannya yang fleksibel dengan tagline “Kredit Sekarang Bayar Belakangan” alias ‘DiSayang’. Mekanisme pembayaran ini memungkinkan nasabah untuk tidak membayar angsuran bulanan sebelum efektif memasuki masa pensiun.

 

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, skema pembayaran ini dapat dimanfaatkan pegawai untuk merancang keuangannya dengan lebih matang di masa senja. Dana yang diperoleh dapat kembali diputar untuk bisnis yang menghasilkan.

 

"Jadi cara bayar angsuran kreditnya sangat fleksibel. ASN atau anggota TNI/Polri yang masih kerja tidak perlu membayar cicilan dengan potong gaji," ungkap Widi. Dia mengatakan, pembayaran angsuran baru akan dilakukan setelah nasabah tercatat efektif memasuki masa pensiun.

 

Nantinya, dana kredit yang diperoleh bisa digunakan untuk membangun hal produktif ketika pegawai telah purnatugas. Baik KPPB GP maupun KPPB MG bisa dipergunakan oleh nasabah yang memerlukan modal usaha guna meraih pundi-pundi rupiah meski tak lagi bekerja.

 

"Sehingga dana pensiun yang kemungkinan menjadi aset terakhir selepas bekerja tidak habis digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan menjadi bisnis yang berputar dan menghasilkan," ungkap Widi.

 

Dia mengatakan, syarat pengajuan keduanya tergolong mudah dan sederhana. Plafon pinjamannya juga tinggi dengan tenor panjang.

 

"Plafon pinjamannya bisa mencapai Rp500 juta. Jangka waktu kreditnya leluasa, mulai dari tiga tahun sampai 20 tahun dengan batasan usia maksimal nasabah 75 tahun pada saat kredit jatuh tempo," ungkap Widi.

 

Selain itu, dia mengatakan, suku bunga kredit keduanya sangat kompetitif. Nasabah juga bisa mendapat bebas biaya administrasi dengan syarat dan ketentuan berlaku serta selama periode program masih berlaku.

 

Adapun jangka waktu kredit untuk KPPB MG adalah minimal 4 bulan sampai dengan maksimal 39 bulan, dimana nasabah tercatat memiliki sisa masa kerja maksimal 36 bulan menjelang pensiun. Sedangkan jangka waktu maksimal untuk KPPB GP adalah 20 tahun, dimana nasabah tercatat memiliki sisa masa kerja 58 bulan menjelang pensiun.

 

Produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh ASN yang telah memiliki masa kerja selama lebih dari 10 tahun, dan lebih dari dan 15 tahun untuk anggota TNI/POLRI, terhitung sejak pengangkatan PNS sampai dengan Batas Usia Pensiun (BUP).

 

Persyaratan administrasi yang diperlukan cukup sederhana. Selain mengisi formulir dan menyerahkan berkas wajib, nasabah hanya perlu melampirkan minimal salah satu SK asli kepegawaian.

 

“Bahkan tidak perlu melampirkan surat rekomendasi atasan, persetujuan atasan ataupun bagian keuangan,” ungkap Widi.

 

Berikut ini merupakan persyaratan administrasi dari kedua produk lintas pensiun tersebut:

 

1. Formulir permohonan kredit

2. Melampirkan salah satu asli SK kepegawaian (calon pegawai/pegawai/pangkat terakhir)

3. Asli SK Pensiun

4. Copy identitas pribadi dan/atau pasangan yang meliputi: KTP, NPWP, KK, Surat Nikah/Akta Nikah, dan 2 lembar pas photo 3x4 terbaru

5. Copy KARPEG/KPE/KTA dan copy KARIP/KTPA

6. Copy ledger gaji terakhir dan buku tabungan

7 .Melampirkan asli SP3R dan AP-4A

8. Melampirkan surat pernyataan debitur

 

Berbagai kemudahan yang terdapat pada skema DiSayang menjadikan produk bjb KPPB GB dan KPPB MG sebagai solusi tepat kebutuhan finansial nasabah sebelum masa pensiun menjelang. Untuk itu, Anda yang bercita-cita tetap produktif dan menghasilkan di usia senja, segera daftarkan diri untuk memperoleh layanan keuangan KPPB GB ataupun KPPB MG ke bank bjb terdekat.rls/nor