KORANRIAU.co,PEKANBARU– Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar bersama Bupati dan Walikota sepakat untuk mewujudkan percepatan menuju Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) pada tanggal 1 Januari 2024 mendatang.
Komitmen bersama antar kepala daerah ini, ditandai dengan penandatanganan/MoU, Senin (4/7/22) di SKA Co-Ex Pekanbaru. Sejumlah Grand Strategi tekah disiapkan menuju UHC ini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin mengatakan, beberapa Grand Strategi yakni, pemanfaatan under kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Menurut data, per 4 Juli 2022 di Provinsi Riau sendiri terdapat 84.833 under kuota yang belum diisi oleh Kabupaten/Kota terdapat 84.833 jiwa.
"Data DTKS, sesuai amanat undang – undang itu didanai dengan dana PBI JK atau APBN. Jadi kita akan memindahkan peserta PBU Pemda kita sebanyak 211 ribu jiwa, kemudian ditambah non-JKN. Jadi data ini seharusnya semuanya masuk ke APBN, sehingga nanti APBD kita kosong. Kapanpun kita mau mengisi, akan bisa terisi. Jadi usulan penambahan kuota kita totalnya 606.661 jiwa,"kata Zainal.
Zainal menyebutkan, akan terjadi potensi efisiensi dana sebesar Rp305 miliar pertahun. Untuk itu, pihaknya bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaporv) Riau berencana untuk mendatangi Kementerian Sosial dalam rangka penambahan kuota.
Strategi selanjutnya kata Zainal, yaitu dengan memanfaatkan Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Stake Holder terkait. Hal ini terkait dengan pengenaan pelayanan publik.Contohnya di Kementerian Agama, persyaratan umroh, haji, nikah itu menggunakan BPJS kesehatan.Bagaimana masyarakat bisa masuk ke BPJS Kesehatan secara mandiri.
Pihaknya sebut Zainal, pada bulan lalu telah melakukan koordinasi dengan Dinkes, Dinsos dan BPJS Kabupaten/Kota terkait pengalihan DTKS PD Pemda menjadi PBI JK. Termasuk telah melakukan sosialisasi UHC 1 Januari 2024 bersama dengan beberapa Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
"Kita harapkan deklarasi UHC pada 1 Januari 2024 di 12 Kabupaten/Kota. Berdasarkan perhitungan BPJS, di bulan ini kemungkinan akan ada satu Kabupaten/Kota yang UHC. Kami akan mendorong itu,"ungkapnya.
Sementara Gubri H Syamsuar mengapresiasi komitmen seluruh Bupati dan Wakikota untuk mewujudkan UHC. Dia berharap, target U8HC pada 1 Januari 2024 akan terlaksana dengan baik.
Pada kesempatan itu, Gubri juga menyampaikan jika Pemprov Riau telag mengalokasikan Rp204 miliar untuk Jaminan Kesehatan. Adapun rincian anggarannya yakni, Rp161,7 miliar untuk peserta PBPU dan BP Pemda se-Prov Riau dengan jumlah 7.000 jiwa.
"Kemudian, Rp42,7 miliar untuk pembayaran kontribusi PBI JK se-Provinsi Riau dengan jumlah peserta sebanyak 1,6 juta jiwa. Serta RAPBD TA 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp223 miliar,"terang Gubri.
Terkait RAPBD 2023 lanjutnya sudah disiapkan dan saat ini masih dalam proses. Termasuk persoalan BPJS, dia berharap pelayanan bisa lebih disempurnakan dan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.
"Ini merupakan komitmen Pemprov Riau dalam melaksanakan dan mewujudkan amanat undang -undang (UU) terkait Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Serta demi terwujudnya Provindi Riau yang mencapai Jaminan Kesehatan Semesta pada 1 Januari 2024,"tuturnya.
Komitmen ini sebut Gubri, dilaksanakan berdasarkan UU Nomor (NO) 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya dibidang kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Selain itu, juga ada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Salah satu poinnya adalah menekankan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah – langkah agar setiap penduduk yang berada diwilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN.nor
No Comment to " Gubri dan Bupati/Walikota Komit Wujudkan Jaminan Kesehatan Semesta "