Pemkab Meranti Launching Smart Absen

KORANRIAU.co,MERANTI- PROGRAM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mulai diwujudkan secara bertahap dan pasti. Salah satunya yaitu menjadikan Meranti sebagai Smart City.

Untuk memulainya, Pemkab Meranti sudah mewujudkannya internal pemerintah. Sebut saja, pelaksanaan rapat koordinasi zoom meeting dengan seluruh pemerintah kecamatan dan desa yang tersebar di seluruh wilayah dan pulau. Kemudian yang terbaru, penerapan Smart Absensi atau absensi pintar berbasis elektronik menggunakan aplikasi.

Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH MM sejak tahun lalu terus menyampaikan bahwa penerapan Smart City akan mulai dimaksimalkan pada Tahun 2022. Hal itu untuk menyesuaikan dengan zaman saat ini. Selain itu, tentu saja untuk efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Smart city ini menjadi program yang telah kami rancang sejak awal. Kita ingin semuanya bisa menyesuaikan. Jadi tidak perlu lagi saya harus turun ke desa-desa untuk memantau kondisi di lapangan. Cukup dari handphone saja," ungkapnya.

H Adil juga menegaskan seluruh ASN juga harus dapat mendukungnya dan melakukan penyesuaian. Apalagi, saat ini sudah diterapkan Smart Absensi bagi seluruh ASN. Dimana, tidak akan ada lagi ASN yang berusaha mengelabui kehadiran. Karena absensi bisa diisi jika berada di wilayah perkantoran saja.

"Setelah melakukan uji coba beberapa bulan, hari ini kita launching penerapan absensi elektronik bagi seluruh ASN. Kita mau seluruhnya bisa menyesuaikan," pinta H Adil.

Selain dapat meningkatkan kedisiplinan, melalui Smart Absensi juga memudahkan untuk pemantauan ASN. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beserta Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian akan menerapkan absensi elektronik berbasis android bagi seluruh ASN baik PNS maupun Non-PNS melalui Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Launching  dan Penerapan absensi elektronik ini secara resmi mulai dilaksanakan dalam Apel Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriyah atau Tahun 2022 Masehi (Senin, 09 Mei 2022) di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang.

Absensi elektronik pada aplikasi SPBE ini dapat dilakukan oleh seluruh PNS dan Tenaga Non PNS pada titik koordinat yang telah ditentukan. Untuk Tenaga Non-PNS yang sudah diminta kembali bekerja, telah dipersiapkan proses registrasinya agar segera dapat digunakan. 

Sebelumnya seluruh PNS telah melakukan uji coba absensi selama beberapa bulan terakhir dan telah dilakukan pengembangan pada aplikasi ini. Dengan kata lain penerapan absensi elektronik ini akan mulai diberlakukan secara penuh.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kepulauan Meranti akan mendorong layanan publik berkinerja tinggi yang dimulai dari kontrol disiplin pegawai. Hal ini merupakan upaya peningkatan sistem manajemen kepegawaian di lingkungan Pemkab Meranti.

"Dengan demikian, data absensi masuk dan pulang dapat termonitor dan terpantau secara langsung secara real time, kapanpun dan dimanapun," tegas H Adil.

Absensi Elektronik tersebut menjadi bagian dalam menjadikan Meranti sebagai Smart City. Dimana, Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil, SH, MM, memiliki visi dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dibuktikan dengan penjabaran konsep Smart City dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026.

Sasaran utama dari Smart City adalah pelayanan publik yang prima. Smart City bukan hanya tentang internet, dimana kolaborasi seluruh Perangkat Daerah dan dukungan dari ASN dan seluruh masyarakat sangat diperlukan.

Smart city merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penerapan konsep Smart City dalam sebuah perencanaan sebuah kota adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kepulauan Meranti, Muhlisin, SKom, menyebutkan kunci sukses pengembangan Smart City di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu komitmen pimpinan dan kolaborasi antar stakeholder. Baik internal maupun eksternal.

"Leadership menentukan sekali, mulai dari bupati, hingga Pemerintah Pusat. Membangun tidak hanya dari pemerintah saja, tapi ada masyarakat, operator, dan lainnya," jelas Muhlisin.

"Bupati memiliki target dan komitmen yang kuat untuk menciptakan Smart City di Meranti, dan telah dijabarkan ke RPJMD 2021-2026, dan ia berharap kolaborasi ASN dan Masyarakat sangat menentukan kesuksesan smart city ini" tambahnya.

Muhlisin juga mengatakan tantangan yang besar lainnya yang tidak kalah penting adalah smart people. Karena secanggih apapun dan sehebat apapun sebuah sistem dan aplikasi, jika penggunanya tidak smart (pintar) tidak akan bisa dimanfaatkan. Membangun Smart City bukan hal sederhana, karena harus merubah paradigma masyarakat.

"Dan untuk memulai Smart City ini juga kita harus memulai dari orangnya (smart people) karna sistem berfungsi karena orang nya bukan mesinnya. Jadi, jika tidak kita mulai dari sekarang kapan lagi," tambahnya.

Diskominfotik Kepulauan Meranti bersama seluruh perangkat daerah yang ada secara bertahap akan terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Smart Absen berbasis android adalah bentuk nyata kearah pengembangan SPBE tersebut.

Selanjutnya, dari sisi infrastruktur pada tahun 2022 ini Diskominfotik Kepulauan Meranti akan membangun Command Center yang merupakan pusat kendali data dari seluruh OPD yang ada. Hal ini dalam rangka mendukung Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wali data pemerintah daerah untuk percepatan program satu data Indonesia.

"Kita dan seluruh OPD di Meranti akan terus mengembangkan SPBE ini. Nantinya kominfo akan membangun Command Center yang merupakan pusat kendali data seluruh OPD. Hal ini mendukung Diskominfo sebagai wali data pemerintah daerah dan percepatan program satu data Indonesia" pungkas Muhlisin.

Secara terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharudin MPd mengaku bahwa pihaknya telah merekap data pengguna aplikasi yang akan diterapkan tersebut.

"Kita sudah merekap data NIP dan nomor register honorer yang sudah diterima kembali bekerja. Insya Allah, mulai senin mereka sudah menggunakan absen online sama dengan PNS, jadi honorer diminta untuk memasang aplikasi SPBE di handphonenya," ungkapnya.

Bakharudin juga berharap agar pengguna aplikasi SPBE ini bisa diterapkan secara maksimal oleh ASN maupun tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kita harapkan semua tenaga honorer sudah menggunakan aplikasi ini untuk absen. Walaupun belum punya hp android, bisa numpang hp android kawan. Yang jelas, tetap menggunakan fotonya," jelasnya.

Mengenal Konsep Smart City Adil-Asmar

Memimpin sebuah pemerintahan di era digital seperti saat ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi kepala daerah, untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Serta memberikan pelayanan publik yang prima, mudah dan cepat kepada masyarakat.

Pasangan Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil dan Wabup Asmar memandang teknologi informasi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu sejak awal memimpin, dirinya mulai menyusun kebutuhan dasar dalam upaya mewujudkan visi Meranti Maju dengan konsep Smart City.

"Kita bersyukur bupati saat ini peduli akan pentingnya teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemerintahan," kata Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kepulauan Meranti Muhlisin, SKom, belum lama ini.

Beberapa tahapan yang telah dimulai oleh pemerintah kabupaten, diantaranya penguatan peran Kominfo Setdakab sebagai pilot project. Melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bagian Kominfo di Setdakab ditingkatkan status menjadi dinas sendiri.

Dengan perubahan itu, Dinas Kominfo memiliki kewenangan yang lebih luas dalam tugas dan fungsinya membantu bupati melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Penguatan Infrastruktur Dasar

Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Postel Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kepulauan Meranti, Amat Safi,i M.Kom menjelaskan, beberapa langkah untuk menunjang penerapan teknologi informasi tersebut ditargetkan rampung di Tahun 2022 ini.

Diantaranya, pembangunan infrastruktur dasar internet, baik jaringan broadband ataupun mobile broadband. 

"Oleh karena Meranti ini terdiri dari kepulauan maka akses internet ada keterhambatan," ujarnya.

Oleh karena itu, di Tahun 2021 lalu Pemkab Meranti telah membangun jaringan teknologi informasi dengan V-Sat di empat kecamatan yang belum mendapatkan akses internet maksimal. Yakni Kecamatan Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Pulau Merbau dan Kecamatan Tasikputri Puyu.

Artinya, saat ini fasilitas kecamatan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mendapatkan pasokan jaringan internet. Sekaligus peralatan dan perlengkapan penunjang untuk melakukan rapat secara virtual dengan cara video conference.

"Buktinya Bupati sudah melakukan Musrenbang dengan cara zoom meeting bersama camat dan kepala desa seluruh Meranti. Termasuk rapat bersama kepala sekolah se-Meranti, dan juga rapat Satgas Covid" ungkap Safi'i.

Langkah berikutnya, tambah Syafi,i, yakni membangun dan menambah kapasitas data center atau tempat menyimpan dan mengolah seluruh data yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Meranti.

Dalam penyusunan data center itu, Pemkab telah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Meranti pada Tahun 2021 lalu terkait Satu Data Indonesia. 

"Jadi kita memiliki Big Data sesuai rekomendasi dan standar BPS. Sehingga data itu memenuhi syarat untuk digunakan, baik untuk perencanaan maupun pengambilan keputusan pimpinan," sebutnya.

Kemudian untuk melengkapi sistem yang telah terbangun tersebut, diperlukan aplikasi pendukung yang dapat digunakan dan diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Syafi'i menyebut, Dinas Kominfo sudah memiliki banyak aplikasi yang dibangun secara mandiri dan siap digunakan.

"Misalnya kita sudah punya aplikasi agenda kepala daerah, daftar hadir berbasis android bagi ASN, juga ada dashboard untuk pendidikan, kesehatan dan juga aplikasi pengaduan masyarakat," sebutnya 

Dia mencontohkan, dengan aplikasi pengaduan, maka masyarakat akan lebih mudah melapor terkait apa saja permasalahan. Terutama dalam hal pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan. Nantinya semua laporan tersebut akan diterima langsung oleh kepala daerah dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait.

Begitu juga dengan dashboard pendidikan, kata Syafi,i. Nantinya akan merangkum semua data terkait pendidikan di Meranti. Mulai dari tingkat rasio pendidikan, jumlah sekolah, siswa, guru dan lain sebagainya.

"Jadi semua itu bisa dipantau langsung oleh kepala daerah dengan sangat mudah dan praktis, karena bisa diakses lewat smartphone," kata Dosen AMIK Selatpanjang itu.

Command Center atau Pusat Kendali

Setelah semua perangkat, jaringan dan pusat data dipenuhi, Kominfo Meranti kini sedang bergerak menyiapkan Command Center atau pusat kendali berbasis teknologi informasi tentang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Lewat fasilitas ini, bisa mempercepat akselerasi data dan informasi secara digital kepada kepala daerah sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Tentunya data dari seluruh satuan kerja akan terintegrasi, sehingga bisa diakses oleh pucuk pimpinan kapan saja dan di mana saja.

"Kita akan sangat terbuka terhadap informasi publik. Intinya pimpinan akan lebih mudah mengawasi kinerja aparaturnya dan masyarakat juga diberi ruang untuk mengontrol pemerintahan," sebutnya.

Pengaturan Jaringan Interkoneksi antar OPD

Untuk makin memaksimalkan kinerja aparatur pemerintahan di Kota Sagu, Kominfo juga akan melakukan pengaturan jaringan interkoneksi antar organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikatakan Kabid Aplikasi Diskominfo Meranti itu, Maret ini simpul jaringan internet OPD akan berada di Bagian Kominfo. Menurutnya, dengan begitu akan dapat menghemat anggaran internet yang selama ini dianggarkan pada masing-masing OPD.

"Selain itu kita juga bisa memfilter konten-konten tidak layak pada saat jam kerja. Seperti youtube, film korea dan lain-lain. Ini akan memaksimalkan kinerja masing-masing OPD," jelasnya.

Penguatan Internet untuk Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Meranti juga menargetkan pemasangan 10 titik hotspot internet gratis bagi warga di ibukota kabupaten, Selatpanjang. Penambahan fasilitas internet yang bisa diakses lewat wi-fi itu bertujuan memudahkan warga, terutama para siswa dan pelajar untuk menunjang tugas-tugas belajar dengan akses internet gratis.

"Kita targetkan di tahun ini ada 10 titik. Posisinya khusus di tempat keramaian, seperti RTH LAMR, Taman Cik Puan dan fasilitas publik lainnya," sebut Amat Syafi,i.

Sedangkan untuk wilayah luar ibukota, Kominfo Meranti telah memetakan desa yang masih tidak mendapatkan sinyal (blind spot) telepon atau internet. Data tersebut juga sudah diajukan ke pihak Telkom.

"Ada 14 desa yang blind spot, dan ini sudah kita komunikasikan ke Telkom untuk dilakukan penguatan sinyal atau membangun menara telekomunikasi," katanya. 

GM Telkom Wilayah Telekomunikasi Riau Daratan, Agung Tri Cahyono, mengatakan, dalam waktu dekat akan segera memulai progres pendataan wilayah yang belum mendapatkan layanan internet secara maksimal atau yang belum sama sekali.

"Pokoknya kita full support. Untuk langkah awal, kami akan minta data dulu dari Kominfo Meranti, daerah mana saja yang urgen," kata Agung saat bertemu Bupati Adil belum lama ini di Pekanbaru.

Agung juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Bupati Adil dalam penyediaan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat di Meranti. Menurutnya, inovasi pelayanan publik berbasis digital harus didukung dengan infrastruktur jaringan yang bagus.

"Ini satu hal yang luar biasa dari bapak Bupati Kepulauan Meranti. Beliau punya spirit yang bagus agar masyarakatnya bisa maju," ujar GM Telkom Riau Daratan itu.

Lompatan Baru Pelayanan Publik

Kabupaten paling bungsu di Provinsi Riau ini sudah siap menjalankan sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas atau juga sering disebut smart governance. Bupati Adil dan Asmar siap membuat sebuah lompatan baru yang akan memicu peningkatan pelayanan publik di Kepulauan Meranti.

Sebagai kepala daerah di era milenial yang serba digital, smart governance akan membantunya dalam mewujudkan tata kelola pamong pemerintahan daerah yang baik. Kemudian juga akan meningkatkan kualitas birokrasi dengan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi penyelenggaraan pemerintahan.

Tentunya semua inovasi yang dijalankan oleh Pemkab Kepulauan Meranti itu bertujuan pada kepuasan masyarakat, dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima. Dengan kecanggihan teknologi, didukung perangkat serta SDM mumpuni, Adil-Asmar akan semakin mudah memantau kinerja jajarannya. Juga cepat tanggap terhadap apa yang menjadi masalah di masyarakatnya.

"Saya tinggal lihat hp saja apa yang menjadi aduan masyarakat. OPD yang bersangkutan akan saya perintahkan untuk menangani. Jika tidak bisa, siap-siap dievaluasi," ujar Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM.ADV

Subjects:

BERITA UTAMA Kepulauan Meranti

Share This: