KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berdampak dengan tutupnya sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Riau.
Besarnya dampak kebijakan itu disampaikan oleh Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah dan Forkopimda se Riau di Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (25/4/2022). Diungkapkannya, berdasarkan laporan Wakil Bupati (Wabup) Rohil, setidaknya ada dua PKS yang bakal tutup.
"Sudah ada dua daerah (Rohil dan Inhu, red) yang melaporkan dampak dari kebijakan tidak boleh ekspor CPO. Yang menjadi persoalan, kemungkinan ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang akan tutup karena mereka beroperasi kan sesuai kebutuhan pasar,"tegas Gubri.
Gubri memaparkan, akibat tidak diekspor CPO itu, maka otomatis hasil sawit petani akan menumpuk di PKS. Akibatnya, PKS tak sanggup lagi menampung hasil panen sawit.
"Wabup Rohil tadi bilang di sana sudah bertumpuk-tumpuk truk bawa buah tapi belum bisa diterima PKS. Ini masih kami cermati terus bagaimana solusinya,"papar Gubri.
Kejadian seperti ini lanjut Gubri, merupakan dampak dari kebijakan dengan tidak boleh ekspor. Makanya pihaknya terus mencermati dan sudah berkoordinasi dengan Wakapolda, Danrem 031 Wirabima, Kabinda untuk memantau perkembangan ini dalam beberapa hari ke depan.
Nantinya, dari hasil dari pantauan tersebut pihaknya akan menjadi bahan pertimbangan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. Sebagai informasi kondisi di daerah dengan adanya kebijakan tidak boleh ekspor minyak goreng.
"Supaya ini nanti bisa menjadi bahan laporan kita ke Jakarta. Apalagi sekarang orang mau menyambut lebaran, orang butuh uang, mudahan-madahan tidak terjadi hal-hal yang tak kita harapkan,"ulasnya.
Gubri berharap, pemerintah pusat dapat mencarikan solusi masalah ini. Sehingga sawit petani bisa diterima oleh PKS yang ada di Riau.nor
No Comment to " Dampak Larangan Ekspor CPO, Sejumlah PKS di Riau Terancam Tutup "