KORANRIAU.co,PEKANBARU - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Riau harus melakukan langkah strategis menekan inflasi, khususnya mengantisipasi jelang masuknya Ramadhan tahun 2022.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau Muhamad Nur dalam acara High Level Meeting TPID se Riau di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (2/3/22).
Menurutnya, TPID harus lebih prepare mempersiapkan antisipasi menjelang Ramadan dan lebaran supaya dapat menekan inflasi di daerah.
"Saat ini tekanan inflasi di provinsi akan mengalami peningkatan menjelang ramadhan. Untuk itu, TPID harus melakukan upaya strategis mengendalikan inflasi tersebut," terangnya.
Dijelaskan, Data BPS Riau menyebutkan, selain cabe, kelangkaan minyak goreng (Migor) menjadi salah satu penyebab inflasi yang terjadi di Riau.
Terkait hal itu, Muhamad Nur mengatakan perlunya upaya dalam implementasi harga eceran tertinggi (HET), seperti yang telah dilakukan Pemprov Riau yaitu telah melakukan rapat koordinasi TPID Provinsi Riau pada 3 Februari lalu dengan agenda pembahasan kebijakan harga minyak goreng di Riau.
"Upaya yang telah dilakukan juga monitoring dan inspeksi mendadak (sidak) ke ritel modern, pasar tradisional dan gudang distributor oleh satgas pangan," lanjutnya.
Selain itu, Bulog Riau dan Kepulauan Riau juga mengadakan pasar murah ke 39 lokasi yang disebar di wilayah Pekanbaru, Tanjung Pinang, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, Rengat dan Kampar.
"Upaya yang kita lakukan ini juga berpengaruh terhadap penurunan harga minyak goreng (yang saat ini harganya masih tinggi). Untuk itu upaya seperti ini harus menjadi koordinasi kita bersama," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyatakan perlunya dukungan pihak dari Kepolisian Daerah dalam melakukan monitoring sehingga tidak ada spekulasi yang berlebihan. Selain itu, keberadaan satgas pangan itu sangat penting untuk mengurangi spekulan agar tidak melakukan penimbunan yang berlebihan yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan suplai barang di pasar.
Adapun langkah strategis mengawal implementasi HET diantaranya, melakukan pengawasan intensif agar tidak ada penumpukan stok minyak goreng oleh pedagang. Melakukan komunikasi intensif kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panic buying.
"Juga memastikan distribusi minyak goreng subsidi berjalan lancar dan merata pada masyarakat serta mendorong eksportir CPO untuk mengutamakan pasar dalam negeri agar pasokan bahan baku memadai kebutuhan industri dalam negeri," pungkasnya.
Sekda Respon
Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto menyampaikan, Pemerintah Provinsi Riau akan menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini dengan penyusunan surat permohonan oleh Gubernur kepada Presiden untuk pendirian pabrik minyak goreng di Provinsi Riau sebagai strategi pemenuhan dalam provinsi.
Lebih lanjut, untuk menjamin masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan stok minyak goreng, Bulog Divreg Riau dan Kepri akan menambah lokasi Operasi Pasar Murah ke wilayah yang belum pernah didatangi. Disperindag Provinsi Riau juga akan kembali melaksanakan Operasi Pasar Minyak Goreng Curah dalam waktu dekat.
Sebagai langkah antisipasi adanya aksi spekulasi atau penimbunan oleh oknum, Satgas Pangan Polda Riau secara berkesinambungan melakukan monitoring dan pengawasan ke pasar dan gudang distributor.ridwan
No Comment to " TPID Harus Berinovasi Kendalikan Inflasi di Riau "