KORANRIAU.co-Sejumlah elemen masyarakat menolak keras teror negara di Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah menghentikan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener.
Salah satu penolakan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah angkat kaki dari Wadas jika tidak bisa meyakinkan warga secara baik-baik.
"Kita ingin agar proses yang dilakukan pemerintah mengedepankan musyawarah. Jangan ada teror karena ini kan untuk kemaslahatan," kata Ketua Tanfidziyah PBNU Fahrurrozi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan teror negara lewat penerjunan ribuan polisi. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menarik ribuan aparat dai Wadas.
"Mendesak Kapolri untuk mengendalikan tindakan aparat kepolisian di Desa Wadas," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqqodas kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).
Penolakan serupa juga datang dari Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alissa meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran lahan di Desa Wadas dan melepas warga yang ditahan.
"Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," kata Alissa lewat akun Twitter @AlissaWahid, Rabu (9/2).
Amnesty International Indonesia (AII) juga menyuarakan hak para warga Wadas. Mereka mengkritik keras intimidasi terhadap warga Wadas dengan penerjunan ribuan aparat keamanan.
Hal yang sama juga diutarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM) itu menuntut kepolisian untuk menarik pasukan dari Wadas.
"Polsek Bener untuk membebaskan semua warga yang telah ditangkap secara sewenang-wenang. Polda Jateng menarik mundur seluruh aparat yang melakukan pengamanan dalam pengukuran tanah di Desa Wadas," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti melalui keterangan tertulis, Selasa (8/2).
Sebelumnya, ribuan aparat keamanan diterjunkan ke Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para aparat dikerahkan untuk mengamankan pengukuran lahan Bendungan Bener.
Meski demikian, aparat justru melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Wadas yang menolak pembangunan bendungan. Polisi menangkap puluhan orang warga sejak Selasa (8/2).cnnindonesia/nor
CNN Indonesia
Rabu, 09 Feb 2022 10:14 WIB
Bagikan :
PBNU, Muhammadiyah, KontraS hingga putri Gus Dur turut mengecam aksi represif polisi terhadap masyarakat Desa Wadas. Masyarakat Desa Wadas menolak proyek Bendungan Bener. Aparat meresponsnya dengan tindakan represif lewat pengepungan dan penangkapan warga.Foto: Detikcom/Rinto Heksantoro
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah elemen masyarakat menolak keras teror negara di Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah menghentikan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener.
Salah satu penolakan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah angkat kaki dari Wadas jika tidak bisa meyakinkan warga secara baik-baik.
"Kita ingin agar proses yang dilakukan pemerintah mengedepankan musyawarah. Jangan ada teror karena ini kan untuk kemaslahatan," kata Ketua Tanfidziyah PBNU Fahrurrozi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan teror negara lewat penerjunan ribuan polisi. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menarik ribuan aparat dai Wadas.
Lihat Juga :
[img-title]
Warga Terintimidasi, Makin Banyak Polisi Kepung Desa Wadas Hari Ini
"Mendesak Kapolri untuk mengendalikan tindakan aparat kepolisian di Desa Wadas," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqqodas kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).
Penolakan serupa juga datang dari Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alissa meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran lahan di Desa Wadas dan melepas warga yang ditahan.
"Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," kata Alissa lewat akun Twitter @AlissaWahid, Rabu (9/2).
Amnesty International Indonesia (AII) juga menyuarakan hak para warga Wadas. Mereka mengkritik keras intimidasi terhadap warga Wadas dengan penerjunan ribuan aparat keamanan.
Lihat Juga :
[img-title]
Polisi Disebut Tangkap Warga Wadas yang Berkeliaran, Termasuk Anak SMP
Hal yang sama juga diutarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM) itu menuntut kepolisian untuk menarik pasukan dari Wadas.
"Polsek Bener untuk membebaskan semua warga yang telah ditangkap secara sewenang-wenang. Polda Jateng menarik mundur seluruh aparat yang melakukan pengamanan dalam pengukuran tanah di Desa Wadas," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti melalui keterangan tertulis, Selasa (8/2).
Sebelumnya, ribuan aparat keamanan diterjunkan ke Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para aparat dikerahkan untuk mengamankan pengukuran lahan Bendungan Bener.
Meski demikian, aparat justru melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Wadas yang menolak pembangunan bendungan. Polisi menangkap puluhan orang warga sejak Selasa (8/2).
UPDATE TERKINI PENANGKAPAN WARGA WADAS
Berikut update sampai pukul 16.59. Akan tetapi sampai saat ini korban penangkapan terus bertambah.#WadasMelawan #WadasTolakTambang #WadasMemanggil #WadasOraDidol #StopPengukuranDiWadas #StopAparatMasukWadas pic.twitter.com/HbnGZHBlrY
— Wadas Melawan (@Wadas_Melawan) February 8, 2022
Baca artikel CNN Indonesia "Ramai-ramai Kecam Aksi Aparat di Wadas, NU & Muhammadiyah Buka Suara" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209093532-20-756863/ramai-ramai-kecam-aksi-aparat-di-wadas-nu-muhammadiyah-buka-suara.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
CNN Indonesia
Rabu, 09 Feb 2022 10:14 WIB
Bagikan :
PBNU, Muhammadiyah, KontraS hingga putri Gus Dur turut mengecam aksi represif polisi terhadap masyarakat Desa Wadas. Masyarakat Desa Wadas menolak proyek Bendungan Bener. Aparat meresponsnya dengan tindakan represif lewat pengepungan dan penangkapan warga.Foto: Detikcom/Rinto Heksantoro
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah elemen masyarakat menolak keras teror negara di Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka meminta pemerintah menghentikan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener.
Salah satu penolakan datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah angkat kaki dari Wadas jika tidak bisa meyakinkan warga secara baik-baik.
"Kita ingin agar proses yang dilakukan pemerintah mengedepankan musyawarah. Jangan ada teror karena ini kan untuk kemaslahatan," kata Ketua Tanfidziyah PBNU Fahrurrozi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan teror negara lewat penerjunan ribuan polisi. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menarik ribuan aparat dai Wadas.
Lihat Juga :
[img-title]
Warga Terintimidasi, Makin Banyak Polisi Kepung Desa Wadas Hari Ini
"Mendesak Kapolri untuk mengendalikan tindakan aparat kepolisian di Desa Wadas," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqqodas kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).
Penolakan serupa juga datang dari Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alissa meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran lahan di Desa Wadas dan melepas warga yang ditahan.
"Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," kata Alissa lewat akun Twitter @AlissaWahid, Rabu (9/2).
Amnesty International Indonesia (AII) juga menyuarakan hak para warga Wadas. Mereka mengkritik keras intimidasi terhadap warga Wadas dengan penerjunan ribuan aparat keamanan.
Lihat Juga :
[img-title]
Polisi Disebut Tangkap Warga Wadas yang Berkeliaran, Termasuk Anak SMP
Hal yang sama juga diutarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM) itu menuntut kepolisian untuk menarik pasukan dari Wadas.
"Polsek Bener untuk membebaskan semua warga yang telah ditangkap secara sewenang-wenang. Polda Jateng menarik mundur seluruh aparat yang melakukan pengamanan dalam pengukuran tanah di Desa Wadas," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti melalui keterangan tertulis, Selasa (8/2).
Sebelumnya, ribuan aparat keamanan diterjunkan ke Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para aparat dikerahkan untuk mengamankan pengukuran lahan Bendungan Bener.
Meski demikian, aparat justru melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Wadas yang menolak pembangunan bendungan. Polisi menangkap puluhan orang warga sejak Selasa (8/2).
UPDATE TERKINI PENANGKAPAN WARGA WADAS
Berikut update sampai pukul 16.59. Akan tetapi sampai saat ini korban penangkapan terus bertambah.#WadasMelawan #WadasTolakTambang #WadasMemanggil #WadasOraDidol #StopPengukuranDiWadas #StopAparatMasukWadas pic.twitter.com/HbnGZHBlrY
— Wadas Melawan (@Wadas_Melawan) February 8, 2022
Baca artikel CNN Indonesia "Ramai-ramai Kecam Aksi Aparat di Wadas, NU & Muhammadiyah Buka Suara" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220209093532-20-756863/ramai-ramai-kecam-aksi-aparat-di-wadas-nu-muhammadiyah-buka-suara.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
No Comment to " Ramai-ramai Kecam Aksi Aparat di Wadas, NU & Muhammadiyah Buka Suara "