KORANRIAU.co,PEKANBARU- Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Kepulauan Meranti dr H Misri Hasanto, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi alat rapid test Covid-19 meminta dibebaskan dari segala dakwaan jaksa.
Permintaan Misri itu disampaikannya melalui kuasa hukumnya Wahyu Awaluddin SH MH kepada majelis hakim yang dipimpin Dr Dahlan SH MH pada sidang teleconverence, Selasa (22/2/22) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru."Kami meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwan atau tuntutan hukum tersebut,"tegas Wahyu.
Pengacara juga meminta kepada hakim untuk membebaskan terdakwa Misri dari tahanan. Kemudian meminta untuk memulihkan hak terdakwa baik kedudukan, harkat dan martabatnya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Sri Mulyani Anom SH menuntut terdakwa Misri selama 1 tahun 3 bulan (15 bulan-red) penjara. Terdakwa dinyatakan bersalaj melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain hukuman penjara, Misri juga pidana Denda sebesar Rp 50juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayarakan, maka dapat diganti dengan pidana 3 bulan kurungan.
Tidak hanya itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp194.900.798. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan.
Dugaan korupsi alat rapid tes yang dilakukan terdakwa terjadi sekitar Bulan Januari- September 2020 dan Juni 2021 lalu. Berawal ketika Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru Sarifuddin Saragih mengirimkan surat kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti terkait Pemberitahuan Kegiatan Rapid Test Covid-19 dan Permohonan Bantuan Tenaga Kesehatan.
Dalam surat tersebut menyebutkan, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru akan mengadakan rapid test covid-19 dengan sasaran masyarakat Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang. Dimana jadwal disesuaikan dengan permohonan instansi terkait dan dalam surat tersebut juga disampaikan permohonan dari KKP Kelas II Pekanbaru agar dibantu tenaga kesehatan sebagai pelaksana.
Bupati kepulauan Meranti selaku Ketua Satgas covid-19 Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima surat KKP Kelas II Pekanbaru itu, lalu memberitahukan kepada terdakwa Misri untuk menindaklanjuti program itu. Selanjutnya, terdakwa menyurati KKP Kelas II Pekanbaru dengan memberikan data dengan sasaran sebanyak 2.276 orang yang akan di rapid test.
Adapun rincian sasaran yang akan dirapid tes itu yakni, Dinas Kesehatan 62 orang, RSUD 450 orang, UPT Puskesmas 450 orang, Polres Kep. Meranti 300 orang, Kantor KKP Selatpanjang 6 orang, Kantor KSOP Selatpanjang 60 orang, Kantor Pelindo Selatpanjang 14 orang, Satpol PP Meranti 248 orang, Kantor Lapas Selatpanjang 350 orang. Lalu, Warga sekitar Pelabuhan 250 orang, Kantor Bea Cukai Selatpanjang 25 orang, Kantor Imigrasi Selatpanjang 41 orang dan Danramil Tebing Tinggi 20 orang.
"Bahwa data-data tersebut di atas tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Karena dibuat oleh terdakwa tanpa melalui pendataan kepada instansi-instansi yang membutuhkan,"kata Jaksa.
Atas permintaan terdakwa itu, lalu KKP Kelas II Pekanbaru mengirimkan alat Rapid Diagnostik Test/RDT Covid-19 dengan jumlah 2.000 pcs dengan merk Indec Covid-19 IgG/IgM pada tanggal 23 September 2020. Lalu, tanggal 05 November 2020 lagi alat Rapid Diagnostik Test/RDT Covid-19 merk Indec Covid-19 IgG/IgMdengan jumlah 500 pcs.
Selanjutnya tanggal 21 Desember 2020 KKP kelas II Pekanbaru mengirimkan lagi alat Rapid Diagnostik Test/RDT Covid-19 merk Indec Covid-19 IgG/IgM dengan jumlah 500 pcs. Total alat Rapid diterima oleh terdakwa selaku Kadiskes Kepulauan Meranti Pekanbaru berjumlah sebanyak 3.000 pcs dengan harga satuan Rp119.633, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp358.899.000.
Nanun setelah menerima alat Rapid dengan jumlah 3.000 pcs tersebut, ternyata terdakwa tidak mendistribusikannya sesuai dengan permintaan. Alat rapid itu justru digunakan terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi.nor
No Comment to " Dituntut Jaksa 15 Bulan Penjara, Eks Kadiskes Meranti Minta Bebas "