 |
| Wan Abu Bakar |
KORANRIAU.co, PEKANBARU - Terkait kebijakan Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH merumahkan ribuan honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti membuat sejumlah tokoh masyarakat Meranti yang berada di Pekanbaru angkat bicara. Mereka merasa prihatin dengan kebijakan tersebut. Para tokoh tersebut juga bahkan melayangkan surat pernyataan sikap kepada bupati dan meminta waktu untuk melakukan audiensi secara langsung.
Sejumlah tokoh tersebut menilai kebijakan bupati tersebut tidak sesuai dengan niat luhur terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti, dan cenderung menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka merasa keberatan dan prihatin terhadap rencana pemberhentian
tenaga Non PNS di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, serta terhadap penugasan dan penempatan ASN yang tidak sesuai tugas fungsi dan jabatan.
Dalam surat pernyataan sikap itu, setidak 16 orang tokoh masyarakat Kepulauan Meranti dari berbagai disiplin ilmu membubuh tanda tangan, surat pada tanggal 28 Desember 2021 itu akan dikirim kepada Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang, dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta, Gubernur Riau di Pekanbaru, Pimpinan DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang, Forkompinda Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
Salah seorang tokoh masyarakat Kepulauan Meranti yang ikut memberi tanda tangan itu, Wan Abu Bakar, mengatakan, pihaknya sangat berkepentingan dan senantiasa mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menciptakan kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan amanah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Berharap pula, seyogyanya bupati selaku kepala daerah bersama DPRD dapat bersinergi dalam seluruh gerak langkah dalam mencapai cita-cita luhur tersebut," ucap mantan gubernur Riau itu.
Dari pengamatan dan mencermati perkembangan Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat ini, jelas Wan Abu Bakar, para tokoh masyarakat Kepulauan Meranti di Pekanbaru menilai ada beberapa kebijakan bupati yang tidak tepat bahkan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Kebijakan yang dikeluarkan bupati Meranti itu juga tidak sesuai dengan norma dan kaedah tata laksana pemerintahan yang baik dan harapan masyarakat," kata Wan Abu Bakar.
Terkait hal itu, jelas Wan Abu Bakar, para tokoh masyarakat Kepulauan Meranti menyampaikan keberatan terhadap kebijakan-kebijakan bupati agar mempertimbangkan kembali.
Sementara itu, Ketua Persatuan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Pekanbaru (Permaskab Meranti) Nazaruddin menyebutkan, tak ada niat lain dari tokoh masyarakat membuat surat pernyataan tersebut, selain untuk kepentingan bersama dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Pernyataan sikap ini adalah bentuk kepedulian tokoh masyarakat Kepulauan Meranti terhadap kampung halaman dalam upaya menjalin kebersamaan untuk memajukan daerah sesuai dengan niat awal dari keinginan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak ada niat tendensius terhadap seseorang ataupun mendiskriditkan seseorang, semuanya berjalan spontan karena kepedulian terhadap kampung halaman," ungkap Nazarudin.
Adapun pernyataan sikap tokoh masyarakat Kepulauan Meranti tersebut diantaranya
1. Bahwa terhadap kebijakan Bupati Kepulauan Meranti untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Tenaga Non PNS di lingkungan Satuan Kerja melalui Surat Nomor:800/BKD-SEKRE/XII/1/267 tanggal 27 Desember 2021 perihal Laporan Terhadap Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami nilai tidak tepat karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial dan membuat keresahan yang luas di tengah situasi perekonomian yang sulit saat ini, sehingga kami mendesak untuk dapat ditinjau kembali secara matang dan seksama serta mengedepankan hati nurani.
2. Bahwa penugasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di Non Job kan untuk menjaga persimpangan jalan adalah suatu keputusan yang tidak pada tempatnya, karena tidak sesuai aturan mengenai Analisa Jabatan untuk masing-masing ASN karena melanggar aturan yang berlaku.
3. Bahwa terhadap penempatan ASN dalam menjalankan TUPOKSI nya agar disesuaikan dengan golongan, pangkat dan jabatan serta Analisis Jabatan masing-masing ASN tidak berdasarkan kepentingan demi terwujudnya sistem dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik dan profesional.
4. Selain hal-hal diatas itu kami mendesak Bupati untuk mempertahankan pindah Trase terhadap ruas jalan Mengkikip ke Selatpanjang yang telah ditetapkan oleh Gubernur Riau sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan membuka isolasi daerah. Keberatan dan keprihatinan yang kami sampaikan semata-mata sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, agar dapat menjadi perhatian kita semua. Karenanya kami mengharapkan goodwill dari Bupati bersama DPRD untuk menyikapi permasalahan tersebut secara cermat dan seksama dengan mengedepankan
musyawarah serta mufakat demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Secara terpisah, Pj Sekda Kepulauan Meranti, H Bambang Suprianto SE MM yang dikonfirmasi,Senin (3/1/2022) mengaku sudah mendapatkan surat pernyataan sikap tersebut. Selanjutnya, ia akan segera melaporkan langsung kepada Bupati, H Muhammad Adil SH yang sedang menghadiri pisah sambut Kapolda Riau di Pekanbaru.
"Suratnya sudah kita terima. Kami akan segera melaporkan ke bupati, dan meminta arahan berikutnya. Terkait audiensi yang diminta para tokoh masyarakat Meranti di Pekanbaru ini, akan dicarikan waktu terbaik nantinya," ucapnya menjawab wartawan. (Ahmad)
No Comment to " Tokoh Meranti di Pekanbaru Prihatin Bupati Rumahkan Honorer "