KORANRIAU.co-Kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Muhammad Isnur menyebut seharusnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sebagai pejabat negara, tak menjawab kritik dengan ancaman lewat jalur hukum, terlebih di saat keliru melihat konteks penelitian.
Hal itu disampaikan menjawab rencana Moeldoko yang hendak melaporkan peneliti dari ICW Egi Primayogha ke kepolisian terkait penelitian yang mengungkap dugaan konflik kepentingan dalam bisnis obat Ivermectin dan ekspor beras.
"Tentu Moeldoko dengan posisinya yang berada di lingkar dalam Istana Negara mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah," kata Isnur dalam keterangan resmi yang CNNIndonesia.com terima, Selasa (31/8) malam.
Meskipun demikian, kata Isnur, pihaknya menyilakan Moeldoko membawa persoalan ini ke ranah hukum mengingat itu merupakan hak setiap warga negara.
Namun, Isnur menekankan penelitian ICW bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan bersih, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19.
Isnur menegaskan ICW telah berulang kali menjelaskan bahwa mereka tidak menuding pihak manapun yang mencari keuntungan dalam polemik Ivermectin. ICW juga telah mengirim tiga surat jawaban somasi kepada kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan.
"Jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis' selalu menggunakan kata 'indikasi' dan 'dugaan'," ujarnya.
Isnur menilai Moeldoko salah memahami konteks penelitian yang diterbitkan ICW. Menurutnya, kliennya menyoroti indikasi konflik kepentingan pejabat publik dengan pihak swasta, bukan individu.
"Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut," ujar Isnur.
Terkait ekspor beras, Isnur menyebut kliennya telah mengakui terdapat misinformasi. Hal ini telah ICW sampaikan dalam berbagai kesempatan. ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan tersebut.
Menurutnya, ICW telah mengakui bahwa informasi yang benar adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengirim kadernya ke Thailand guna mengikuti program pelatihan.
"Mengenai ekspor beras, bagi kami pihak Moeldoko terus menerus mendaur ulang isu tersebut," ujarnya.
Alih-alih terus mempersoalkan masalah misinformasi tersebut, ICW mengingatkan Moeldoko agar ia menjelaskan motivasinya menemui atau menjalin komunikasi dengan Sofia Koswara dan meminta pengurusan surat izin edar Ivermectin.
"Apa karena kedekatan Sofia Koswara dengan anaknya karena tergabung dalam perusahaan yang sama? Sebagaimana dalam penelitian ICW," ujar Isnur.
Lebih lanjut, Isnur menyebut Moeldoko diduga tidak hanya memiliki konflik kepentingan dalam peredaran Ivermectin. Menurutnya, Moeldoko juga diduga melanggar aturan lantaran membagi-bagikan Ivermectin melalui HKTI yang bekerjasama dengan PT Harsen Laboratories di Kudus, Jawa Tengah.
"Bukankah membagi-bagikan produk farmasi yang belum jelas uji kliniknya -apalagi secara bebas ke masyarakat -merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Kesehatan?" ujar Isnur.
Sebelumnya, Moeldoko menyatakan akan melaporkan ICW ke polisi karena pernyataan lembaga tersebut yang menudingnya memburu rente di bisnis Ivermectin dan ekspor beras.
Moeldoko mengatakan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada ICW untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya melalui somasi sebanyak tiga kali.
"Tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan meminta maaf. Dengan dasar seperti itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian," kata Moeldoko dalam jumpa pers daring, Selasa (31/8).cnnindonesia/nor
No Comment to " ICW Minta Moeldoko Bijak Respons Kritik: Salah Lihat Konteks "