KORANRIAU.co-Wakil Ketua I Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua, Filep Wamafma meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka data ke publik soal tudingan berbisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.
Tudingan 'main tambang' itu sebelumnya diungkapkan oleh Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!' Video itu diunggah oleh pengacara Haris Azhar di kanal Youtube miliknya pada 20 Agustus 2021.
Luhut kemudian membantah tudingan 'main tambang' itu dan melayangkan somasi kepada Haris. Kendati begitu, Filep menilai seharusnya yang dilakukan Luhut bukan memberi somasi, melainkan membuka data yang sebenarnya ke publik.
"Kalau tidak benar, silakan buka data yang benar ke publik. Data ya dilawan dengan data!" ujar Filep dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (29/8).
Selain itu, menurutnya, publik perlu mengetahui kebenaran data, bukan somasi seperti yang justru dilakukan Luhut. Sementara langkah Luhut melayangkan somasi kepada Haris justru terkesan emosional dan kekanak-kanakan.
"Rakyat Papua butuh jawaban, bukan somasi terkait dengan temuan tersebut. Somasi tidak dapat menghilangkan keresahan dan ketakutan rakyat Papua," ucapnya.
Lebih lanjut, Filep menilai kajian KontraS itu hanya menyebut nama-nama di balik konsesi tambang di Papua. Namun, menurutnya, data itu tidak bisa dianggap main-main, justru harus ditindaklanjuti bila ingin memperbaiki Papua.
Sebab, data itu menunjukkan ada praktik bisnis militer kedua di Intan Jaya dan potensi kepentingan ekonomi yang besar. Ia tidak ingin sumber daya alam Papua dijadikan kepentingan investasi dan politik karena seharusnya memberi kesejahteraan untuk masyarakat setempat.
"Data yang mencuat ini momentum pembuktian. Siapa dan apa motifnya. Dan itu bisa membuka mata kita semua tentang problem sesungguhnya di Papua," ungkapnya.
Di sisi lain, ia khawatir bila data itu benar, maka bisa menimbulkan perlawanan dari orang asli Papua (OAP) terhadap oligarki yang kerap menguras sumber daya alam Papua, khususnya di Intan Jaya. Apalagi, sambungnya, selama ini masyarakat sipil terus menjadi korban konflik antara TNI dan Polri dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Di Intan Jaya, sekitar 1.200-an masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri karena takut jadi korban salah tembak! Semua itu karena banyaknya TNI/Polri yang diturunkan dan terus terjadi baku tembak dengan TPNPB. Kalau benar ujung-ujungnya semua ini karena motif ekonomi, harus memakan korban berapa banyak lagi?" tuturnya.
Somasi dari Luhut kepada Haris diungkap oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi. Jodi mengatakan somasi dilayangkan karena pernyataan Haris mencemarkan nama baik Luhut, padahal Luhut tidak berbisnis tambang di Blok Wabu.
"Karena unggahan di channel Youtube saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain-main dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu," kata Jodi.
Lebih lanjut, ia meminta Haris menjelaskan motif, maksud, dan tujuan pengunggahan video tersebut serta meminta maaf atas pernyataannya. Sementara Haris mengaku sudah menerima somasi tersebut dan akan segera menjawab.
"Iya benar saya disomasi. Dikirim beberapa hari lalu. Dalam beberapa hari ke depan, saya, lewat kuasa hukum saya, akan berikan jawaban somasi," ujarnya.cnnindonesia/nor
No Comment to " Anggota DPD Minta Luhut Buka Data Bantahan Main Tambang Papua "