KORANRIAU.co-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Pemerintah akan meningkatkan jumlah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Sementara, DPR menyebut aspirasi masyarakat Papua tak cuma soal dana, tapi juga penanganan kasus pelanggaran HAM.
Mahfud mengakui sejauh ini pembangunan di Papua masih belum efektif akibat situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi, dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.
"Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan kerjasama antara pemerintah dengan BPK sangat penting," ujar Mahfud, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar 'Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat', dalam siaran persnya, Rabu (31/3) dikutip dari Antara.
Sebelumnya Mahfud telah menerima laporan dugaan korupsi dana Otsus dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Papua.
Pihaknya menyebut dugaan korupsi dana Otsus Papua itu sudah masuk tahap penyelidikan. Pembagian tugas pun sudah diberikan ke masing-masing aparat penegak hukum untuk menangani kasus tersebut, yakni Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri.
Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 pada Februari lalu.
Dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua.
"Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun," kata Karoanalis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko dalam pemaparannya disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV, Rabu (17/2).cnnindonesia/nor
No Comment to " Mahfud Sebut Dana Otsus Papua Akan Naik, DPR Sindir Kasus HAM "