KORANRIAU.co-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi izin investor baik asing maupun dalam negeri untuk mencari harta karun bawah laut atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di bawah laut Indonesia.
Izin pencarian harta karun ini merupakan satu dari 14 bidang usaha yang dibuka melalui aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"14 yang dibuka, (salah satunya) ada pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam. Jadi kalau mau cari harta karun di laut, bisa lah kau turun," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat konferensi pers virtual, dikutip Jumat (5/3).
Sebelumnya, pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam masuk dalam daftar usaha yang tertutup. Ini tertuang dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Untuk diketahui, bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
Namun, Bahlil menuturkan pemerintah membuka 14 bidang usaha yang sebelumnya tertutup untuk investasi lewat Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
"Saya ingin sampaikan, dalam Perpres 44 Tahun 2016 DNI (Daftar Negatif Investasi) itu pada lampiran satu, daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal disitu 20 bidang usaha, tapi sekarang sudah diturunkan tinggal enam," ungkapnya dalam konferensi pers Implementasi UU Cipta Kerja dalam Kemudahan Berusaha.
Nilai harta karun bawah laut itu tidak bisa dianggap main-main. Hitungan Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI) nilai harta karun bawah laut itu mencapai US$12,7 miliar.
Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US$80 ribu hingga US$18 juta. Apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata, maka dapat menghasilkan US$800 hingga US$126 ribu per bulan per lokasi harta karun. APPP BMKTI menyebut terdapat 464 titik lokasi kapal tenggelam di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Sontak, izin pencarian harta karun itu menuai kontra. Salah satunya dari eks menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengelola sendiri BMKT dan tidak mengizinkan asing untuk mengambilnya lantaran banyak benda-benda bersejarah yang berpotensi menjadi milik negara.
Hal tersebut ia sampaikan melalui akun twitternya @susipudjiastuti sembari menandai akun resmi Presiden Joko Widodo @jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono @saktitrenggono.
"Pak Presiden @jokowi & Pak MenKP @saktitrenggono @kkpgoid , mohon dengan segala kerendahan hati untuk BMKT dikelola dan diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa kita," tulis Susi, dikutip CNNIndonesia.com.cnnindonesia/nor
No Comment to " Kronologi Buka Tutup Investasi Harta Karun Bawah Laut "