 |
| Ketua Bawaslu Meranti, SYamsurizal |
KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Dugaan money politic yang dikemas dalam kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dilaporkan kubu Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Mahmuzin Taher dan Nuriman Khair di Pilkada Meranti kepada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih terus berlanjut. Saat ini, proses pemeriksaan saksi masih terus dilakukan secara marathon.
Dari keterangan Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal, setidaknya sudah puluhan saksi diperiksa mereka. Baik dari saksi pelapor, maupun saksi dari terlapor.
"Masih dalam proses. Puluhan orang yang menerima dan membagikan kartu masih terus kita periksa sebagai saksi," ujarnya.
Syamsurizal juga mengatakan setelah seluruh saksi pelapor dan terlapor diperiksa oleh Gakkumdu, dilanjutkan dengan meminta keterangan saksi ahli. Sehingga bisa diketahui, apakah dugaan ini bisa diteruskan ke penuntutan di pengadilan atau tidak.
"Saksi ahli nantinya untuk menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak seperti yang dituduhkan pelapor. Yang pasti, Gakkumdu akan menyimpulkan apakah sudah cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak setelah meminta keterangan ahli," sebutnya.
Dalam hal ini, Syamsurizal menegaskan bahwa Gakkumdu tidak ada kepentingan sama sekali. Oleh karena itu, mereka akan bersikap netral dan tidak akan berpihak kepada salah satu paslon. "Kalau memang dalam perjalanan pemeriksaan memang ada pelanggaran, maka akan kita proses sesuai aturan dan ketentuan. Sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran, maka kasus ini akan kita stop atau hentikan," terangnya.
Untuk diketahui, melalui tim kuasa hukumnya, paslon nomor urut 3 melaporkan telah terjadi dugaan money politic atau politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 yakni H adil-Asmar yang dikemas melalui kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan diduga dibagikan kepada pemilih ketika masa tenang.
Henri Zanita SH MH selaku kuasa hukum Paslon 3 mengaku bahwa ada dugaan money politik yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 yang dilakukan di masa tenang.
"Dari pengakuan para saksi yang kita hadirkan, uang yang dijanjikan sebesar Rp5 juta dikemas melalui kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diduga dibagikan kepada pemilih ketika masa tenang," katanya.
Zanita menganggap pemberian kartu BLT tersebut diduga kuat merupakan pelanggaran money politik (politik uang). Selain itu, atensi lain yang menjadi laporan mereka juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal.
Kartu BLT Adalah Program
Menanggapi hal itu, Calon Bupati, H Adil mengatakan bahwa Kartu BLT yang dibagikan menjadi program untuk membantu masyarakat. Apalagi menurutnya, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang hancur akibat pandemi Covid-19.
"Kami berusaha membantu masyarakat melalui program kami. Masa kami tidak boleh menjanjikan dan melaksanakan program kami untuk masyarakat," ucapnya.
Tidak hanya kartu BLT saja, H Adil juga merincikan, juga ada kartu Meranti Cerdas untuk memberikan kuliah gratis kepada anak-anak Meranti yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 hingga S3. Kemudian juga ada kartu Usahawan dan lainnya.
"Kalau Pak Jokowi punya kartu PKH, kami juga punya Kartu BLT dan kartu lainnya. Jadi, dimana salahnya. Disatu sisi, kami juga merasa aneh kalau ini dilaporkan," sebutnya.
Jika memang salah saat tim nya membagi-bagikan kartu itu di luar jadwal kampanye, H Adil juga merasa heran. "Kenapa Paslon nomor urut 3 tidak melaporkan saat kami membagi-bagikan kartu tersebut jika memang ini salah. Kenapa baru sekarang, setelah hasil penghitungan selesai," katanya.
Meski begitu, H Adil tetap menghormati jalur hukum yang sedang ditempuh oleh Paslon nomor urut 3. Ia juga sudah mempersiapkan tim kuasa hukum yang akan melakukan pembelaan nantinya. H Adil juga mengakui bahwa saat ini sudah banyak anggota tim nya yang dipanggil sebagai saksi.
"Kita akan terus melihat dan mengikuti proses hukumnya. Jika pelaksanaannya diluar ketentuan hukum, maka kami akan lakukan perlawanan. Kita sudah siapkan tim kuasa hukum untuk menjelaskan program BLT ini jika memang sampai ke persidangan nantinya," tegasnya.(Ahmad)
Mendukung sepenuhnya upaya Gakumdu untuk menindak pelaku money politic dalam proses pilkada Meranti, demi tegaknya pemilu kada yang jurdil dan berkualitas.
BalasHapusMendukung sepenuhnya upaya Gakumdu untuk menindak pelaku money politic dalam proses pilkada Meranti, demi tegaknya pemilu kada yang jurdil dan berkualitas.
BalasHapus