KORANRIAU.co- Di tahun 2020 nampaknya menjadi masa penutup bagi kiprah Donald Trump dalam panggung perpolitikan Amerika Serikat.
Dalam pemilihan presiden pada 3 November lalu, perolehan suaranya kalah dari politikus Partai Demokrat, Joe Biden. Dia dan pendampingnya, Kamala Harris, mendapatkan 305 dari 538 suara elektoral yang diperebutkan.
Perseteruan politik antara pemerintahan Trump dan oposisi Partai Demokrat sudah berlangsung sejak awal dia dilantik.
Sejumlah kebijakan Trump dinilai tidak mencerminkan sikap kemanusiaan. Seperti rencana pembangunan tembok pembatas di sepanjang perbatasan dengan Meksiko, menggencarkan razia pendatang, melarang kunjungan warga negara mayoritas Muslim, serta memisahkan anak para pendatang gelap yang tertangkap dari orang tuanya.
Trump juga sempat 'ngambek' ketika usulannya untuk meminta persetujuan pencairan anggaran proyek tembok perbatasan tidak dikabulkan oleh Dewan Perwakilan. Dia lantas mengambil sikap menutup sebagian kegiatan lembaga pemerintahan (shutdown).
Hal itu berdampak negatif karena sejumlah pegawai lembaga negara, terutama yang berstatus honorer dan kontrak, tidak mendapatkan gaji dan membuat kehidupan mereka semakin sulit.
Dalam politik luar negeri, Trump memutuskan menarik pasukan AS secara bertahap dari wilayah konflik di Afghanistan dan Irak. Namun, kebijakan lainnya justru sempat mengguncang kestabilan politik di Timur Tengah.
Trump memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2018. Hal itu diperkuat dengan pemindahan kedutaan besar Negeri Paman Sam dari Tel Aviv ke kota suci tiga agama langit itu.
Hal itu memicu kecaman dari Palestina serta Iran, yang merupakan musuh bebuyutan AS. Namun, negara-negara berpengaruh di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir. Di balik itu ternyata Trump menyiapkan skenario menawarkan sejumlah kerja sama dan bantuan bagi negara-negara di Timur Tengah yang mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Lihat juga: Mahkamah Agung Tolak Gugatan Trump Batalkan Hasil Pilpres AS
Hasilnya bisa dilihat. Diplomasi ala pengusaha yang diterapkan Trump berhasil membuat Bahrain, UEA, Sudan dan Maroko mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Gonjang-ganjing kembali terjadi ketika Trump diusulkan untuk dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan. Persoalan utamanya adalah dia diduga menyalahgunakan wewenang untuk mengganjal langkah Biden dalam persaingan pilpres.
Trump disebut meminta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk mau memerintahkan aparat penegak hukum setempat menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan oleh anak Biden, Hunter Biden, yang menjadi komisaris di perusahaan energi Burisma.
Kasus itu mencuat dari pengakuan sejumlah sumber di lembaga intelijen AS yang merekam percakapan Trump dengan Zelensky.
Meski begitu, Trump masih bisa lolos dari ancaman pemakzulan karena Kongres menyatakan tuduhan yang diajukan Dewan Perwakilan tidak terbukti.
Peristiwa lain yang memperburuk citra pemerintahan Trump adalah soal kekerasan polisi dan diskriminasi rasial terhadap penduduk kulit hitam, serta penanganan pandemi virus corona (Covid-19) yang dinilai amburadul, hingga membuat kasus infeksi di negara itu menjadi yang tertinggi di dunia. Apalagi Trump dan Ibu Negara Melania juga sempat dinyatakan positif Covid-19.
Kondisi itu menjadi celah bagi Biden untuk mencuri suara di tengah kampanye yang digelar di masa pandemi. Bahkan dia bisa merebut suara di sejumlah negara bagian yang menjadi kantong pemilih Partai Republik. Meski begitu, Trump sempat berkeras ada indikasi kecurangan dalam proses penghitungan suara, bahkan sampai melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung meski ditolak.
Dengan kegagalan ini Trump berada dalam deretan sejumlah presiden AS yang hanya menjabat satu periode. Selain itu, sejumlah perkara hukum juga menantinya setelah dia turun dari tampuk kekuasaan, mulai dari dugaan manipulasi pajak dan sejumlah perkara lainnya.cnnindonesia/nor
No Comment to " Hancur Lebur Karier Politik Trump di 2020 "