KORANRIAU.co,MERANTI - Peran wartawan sangat penting dalam prosea Pemilihan umum. Selain memastikan informasi yang disajikan akurat, juga menangkal berbagai ancaman informasi bohong atau hoaks.
Seperti yang diungkapkan Penasehat PWI Kepulauan Meranti, Ahmad Yuliar saat menjadi pemateri dalam rapat koordinasi dan diskusi terkait penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi tahapan kampanye pada Pilkada yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Grand Meranti Hotel, Kamis (3/9/2020) dan diikuti perwakilan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Meranti (komisoner, sekretaris dan bendahara).
"Dalam setiap momentum Pemilu, baik itu Pilpres, Pileg, dan Pilkada sangat banyak beredar hoaks. Jangan sampai pengawas pemilu menjadi korban hoaks. Karena akan sangat merugikan dalam menjalankan perannya sebagai pengawas, " ingatnya.
Ia juga menjelaskan, selain memiliki fungsi kontrol, pers juga memiliki fungsi edukasi atau pendidikan dan informasi. Jika wartawan sudah terlibat politik praktis, bagaimana wartawan dapat menjalankan fungsinya tersebut.
"Idealnya, wartawan sebagai penyaji berita dan masyarakat menjadi penikmat. Apalagi kita akan memasuki tahap Pilkada yang mana pemberitaan menjadi sajian khusus. Jangan sampai wartawan malah memproduksi informasi hoaks yang akan merugikan masyarakat. Hal itu juga tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dimana wartawan tidak boleh membuat berita bohong, cabul dan sadis," ucap pria yang akrab disapa Amek ini.
Hoaks juga menjadi atensi karena sering terjadi jelang proses Pilkada. Mulai dari ujaran kebencian, hasutan hingga membawa kepada hal-hal negatif lainnya. Jadi, masyarakat harus tau kriteria berita bohong, cara menangkal dan tidak ikut menyebarluaskannya.
Ia juga menambahkan, masyarakat juga harus cerdas dan bijaksana dalam memilah berita. Mulai dari judul hingga foto dalam pemberitaan yang dimuat oleh media.
"Termasuk juga referensi berita. Media yang layak itu sudah terverifikasi dan terdaftar oleh dewan pers. Publik harus tau mana media yang dikelola secara bertanggungjawab dan mana media yang dikelola tanpa melandaskan pada fungsi pers sebagaimana mestinya," jelas Ahmad.
Terkait Pilkada, wartawan juga harus mengedepankan kualitas tulisannya. Tidak hanya cerdas, pers juga dituntut untuk bijaksana dan berimbang dalam menyajikan berita. Tujuannya agar masyarakat tidak terprovokasi isu sehingga pagelaran pesta demokrasi berlangsung aman.
Lebih jauh, mantan Ketua PWI Meranti dua periode itu menjelaskan juga posisi wartawan yang profesional harus benar-benar netral dan inpenden. Hal itu tertuang jelas dalam KEJ pada pasal 1 yang menyebutkan wartawan harus independen.
"Jika seorang wartawan menjadi tim sukses salahsatu paslon, alangkah baiknya mengajukan cuti atau berhenti. Itu sesuai dengan kode etik dan edaran dewan pers," ungkapnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu, Zaki didampingi Sekretaris Bawaslu, Afriadi Mahyu menyebutkan bahwa kegiatan tersebut Rakor tersebut dilakukan untuk penguatan SDM seluruh Panwascam se Meranti. Termasuk tenaga sekretariat dan bendahara Panwascam.
"Dengan kegiatan ini kita harapkan SDM seluruh Panwascam se-Meranti bisa meningkat dan lebih baik. Sehingga menjadi bekal dalam pelaksanaan Pilkada Meranti, " kata Zaki.Harisep
No Comment to " Rakor Bawaslu, PWI Meranti Minta Pengawas Waspada Hoaks "