KORANRIAU.co-Pengamat dari Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyatakan penunjukan Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maladministrasi dan telah mengintervensi kewenangan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, penunjukan yang dilakukan lewat telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020 pada Jumat (1/5) itu harus dicabut dan dibatalkan.
"Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri adalah sebuah maladministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi," kata Neta dalam keterangannya, Sabtu (2/5).
Dia menerangkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang seorang presiden. Bahkan, menurutnya, presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang, sebagaimana dilakukan saat Ansaad Mbay menjadi Kepala BNPT.
Ia pun mempertanyakan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis yang terlihat terburu-buru mengganti Komjen Suhardi Alius dengan Boy.
"Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Suhardi," kata Neta.
"Ada apa dengan Kapolri," imbuhnya
Dia juga berkata bahwa penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah Kapolri secara langsung. Padahal, lanjutnya, BNPT merupakan lembaga di presiden yang bertanggungjawab kepada presiden.
Neta pun mendesak Idham segera membatalkan penunjukan Boy sebagai Kepala BNPT dan meminta Jokowi memperpanjang masa jabatan Suhardi sebagai Kepala BNPT.
Menurutnya, tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi, kecuali pensiun dari Polri.
"Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi," kata Neta.
Kemarin, Kepala Polri Jenderal Idham Azis melakukan mutasi ratusan perwira tinggi dan menengah di kepolisian melalui telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020, Jumat (1/5).
Salah satu yang dimutasi yakni Komjen Suhardi Alius yang dipindahkan menjadi Analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri. Sebagai gantinya, Irjen Boy Rafli Amar yang menjabat Wakil Kepala Lemdiklat Polri ditunjuk menjadi Kepala BNPT.
CNNIndonesia.com sudah meminta konfirmasi kepada Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Mohammad Iqbal, dan calon penggantinya, Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, terkait pernyataan IPW tersebut. Namun, keduanya belum membalas permintaan konfirmasi tersebut.
Berdasarkan telegram Kapolri, Iqbal akan menduduki jabatan baru yakni Kapolda Nusa Tenggara Barat.cnnindonesia/nor
No Comment to " IPW Kritik Pengangkatan Irjen Boy Rafli Jadi Kepala BNPT "