Soal Pungutan PKL Siswa Rp1,9 Juta, Gubri Kesal Kadisdik tak Melaporkan

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar tampak kesal dengan sikap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) H Rudiyanto yang tidak menginformasikan adanya pungutan uang Praktek Karya Lapangan (PKL) Rp1,9 juta di SMA 2 Pekanbaru, yang ditolak wali murid.

Gubri mengaku belum tau tentang informasi tersebut dari Kadisdik Riau."Belum tau, nanti saya cek,"katanya, Kamis (24/10/19) di Pekanbaru.

Dia mengatakan, biasanya hal-hal seperti itu dilaporkan oleh Kadisdik Riau. Namun kali ini dia belum diberikan laporannya.

"Biasanya yang kalau begitu-begitu itu tau saya. Ini tidak ada dia (Kadisdik-red) melapor. Nantilah kami cek ke Rudi,"sebutnya dengan raut wajah kesal.

Untuk diketahui, SMA 2 Pekanbaru di Jalan Budi Utomo mengeluarkan kebijakan memungut uang PKL kepada siswa Kelas XI IPA sebesar Rp1.950.000. Kegiatan PKL itu akan dilaksanakan pada tanggal 18-22 Januari 2020 mendatang di Sumatera Utama dengan mengunjungi PT Kedaung Indah Group (KIG).

Informasi yang diterima, kegiatan PKL itu menjadi kewajiban bagi siswa karena nilainya akan dimasukkan dalam Nilai Raport Jurusan pada kenaikan kelas. Sebagai uang DP-nya siswa diwajibkan membayar sebesar Rp500 ribu paling lambat tanggal 23 Oktober 2019.

Pungutan uang PKL yang biasanya hanya diuntukkan bagi siswa SMK itu, langsung mendapat penolakan dari wali murid. Bahkan perwakilan wali murid mengirimkan surat penolakan kepada Kadisdik Riau H Rudiyanto pada tanggal 21 Oktober 2019 lalu.

Dalam surat itu disebutkan, kalau kegiatan PKL terkesan direncanakan terburu-buru dan pihak sekolah tidak merapatkannya dengan wali murid. Kemudian, kegiatan PKL itu tidak secara konkrit profil PT KIG dan dianggap tidak sesuai dengan jurusan siswa IPA.nor