Sempat 'Hilang', Paket Lelang Pengadaan Mebeler Polda Kembali Muncul di LPSE Riau

KORANRIAU.co,PEKANBARU-Paket pengadaan mebeler Gedung Mapolda Riau yang baru sebesar Rp10,5 miliar, muncul lagi di halaman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Riau, setelah sempat 'hilang' dari tayangan lelang beberapa hari lalu.

Kepala Biro Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Indra, saat dikonfirmasi membantah paket lelang pengadaan meubelair gedung kantor Polda Riau raib. Dia menyebutkan, paket lelang tersebut masih tayang di LPSE Provinsi Riau. "Itu ada (paketnya ditayangkan)," ujar Indra.

Indra kemudian mengarahkan wartawan agar menanyakan langsung kepada Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Zulkifli. "Kontak aja Kabag PBJ,"sebut Indra, yang juga sebagaiPlt Asisten II Setdarpov Riau.

Sementara Kabag PBJ Biro Administrasi Pembangunan Zulkifli menjelaskan, paket lelang tersebut memang sudah ditayangkan di LPSE Provinsi Riau. Namun, setelah dilakukam evaluasil oleh Kelompok Kerja (Pokja) tidak ada satu pun perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Rencananya kata Zulkifli, Senin (28/10/19) sekitar pukul 10.00 WIB akan dilakukan tender ulang. Kalau tender ulang itu, memang tidak ditayangkan di LPSE. Namun ditayangkan lagi lelangnya pada malamnya.

"Saya sudah tanya pokja. Itu sudah ditayangkan ada screenshotnya. Kalau tender ulang itu, memang hilang paketnya, tapi tidak lama hilangnya. Sekarang (proses lelang) sudah masuk tahap penawaran," jelas Kabag PBJ Biro Administrasi Pemprov Riau.

Padahal sebelumnya, lelang mebeler itu sempat hilang di website LPSE Provinsi Riau lpse.riau.go.id. Saat itu, telah diikuti sebanyak 19 perusahaan dan sudah memasuki tahap pengumuman pasca diskualifikasi.

Untuk diketahui, PAGU anggaran paket ini sebesar Rp10.590.914.000. Sedangkan nilai harga perkiraan sementara (HPS) paket sebesar Rp10.587.670.500 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Kegiatan ini merupakan usulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.nor