KORANRIAU.co-Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin meminta jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) diterbitkan, sebaiknya itu menjadi pilihan terakhir.
Permintaan telah disampaikan langsung kepada Jokowi dalam pertemuan antara petinggi parpol di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor pada Senin (30/9).
Lihat juga: KPK Ingatkan Anggota DPR 2019 Hindari Korupsi
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya meminta agar Jokowi mengeksplorasi pilihan lain terkait hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK lebih dahulu.
"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu [KPK] harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," ucap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
Dia menerangkan hal ini tak lantas bisa diartikan parpol dalam KIK tak setuju Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Hanya saja, lanjutnya, Jokowi harus mempertimbangkan pilihan lain lebih dahulu sebelum memutuskan menerbitkan Perppu KPK.
Arsul mengingatkan parpol-parpol tersebut merepresentasikan 60 persen suara yang diraip Jokowi di Pilpres 2019 silam. Menurutnya, angka tersebut signifikan dan bisa menjadi dasar untuk menyatakan parpol merupakan representasi rakyat yang jauh lebih kuat.
"Berarti 100 jutaan itu signifikan, tidak mungkin rakyat akan mempercayakan parpol yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati amanah aspirasi rakyat," ujar Arsul.cnnindonesia/nor
No Comment to " Parpol Koalisi Minta Jokowi Jadikan Perppu KPK Opsi Terakhir "