KORANRIAU.co-Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab) Roby Arya Brata mengatakan terdapat kekeliruan dengan visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'Indonesia Bebas Korupsi'.
Roby merupakan salah satu capim KPK yang ikut tes wawancara dan uji publik bersama 19 orang lainnya.Roby mengaku akan mengubah visi tersebut jika terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 menjadi 'Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan cara mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.'
Menurutnya, kekeliruan dalam menerapkan visi itu, akhirnya membuat penyidik lembaga antikorupsi itu kerap melakukan operasi tangkap tangkap (OTT). Dengan begitu KPK merasa baik jika melakukan OTT sebanyak mungkin.
"Dengan visi yang keliru akhirnya penyidiknya nangkapi orang. Targetnya adalah sebanyak-banyaknya OTT. Mereka merasa kinerjanya baik kalau sebanyak mungkin OTT," kata Roby saat mengikuti uji publik seleksi calon pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8).
Roby mengatakan seharusnya KPK tidak bekerja hanya mengandalkan OTT. Pasalnya, kegiatan operasi senyap itu membuat banyak kepala daerah ketakutan untuk mengeksekusi program kerja. Ia mengklaim terdapat total anggaran sebesar Rp207 triliun yang belum dimanfaatkan karena banyak kepala daerah takut ditangkap KPK.
"Apakah ini yang kita inginkan? Tidak sama sekali," ujarnya.
Roby mengaku bakal membuat lembaga anti rasuah itu lebih bermanfaat untuk negara. Jangan sampai karena dalih independen, KPK tak mau bekerja sama dengan pemerintah.
Padahal, lanjut Roby, KPK menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Seharusnya KPK lebih banyak bergerak, jangan hanya menangkapi orang lalu kemudian menjadikan pemerintahan ini tidak bekerja," tuturnya.
Roby menyatakan bakal menetapkan penindakan menjadi nomor dua jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Ia mengaku bakal mengevaluasi penindakan yang dilakukan lembaga antikorupsi itu karena sampai hari ini tak menghasilkan dampak signifikan.
"Saya akan evaluasi penindakan di KPK. Bahwa OTT itu tidak menghasilkan apa-apa. Buktinya IPK kita stagnan hanya 37, kurang ada impact. Perlu ada evaluasi, yang penting adanya reformasi di pengadilan," ujarnya.
Lebih lanjut, Roby menyebut KPK sebagai lembaga antikorupsi seharusnya fokus pada kerja pencegahan. Ia pun menyinggung lembaga antikorupsi di Australia dan Singapura yang fokus pada pencegahan.
Roby yang sebelumnya juga pernah mengikuti seleksi Capim KPK itu mengatakan bakal melakukan pendekatan sistemik. Menurutnya, banyak ahli kriminologi yang menyebut penghukuman yang berat tidak berkorelasi dengan penurunan tingkat kejahatan.
"Ini saya enggak mengerti kenapa KPK melakukan penindakan terus, padahal para pakar sendiri tidak yakin penindakan tidak punya efek," katanya.cnnindonesia/nor
No Comment to " Staf Sekretaris Kabinet Nilai KPK Keliru Sering Lakukan OTT "