Belanja Berbasis Pendapatan Pemprov Riau

Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Ahmad Hijazi saat hadir sekaligus menyerahkan jawaban Kepala Daerah pada Paripurna DPRD Provinsi Riau Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi. (Foto: Humas Pemprov Riau)

KORANRIAU.co, Pekanbaru -- Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Riau harus pandai-pandai melakukan penghematan. Sebab perkiraan APBD tahun depan hanya Rp8,1 triliun. Jika dibandingkan tahun ini Rp10 triliun lebih, terjadi penurunan sekitar 20 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan angka Rp8,1 triliun itu diperoleh dari potensi pemasukan dari pendapatan daerah. Mau atau tidak Pemprov Riau harus menerapkan mekanisme belanja berbasis pendapatan.

“Hitungan pendapatan kita sekitar angka itu. Artinya lebih realistiskan. Kita tidak berharap banyak dari sektor pendapatan lain. Angka tersebut atas perkiraan SiLPA 0 persen hingga 50 persen,” katanya, Kamis (25/10/2018).

Sekda menjelaskan, Pemprov tidak mau ambil risiko dengan meningkatan angka belanja jika tidak mengacu pada potensi pendapatan. Hijazi juga mengaku bahwa angka Rp8,1 triliun itu mengabaikan potensi pendapatan dari dana transfer pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).

“Sudahlah, DBH itu kita abaikan dulu,” ucapnya.

Dia memastikan dengan perkiraan penurunan angka untuk APBD sampai 20 persenan itu, maka akan berimbas pada program kerja. Oleh sebab itu langkah-langkah efisiensi akan diambil untuk kesesuaian.

“Seluruh ASN berbenahlah, yang prioritas saja. Perjalanan dinas tetap akan dikurangi. Memang yang besar itu di perjalanan dinas DPRD Riau, tapi itu juga sudah dikurangi,” pungkasnya. (Desma)

Subjects:

Riau

Share This: