KORANRIAU.co, Pekanbaru -– Pemerintah Provinsi Riau melalui organisasi perangkat daerah terkait diminta mengecek pengerjaan rumah layak huni sederhana (RLHS) gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pasalnya, pengerjaan rumah bantuan itu dinilai asal jadi.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid. Ia mengaku sangat kecewa dengan pengerjaan pembangunan RLHS gratis.
“Pekerjaan asal jadi atau asal-asalan. Kayu yang digunakan kayu bekas dan tidak lurus. Coran yang dilakukan tidak rapi seperti ditempel-tempel, dan ada bagian yang kosong dengan besinya tampak dari luar. Ini seperti kegiatan yang terjadi di Jalan Hang Tuah Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru,” ungkapnya, semalam (26/9/2018).
Wahid mengaku sudah melihat kondisi bangunan RLHS itu. Karena itulah ia meminta OPD terkait untuk segera bertindak dan melakukan tindakan. Karena kalau tidak, kata dia, pekerjaan akan sia-sia karena tidak akan bertahan lama.
“Kasihan masyarakat yang menerimanya. Jangan karena gratis, pengerjaan yang dilakukan asal-asalan,” sebutnya.
Disampaikannya, walaupun kegiatan ini pengerjaannya dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat setempat dan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, tapi juga ada tim pengawasannya termasuk dari OPD terkait.
“Inilah yang jadi pertanyaan kita. Pengawasan dari OPD terkait di mana? Kita minta hal ini segera diatasi,” tutupnya. (Ism)
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid. Ia mengaku sangat kecewa dengan pengerjaan pembangunan RLHS gratis.
“Pekerjaan asal jadi atau asal-asalan. Kayu yang digunakan kayu bekas dan tidak lurus. Coran yang dilakukan tidak rapi seperti ditempel-tempel, dan ada bagian yang kosong dengan besinya tampak dari luar. Ini seperti kegiatan yang terjadi di Jalan Hang Tuah Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru,” ungkapnya, semalam (26/9/2018).
Wahid mengaku sudah melihat kondisi bangunan RLHS itu. Karena itulah ia meminta OPD terkait untuk segera bertindak dan melakukan tindakan. Karena kalau tidak, kata dia, pekerjaan akan sia-sia karena tidak akan bertahan lama. “Kasihan masyarakat yang menerimanya. Jangan karena gratis, pengerjaan yang dilakukan asal-asalan,” sebutnya.
Disampaikannya, walaupun kegiatan ini pengerjaannya dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat setempat dan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, tapi juga ada tim pengawasannya termasuk dari OPD terkait.
“Inilah yang jadi pertanyaan kita. Pengawasan dari OPD terkait di mana? Kita minta hal ini segera diatasi,” tutupnya. (Ism)
No Comment to " OPD Diminta Cek Pengerjaan Rumah Layak Huni Sederhana "