KoranRiau.co - Tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus angkat
bicara mengenai dijadikannya kantor PBNU sebagai tempat membahas politik
praktis menjelang pilpres 2019. Dia
mengatakan, tak perlu ada pembicaraan soal politik praktis di kantor PBNU.
Baginya, kantor PBNU bukan tempat yang tepat untuk bicara soal itu.
"Para
pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan
pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis,"
cuitnya, melalui akun Twitter @gusmusgusmu, Kamis (9/8/2018).
"Dan
sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya,"
sambung dia, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin,
Rembang, itu.
Sebelumnya,
sebuah pertemuan digelar di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Dalam
pertemuan tersebut hadir di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak
Imin, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU
Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas.
Saat
itu, Robikin menyebut Presiden Jokowi harus mengambil kader dari NU sebagai
cawapresnya jika ingin mendapatkan dukungan dari PBNU. Jika bukan warga nahdliyin, pihaknya mengaku tak memiliki tanggung jawab moral
untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.
Robikin sebelumnya menyebut PBNU bukan parpol, saat ditanya soal isu penarikan dukungan terhadap Jokowi. "Emang PBNU partai politik? NU bukan partai politik, karena itu tidak memiliki kapasitas untuk mengusung atau apa, enggak ada kapasitas itu," kata Ketua PBNU Robikin Emhas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/8/2018).
Terpisah, Ma'ruf Amin mengimbau warga NU bersikap tenang dan tak terprovokasi menanggapi isu cawapres untuk Jokowi itu. "Tenang saja. Waspada. Jangan terprovokasi. Sekarang ini belum ada apa-apa," kata dia, dikutip dari laman resmi PBNU, Rabu (8/8/2018).
Robikin sebelumnya menyebut PBNU bukan parpol, saat ditanya soal isu penarikan dukungan terhadap Jokowi. "Emang PBNU partai politik? NU bukan partai politik, karena itu tidak memiliki kapasitas untuk mengusung atau apa, enggak ada kapasitas itu," kata Ketua PBNU Robikin Emhas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/8/2018).
Terpisah, Ma'ruf Amin mengimbau warga NU bersikap tenang dan tak terprovokasi menanggapi isu cawapres untuk Jokowi itu. "Tenang saja. Waspada. Jangan terprovokasi. Sekarang ini belum ada apa-apa," kata dia, dikutip dari laman resmi PBNU, Rabu (8/8/2018).
Ia
yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan bahwa
PBNU tetap memegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini sudah
diputuskan oleh para kiai dalam forum Muktamar NU, Munas NU, dan Konferensi
Besar alim ulama NU sebelumnya.
Dalam forum itu selalu ditegaskan bahwa PBNU tetap pada khittahnya, yakni sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.
"Jadi Khittah NU itu berkaitan erat dengan manhajul fikr [cara berpikir] yang sejalan dengan Qanun Asasi NU. Sampai sekarang NU masih setia berpegang pada khittah-nya," kata Ma'ruf.
Dalam forum itu selalu ditegaskan bahwa PBNU tetap pada khittahnya, yakni sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.
"Jadi Khittah NU itu berkaitan erat dengan manhajul fikr [cara berpikir] yang sejalan dengan Qanun Asasi NU. Sampai sekarang NU masih setia berpegang pada khittah-nya," kata Ma'ruf.
Sebelumnya,
di kubu Jokowi mencuat nama cawapres berinisial M yang disebut merupakan tokoh
dari kalangan NU. Diduga, itu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD.
Ketua PBNU Said Aqil Siroj lantas menyatakan Mahfud MD bukan kader NU. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU.*
Ketua PBNU Said Aqil Siroj lantas menyatakan Mahfud MD bukan kader NU. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU.*
Sumber
berita : cnnindonesia.com
Sumber
foto : Suaraislam.co
No Comment to " Kantor PBNU Bukan Tempat Membahas Politik Praktis "