koranriau.co, PEKANBARU -- Wakil Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim kembali menyampaikan keluh kesahnya mengenai masalah tunda salur dana bagi hasil (DBH). Hasil pangkajian sementara akibat masalah ini dana Riau 'terjun bebas' Rp2,1 triliun.
Wan tidak menjelaskan rinci soal istilah 'terjun bebas' yang diutarakannya saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (30/7/2018) di Pekanbaru. Apakah itu berkaitan dengan jumlah dana yang akan dilakukan rasionalisasi atau bukan.
 |
| Wan Thamrin Hasyim |
Namun, Wan Thamrin Hasyim mengaitkan istilah itu dengan
masalah tunda salur DBH oleh pemerintah pusat yang sudah terjadi sejak tahun
lalu. Diketahui sebelumnya, masalah tunda salur DBH ini diduga pemicu akan
dilakukan rasionalisasi anggaran pemerintah daerah.
“Kami minta masalah ini tolong dibantu oleh kawan-kawan DPR
RI. Tolong jangan tunda salur, sebab soal dana ini sudah kami anggarkan dalam
APBD. Rp2,1 triliun akan terjun bebas, ini lebih besar jika dibandingkan dengan
tahun lalu,” ungkapnya.
Wan melihat dalam masalah ini, ada indikasi seperti Riau
dipandang sebelah mata oleh pusat. Harusnya tidak, sebab dalam hal kontribusi
Riau merupakan salah satu daerah yang cukup berpengaruh memberikan pemasukan
terhadap negara. Terutama di sektor minyak dan gas bumi, serta perkebunan.
“Perlu bapak-bapak ingat, Riau ini bagian dari NKRI dan itu
harga mati, Pak,” sambungnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, langsung
menanggapi keluh kesah yang disampaikan Wan Thamrin Hasyim dalam kesempatan
itu. Meski tidak sejalan dengan bidang komisi X DPR RI, dia mengatakan pihaknya
akan berusaha menyampaikan masalah itu ke pemerintah pusat.
“Kami anggap ini sebagai aspirasi daerah, soal keinginan
Riau agar alokasi DBH tidak mengalami tunda salur. Sudah kami catat dan akan
kami sampaikan,” ucpanya. KRC-4
No Comment to " Wagubri Menilai Pusat Memandang Riau Sebelah Mata "