KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI meminta pemerintah daerah untuk selaku berkoordinasi terkait masalah transparansi anggaran.
Hal ini disampaikan Gubri usai mengikuti Video Conference (Vidcon) terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka memperketat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"KPK menyarankan pemerintah daerah untuk selalu berkoordinasi terkait kendala dalam transparansi anggaran,"katanya, Rabu (24/6/20) di Gedung Daerah.
Vidcon tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang dihadiri oleh seluruh Gubernur se-Indonesia.Dalam kesempatan tersebut, Gubri Syamsuar didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Yan Prana Jaya serta kepala OPD terkait lainnya.
Gubri menyampaikan, dalam kesempatan tersebut, KPK RI dan BPK RI mengajak pemerintah daerah untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah apalagi di tengah pandemi Covid19 ini.
KPK RI papar Gubri mengharapkan tidak ada pemerintah daerah yang terlibat korupsi. Untuk itu acara ini digelar sebagai wadah untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.
"Tentunya mencegah lebih baik. Dari pada terjadi penemuan dan penindakan kasus,"harap Gubri.nor
No Comment to " Gubri: KPK Minta Koordinasi Soal Transparansi Anggaran "