KORANRIAU.co,PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengungkap adanya potensi aset Pemprov Riau yang tidak jelas keberadaannya.
Tidak tanggung-tanggung, dari total Rp36,6 miliar aset yang dimiliki, sebanyak Rp 6,6 miliar di antaranya sudah lagi tidak jelas wujud keberadaannya di lembaga maupun instansi yang ada.
Peneliti Fitra Riau, Tarmizi, Jumat (2/8/2019) mengungkapkan, indikasi miliaran aset Pemprov Riau yang tidak jelas keberadaannya tersebut terungkap dari temuan pengelolaan aset berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017.
Dari angka Rp6,6 miliar tersebut, Rp1,1 miliar berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Rp797 juta berada di Satuan Polisi Pamong Praja Riau dan Rp80 juta di Dinas Perdagangan Umum, Koperasi dan UMKM.
Selanjutnya Rp42 juta berada di Dinas Tanaman Pangan Holtikuktura dan Perkebunan, Rp12,5 juta berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan yang terbesar berada di DPRD Riau sebesar Rp4,4 miliar.
Kemudian ada lagi 12 instansi meminjam kendaraan dinas yang tidak ada pengamanan hukum terkait ganti rugi, 34 unit mesin yang belum dikembalikan dengan kerugian hampir Rp5 miliar hingga 25 kendaraan dinas yang tidak dilengkapi Berita Acara Pemberian Penjelasan.
Kemudian 25 kendaraan dinas dokumen peminjaman yang sudah kedaluwarsa dan 11 unit gedung dan bangunan belum didukung perjanjian sewa oleh pihak ketiga.
"Kondisi ini menjadi fakta bahwa untuk membenahi total pengelolaan aset daerah, membutuhkan dukungan serta masyarakat di dalamnya," kata Tarmizi, seperti dilansir tribunpekanbaru.com.
Fitra menilai dari total aset Rp36,6 miliar yang dimiliki Pemprov Riau, Rp12,237 triliun di antaranya untuk tanah, Rp6,8 triliun gedung dan bangunan kemudian peralatan dan mesin sebesar Rp2,4 triliun.
Selanjutnya jalan, irigasi dan jaringan Rp12,4 triliun, konstruksi pengerjaan Rp870 miliar dan terakhir Rp1,9 triliun untuk aset lainnya.
Pemprov Riau membenarkan pernyataan Fitra Riau yang menyebutkan bahwa aset pemerintah setempat sebesar Rp6,6 miliar tidak ditemukan keberadaannya atau hilang.
"Fitra itu tak salah. Betul apa yang disampaikan Fitra. Itu kan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017," kata Kepala BPKAD Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Namun pihaknya menyarankan hendaknya apa yang disampaikan Fitra perlu diupdate. Karena ada sebagian aset yang tidak ditemukan itu sudah ada progres penyelesaiannya.
"Itu aset yang tidak ditemukan sudah ditindaklanjuti oleh OPD termasuk kami. Makanya kita mendorong OPD selaku pengguna barang untuk menindaklanjuti. Kan itu LHP BPK saat itu," katanya.tpc/nor
No Comment to " Fitra: Aset Pemprov Riau Rp 6,6 M Tidak Jelas Keberadaannya "